Penutup
Pemimpin RRT seperti mantan Presiden Wen Jiabao sangat menyadari bahwa keberhasilan yang bekelanjutan pembangunan ekonomi Tiongkok sangat tergantung pada reformasi hukum dan politik yang berkelanjutan pula. Dengan meningkatnya permintaan komsumsi domestik rakyat Tiongkok mempercayakan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kesejahteraan diharapkan dapat disampaikan secara effisien. Penelitian yang inovatif dan rancang bangun membutuhkan kebebasan yang lebih besar, demikian juga perlindungan hak milik intelektual. Supremasi hukum dan akunbilitas membutuhan check & balance baik didalam dan terhadap partai (PKT). Mengatasi kepentingan ekonomi negara membutuhkan partai untuk menghadapi tantangan dalam segi keuangan dan hak istimewa. Jadi kepemimpinan baru harus mengambil alih pada saat adanya prestasi dan dan adanya rongrongan yang dapat menggerogoti rasa ketidak nyamanan atas keamanan dalam negerinya.
Dari esai diatas dapat dilihat keberhasilan Tiongkok membangun ekonominya berkat keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam rangka modernisasi dan globalisasi dengan segala konskuensinya.
Salah satu warisan dari keberhasilan rezim Hu dan Wen adalah Weibo –microblog, yang pada tahun 2002 dapat dikatakan hampir tidak ada, sekarang sudah digunakan hampir 400 juta orang di Tiongkok dengan bahasa yang homogen, akibatnya negara partai tersebut tidak bisa lagi mencegah orang mengekspresikan diri. Ratusan juta pengguna internet dan media sosial seluruh Tiongkok telah menciptakan suatu “ruang gema” (echo chamber), ini menciptakan suatu pasar yang membludak dari ide-ide yang muncul dari bawah permukaan yang berupa kata-kata yang masih murni dan tanpa “dimasak”. Weibo telah membuka ruang baru bagi orang asing untuk berinteraksi lebih langsung dengan Tiongkok, sehinggsa menjadi alat baru diplomasi juga.
LSM kini menjamur di Tiongkok, khususnya didaerah abu-abu yang biasanya tidak tersentuh hukum, tetapi kini diberi toleransi kepada masyarakat sipilnya. Bahkan terkesan pemerintah pusat memerlukan wiraswastawan sosial ini untuk mengekspos terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah daerah. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Xiao Bing dalam esainya dalam hal tersebut dimuka. Prioritas ini juga berhubungan dengan kebutuhan untuk mendorong kekuatan reformasi.
Pada 2002 Tiongkok telah berhasil menghimpun $ 4,5 trilyun untuk cadangan devisanya (termasuk modal swasta) dan ini ber-resiko kehilangan sebagian darinya. Yu Yongding menyebutkan ini sebuah “krisis aset”. Saling ketergantungan perdagangan dan hubungan lintas modal merupakan jaminan terbaik Tiongkok. Ini menyebabkan perubahan mendasar yang akan meningkatkan penanam modal asing dalam pasar modal diluar pabrikan dan perdagangan komersil serta menginternasionalkan perusahaan Tiongkok.
Tiongkok tampaknya akan tidak lagi menjadi penghasil barang-barang murah. Tahap berikutnya Tiongkok akan mengembangkan pasarnya ke negara maju seperti Eropa, yang penting bagi Tiongkok bergerak untuk meningkatkan mata rantai nilai tambahnya. Investasi dalam teknologi tinggi dan hijau, dan membeli perusahaan yang sudah mampan dan sudah memiliki nama beken untuk menyerap know-how dan mata rantai pemasokan. Dengan terjadinya krisis di Eropa menjadi suatu kesempatan bagi Tiongkok untuk melakukan investasi langsung di Uni Eropa dan meng-akuisisi perusahaan-perusahaan Eropa. Diprediksi investasi Tiongkok keluar Tiongkok akan mencapai $ 1 trilyun pada tahun 2020, yang sebagian besar diarahkan pada Uni Eropa dan AS.*1
Pengembangan investasi ini merupakan konskuensi alami dengan perkembangan ekonomi Tiongkok yang akan menjadi terbesar kedua di dunia, dan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan lapangan kerja di negara yang mendapat investasi tersebut. Lebih-lebih peningkatan investasi Tiongkok saat ini di Eropa dan AS yang sedang mengalami krisis dimana mereka sangat memerlukan aliran modal masuk. Namun keterbukaan Uni Eropa dan AS juga sangat diperlukan dalam konteks tersebut.
Seperti diketahui strategi kebijakan luar negeri Deng adalah menunda pilihan yang sulit. Beliau pernah berujar tentang isu-isu maritim dengan Jepang kala itu bahwa lebih baik ‘mengesampingkan dulu masalah tersebut”, beliau berharap “generasi berikutnya akan memiliki lebih banyak kebijaksanaan”. Selama 30 tahun dengan pertumbuhan ekonomi dan selama 20 tahun pertumbuhan dengan dua digit untuk anggaran militer, termasuk kapal perikanan, jalur pelayaran, sumber daya energi dan pertahanan, maka ke depan akan sulit untuk menghindari adanya masalah teritorial.
Seperti apa yang telah dikatakan oleh Wang Yizhou dimuka, “jika Tiongkok akan mempertahankan citra dan peran sebagai kekuatan utama dunia, harus ikut memenuhi tanggung jawab internasional”. Bulan madu Tiongkok dalam hubungan internasional sudah berakhir dan kini menghadapi beban sebagai satu kekuatan besar. Tiongkok diharuskan meningkatkan kehadirannya di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alamnya, dimana banyak tenaga kerja Tiongkok yang bekerja di negara tersebut, hal itu akan semakin adanya dan timbul urusan dengan penculikan dan evakuasi. Sehingga kebijakan luar negerinya akan sangat ditentukan oleh strategi besar tersebut.
Dengan adanya makin banyak warga Tiongkok yang beresiko ketika terjadinya konflik sipil yang tidak terkontrol di negara-neraga berkembang yang bekerjasama dengan Tiongkok, maka perlu adanya kerjasama global bagi Tiongkok agar dapat memenangkan dukungan kuat untuk intervensi multilateral jika memang itu diperlukan. Misalnya seperti yang telah terjadi di Lybia dapat terlihat dimana Tiongkok benar-benar “memangku kepentingan yang bertanggung jawab” dengan melakukan operasi penyelematan besar-besaran, hal ini mengungkapkan bagaimana Tiongkok telah tanpa sadar meluncurkan versinya sendiri dalam melakukan doktrin pertanggung jawaban dan melindungi atas warganya yang bekerja di luar negeri.
Kini tampaknya Uni Eropa lebih mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan Tiongkok tidak hanya atas dasar prinsip besar yang abtrak sebagai pemerintahan yang baik, tapi lebih ke arah kerjasama yang konvergensi untuk kepentingan Tiongkok dan Barat. Bagi Eropa masalah Tiongkok dianggap multi-faset, mulai dari Afrika hingga ke masalah proliferasi ke perintahan internasional. Mereka mencoba dalam rangka meningkatkan kapasitas negosiasi tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih besar, tetapi bertindak berdasarkan pendekatan yang lebih kohesif. Jadi untuk masa yang akan datang hal ini akan berpengaruh positif dalam perdagangan, investasi dan juga masalah lingkungan. Dan saling ketergantungan antara Eropa dan Tiongkok juga tidak bisa diabaikan.
Reformasi Lanjutan Tiongkok
Pada 15 Nopember 2013, Komite PKT telah memutuskan beberapa Isu Penting terkait dengan reformasi yang lebih komprehensif dan mendalam yang selanjutnya disebut ‘Keputusan’. Keputusan menetapkan ruang lingkup reformasi yang konprehensif, yang memungkinkan pasar untuk memposisikan diri sebgai pembuat keputusan utama untuk alokasi sumber daya. Keputusan ini mencakup hampir semua bidang masyarakat Tiongkok dan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, bidang utama yang dibahas meliputi : BUMN, urbanisasi, tanah pedesaan, skema fiskal dan perpajakan dan sektor keuangan, dll. Keputusan ini memberi ringkasan agregat dari langkah-langkah reformasi Tiongkok yang perlu untuk menghadapi dalam dekade berikut ini.
Pemerintah Tiongkok mengakui bahwa inisiatif yang terpenting dari 30 tahun terakhir ini reformasi telah berperan dalam meningkatkan kekuatan pasar. Pemerintah juga mengakui bahwa langkah-langkah lebih lanjut harus dilakukan untuk mendorong peningkatan reformasi, dan membiarkan pasar memainkan peran yang lebih luas. Secara khusus kunci dalam reformasi lebih lanjut dalam sistim pasar ini meliputi :
-Pembentukan pasar terpadu dan terbuka. Walupun tiongkok merupakan sebuah pasar yang besar, tapi masih terfrakmentasi. Namun, beberpa industri akan terus dibatasi untuk investasi asing, dan setiap industri yang dibatasi ini tidak akan berada di “daftar negatif”. Jika industri ini tidak termasuk dalam “daftar negatif” , pelaku pasar akan memiliki hak yang sama dan dapat mengakses ke pasar yang kompetitif.
-Membentuk mekanisme harga pasar berbasiskan pasar. Harga yang dapat ditentukan oleh pasar, pemerintah tidak akan melakukan mengintervensi. Harga air, gas, listrik, transportasi, dan telekomunikasi secara bertahap akan ditentukan oleh pasar.
-Lebih lanjut akan dilakukan desentralisasi, lebih memperdalam reformasi sistim persetujuan administratif (administrative approval system), dan menimalkan intervensi dari pemerintah pusat untuk urusan ekonomi mikro.
Pengenalan pasar yang lebih terbuka akan meningkatkan effisiensi alokasi sumber daya, dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan potensi ekonomi.
Pembentukan sistim pasar terpadu, terbuka, kompetif dan tertib akan menjadi dasar bagi pasar untuk memainkan peran yang menentukan dalam alokasi sumber daya.
Tanda-Tanda Yang Menggembirakan Dalam Reformasi BUMN Di Tiongkok
Ada banyak tanda-tanda yang diamati para pakar Tiongkok bahwa privatisasi BUMN akan terjadi dalam waktu yang akan datang, bila dilihat dari keputusan Komite terakhir. Walaupun Tiongkok masih akan mengadopsi pendekatan reformasi bertahap untuk makro-ekonomi, dibanding dengan mengambil tindakan tiba-tiba yang mungkin akan mengejutkan ekonomi; dengan demikian reformasi BUMN secara bertahap juga diharapkan. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa ‘ekonomi campuran akan sangat didorong’, sehingga diyakini bahwa modal swasta akan didorong untuk berinvestasi pada saham. Modal swasta juga merupakan komponen penting dari ekonomi pasar sosialis. Perlakuan adil untuk BUMN dan non-BUMN akan meningkatkan effisiensi pasar dan persaingan di antara perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda, dengan demikian akan memungkinkan pasar memainkan peran yang lebih besar. Tekanan kompetitif juga akan lebih meningkatkan reformasi BUMN. Jadi untuk sementara reformasi BUMN secara bertahap diharapkan, yang mana hasil akhirnya mungkin termasuk privatisasi BUMN.
Hal-hal yang menggembirakan berkaitan dengan reformasi BUMN antar lain sebagai berikut :
-Untuk memperbaiki sistim manajemen aset milik negara ditekankan pada pengolahan modal. Pemerintah akan membentuk sejumlah perusahaan yang modalnya milik negara, dalam hal ini pemerintah Tiongkok kemungkinan akan menggeser pendekatan sistim manejemen aset milik negara, seperti Manejemen “model Tamasek” Singapura. Karakter sistim Tamasek adalah meskipun (sepenuhnya) milik pemerintah, namun pemerintah tidak melalukan intervensi politik dalam pengambilan keputusan operasional dan bisnis Tamasek dan anak perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengannya. Dengan melonggarkan administrasi operasi BUMN akan meningkatkan effsiensi operasional BUMN.
-Negara akan mengambil tanggung jawab sosial lebih besar dan keuntungan BUMN akan lebih banyak dibayarkan ke rekening keuangan publik. Rasionya akan mencapai 30% pada tahun 2020.
Menurut data yang dirilis oleh Departemen Keuangan Tiongkok, BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah pusat Tiongkok membayar RMB 95,1 milyar atau hanya 8,6% dari total keuntungan ke kas negara pada tahun 2012. Meskipun jumlahnya relatif kecil dalam kontribusinya ke kas negara, namun sebagian besar uang (RMB 86,3 milyar) dikembalikan ke BUMN tersebut. Jika rasionya di perbesar hingga 30% , pemerintah pusat akan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan untuk mengalokasikan pada dana sosial pensiun dan sistim kesejahteraan sosial. Yang haisl akhirnya menyimpulkan bahwa konsumen akan memiliki lebih banyak pendapatan diskresioner (discretionary income)*2, yang akan membantu menyeimbangkan perekonomian yang lebih kearah model yang merangsang konsumen, dan ekonomi berbasiskan konsumsi.
Reformasi Fiskal Dan Sistim Perpajakan Tiongkok
Walaupun keputusan untuk reformasi yang diambil tidak memberi solusi cepat untuk masalah keuangan pemerintah daerah, tapi hal ini mengedepankan sejumlah inisiatif reformasi fiskal dan perpajakan.Secara bertahap meningkatkan porsi pajak langsung, melanjutkan reformasi PPn dan menyederhanakan tarif pajak.
Sistem fiskal yang diberlakukan pada tahun 1994. Fitur dari pengaturan ini adalah bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengembalikan saham yang jauh lebih besar dari penerimaan pajak mereka kepada pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah juga mengambil tanggung jawab membayar kesejahteraan sosial, dan membangun dan memelihara fasilitas infrastruktur lokal, mereka tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk mendukung tanggung jawab mereka. Sebagai akibat dari perjanjian yang tidak adil ini, pemerintah daerah telah menggunakan penjualan tanah sebagai suplemen utama untuk PAD. (Pendapatan Asli Daerah). Gelembung properti secara luas dikritik merupakan salah satu hasil dari proses ini.
Keputusan itu menyatakan bahwa "sistem fiskal yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengeluaran pemerintah perlu dibangun". Diharapkan proyek-proyek berikut akan didanai terutama oleh pemerintah pusat :
-Urusan pertahanan, urusan luar negeri, keamanan perbatasan, keamanan nasional, aturan pasar nasional dan manajemen (seperti makanan dan administrasi untuk sistem keamanan obat nasional);
-Penyakit menular dan masalah imunisasi lainnya;
-Kasus Perdata dan Pidana lintas provinsi, yang melibatkan korupsi parah dari pejabat senior, dan melalaikan tugas;
-Tata air dan pengelolaan daerah aliran sungai, pengiriman, penjadwalan pemeliharaan air, sungai-sungai utama, remediasi tanah air nasional, ekologi, lingkungan, dan proyek nasional kunci lainnya ;
-Jalan raya lintas batas, jalan raya nasional, dan konstruksi kereta api
Setelah diaturnya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat akan memperkenalkan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi pemerintah daerah, misalnya, melalui proses pemindahan, yang diharapkan akan lebih standar di masa depan.
Untuk persoalan pendapatan, Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah pusat akan "mempercepat proses legislasi pajak properti, mempercepat reformasi pajak sumber daya, dan menerapkan perubahan dari biaya perlindungan lingkungan untuk pajak perlindungan lingkungan".
Salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah akan dari pajak properti. Sebuah reformasi pajak properti eksperimental telah diuji di Shanghai dan Chongqing. Pengenalan reformasi pajak properti akan melonggarkan ketergantungan pemerintah daerah dengan penjualan tanah, dan membantu mendinginkan gelembung properti. Diharapkan bahwa pajak properti akan diperkenalkan secara nasional dalam waktu dekat.
Tiongkok Sedang Melaksanakan Liberalisasi Sektor Keuangan
Untuk sektor keuangan berdasarkan keputusan pemerintah harus lebih dibuka untuk investor internal dan eksternal. Berdasarkan peraturan yang memadai, investor swasta yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk mendirikan bank kecil dan menengah dan lembaga keuangan lainnya. Keputusan tersebut menyebutkan reformasi khusus untuk sektor perbankan, nilai tukar, suku bunga, kontrol neraca modal, dan peraturan IPO. Reformasi ini memberi sinyal bahwa para pengambil keputusan sangat bertekad untuk lebih meningkatkan liberalisasi sistem keuangan Tiongkok.
Pertama, Keputusan menghilangkan batasan untuk masuk (entry barrier) terhadap modal swasta. Meskipun akan ada kriteria untuk investor swasta yang memenuhi syarat, dan bank-bank besar dan lembaga keuangan masih dikecualikan, pendirian bank non-dikendalikan-pemerintah, sampai batas tertentu, akan memudahkan hadapi kesulitan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini juga menunjukkan niat kepemimpinan Tiongkok untuk berpisah dari monopoli di sektor keuangan.
Kedua, Keputusan tersebut dinyatakan bahwa ada kebutuhan "untuk meningkatkan proporsi pembiayaan langsung" dan "untuk mempromosikan reformasi sistem pendaftaran emisi saham (share assurance)". Pinjaman, yang merupakan cara tradisional dominan dalam pembiayaan, telah dikeluarkan untuk fokus pada proyek-proyek yang didukung pemerintah daerah, dan beberapa sektor tertentu seperti real estate. Sebuah kecenderungan yang lebih besar untuk pembiayaan ekuitas dan penerbitan obligasi akan membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman sebagai alat utama pembiayaan. Pendaftaran emisi saham akan sangat mengubah lanskap pasar saham Tiongkok. Sebelumnya, perusahaan Tiongkok harus mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menerbitkan saham. Sebagai akibat dari hal ini, sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Tiongkok dikendalikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian akibatnya perusahaan non-pemerintah sering mengalami kesulitan untuk menerbitkan saham atau meng-listed untuk sahamnya kepada publik. Jika sistem pendaftaran emisi saham dapat dilaksanakan, penentuan harga serta fungsi alokasi sumber daya akan meningkat, dan pasar saham Tiongkok akan bisa lebih mendorong pasar. Sistem pendaftaran emisi saham akan menjadi bagian dari reformasi, dan membiarkan pasar memainkan peran yang menentukan, serta menjadi bagian dari reformasi BUMN. Mengingat kolam/skop besar calon pra-IPO, sepertinya kebijakan ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan "untuk meningkatkan mekanisme pembentukan nilai tukar RMB", "untuk mempercepat proses liberalisasi suku bunga Renminbi", dan "untuk mempercepat proses neraca modal konvertibilitas Renminbi." Dalam waktu dekat , liberalisasi tingkat Sertifikat Deposito akan kemungkinan menjadi terobosan pada liberalisasi suku bunga. Mengingat jika nilai tukar RMB berhasil, itu juga diharapkan bahwa amplitudo perdagangan intraday RMB / USD akan meningkat, dan akan ada lebih banyak mata uang swap antara Bank Rakyat Tiongkok dan bank sentral lainnya. "Selanjutnya sektor keuangan baik investor domestik dan luar negeri terbuka" berarti bahwa akan terjadi lebih banyak Lembaga Investor Berkualitas Asing (Qualified Foreign Institutional Investors /QFII) yang masuk, dan rupanya akan menjadi agenda pihak berwenang dalam waktu dekat ini. Liberalisasi suku bunga akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menyeimbangkan perekonomian Tiongkok, sementara leberalisasi neraca modal akan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mendukung internasionalisasi ekonomi Tiongkok.
Urbanisasi Akan Berkelanjutan dan Reformasi di Daerah Pedesaan
Dalam putusan ini bahwa ke depan paket reformasi akan lebih komprehensif dan lebih agresif pada reformasi pedesaan dan urbanisasi. Inisiatif utama termasuk privatisasi bertahap de facto lahan pedesaan, dan berorientasi urbanisasi penduduk.
Pertama, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa "warga desa akan diberikan hak milik lebih kuat" dan "dengan hati-hati mendorong terus hipotek, jaminan, dan pengalihan kepemilikan tanah tempat tinggalnya." Dalam Hukum Properti Tiongkok dinyatakan bahwa masyarakat pedesaan memiliki hak penggunaan lahan pekarangan dan penyewakan lahan pertanian. Namun menurut UU Pengelolaan Tanah dan UU Jaminan warga desa tidak diizinkan untuk mentransfer, hipotek, atau menjamin lahan pekarangan dan lahan pertanian.
Dalam Keputusan ini peraturan telah dibalik dari sebelumnya untuk penggunaan lahan tempat tinggalnya. Ini berarti bahwa tanah tempat tinggalnya dapat didaftarkan di pasar untuk hipotek, jaminan pembiayaan, dan keperluan lainnya.
Kedua, Putusan tersebut juga menyatakan bahwa "tanah konstruksi operasional milik bersama di daerah pedesaan dapat didaftarkan di pasar".
Peraturan Sebelumnya melarang pengalihan kepemilikan tanah tempat tinggal yang dimiliki oleh penduduk pedesaan. Peraturan baru, yang diharapkan akan direvisi berdasarkan ‘Keputusan’, akan membiarkan pasar memainkan peran yang penentukan harga dan alokasi sumber daya. Arti penting dari reformasi penggunaan lahan pedesaan adalah bahwa hal ini menyediakan lebih banyak pilihan untuk penduduk pedesaan, yang akan mampu membuat keputusan yang independen, berdasarkan keluarga tertentu atau kondisi keuangannya. Jika mereka memutuskan untuk mentransfer tanah, akan meningkatkan pendapatan mereka, yang akan bermanfaat bagi proses yang sehat dan pengembangan urbanisasi, dan juga meningkatkan konsumsi domestik, maka hal itu tidak dilarang.
Berkenaan dengan urbanisasi, Dalam Keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat sistem reformasi Hukou (pendaftaran rumah tangga), sepenuhnya meliberalisasi pembatasan tinggal di kota-kota kecamatan dan kota-kota kecil, merilis secara teratur pembatasan tinggal di kota-kota menengah besar, menentukan secara wajar kondisi tempat tinggal di kota-kota besar, dan mengetatkan kontrol terhadap jumlah populasi di kota-kota yang mega besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Tiongkok telah menyadari pentingnya proses urbanisasi yang efisien.
Di Tiongkok, proses urbanisasi, sampai batas tertentu, telah menjadi urbanisasi tanah. Melalui membangun zona ekonomi, zona pengembangan perdagangan dan zona berteknologi tinggi,dan zona penduduk baru, tanah yang awalnya lahan desa menjadi daerah “urban” dan akhirnya menjadi lahan kota. Dengan demikian batas kota telah melebar dengan mengorbankan lahan pertanian. Namun urbanisasi lahan hanya artifisal, yang menjadi soal adalah urbanisasi manusia menjadi sangat penting dan mendasar.
Kunci untuk urbanisasi adalah reformasi sistem Hukou. Diharapkan bahwa kriteria pendaftaran Hukou di kota-kota kecil dan menengah akan diturunkan di masa mendatang. Babab reformasi menjadi paling signifikan sejak reformasi Hukou pada tahun 2001 untuk kota-kota kecil. Bersamaan dengan itu, ada berbagai faktor risiko potensial, yang meliputi: kota-kota kecil dan menengah jika tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup; bila pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai; dan penduduk pedesaan yang memiliki minat yang lebih besar dalam bergerak ke kota besar-dan kota mega besar, bukan ke kota-kota kecil dan menengah.
Manfaat yang jelas untuk penduduk pedesaan adalah: mereka harus membuat pilihan untuk menjual tanah mereka, mereka akan memiliki akses langsung ke disposable income yang lebih besar. Jumlah ini dapat menambah daya beli relatif konsumen, meningkatkan ukuran kelas menengah, dan gelembung properti akan cenderung untuk mendingin sampai batas tertentu . Selain itu, dengan urbanisasi ke kota-kota lokal di dekatnya, warga desa juga bisa menambah tenaga kerja industri dan sektor jasa, menambah pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan ke daerah-daerah yang membutuhkan dukungan, dan membantu menciptakan ekonomi yang lebih efisien yang akan memberikan manfaat. Menurut laporan penelitian, jika reformasi sistem Hukou selesai pada tahun 2014, tingkat pertumbuhan PDB bisa meningkat 1% per tahun, dari 2014-2020.
Dekade Emas Yang Lain Sedang Menyongsong
Dari awal reformasi dan politik membuka diri pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok telah mengalami periode tiga puluh tahun pertumbuhan yang tinggi, yang berasal dari akumulasi modal dan konsumsi energi. Namun, banyak analisis menunjukkan bahwa model ini tidak akan berkelanjutan untuk pembangunan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi masa depan membutuhkan sumber baru pertumbuhan dan momentum, dan pemerintah yang dipimpin oleh Xi Jinping dan Li Keqiang menyadari hal ini. Keputusan telah jelas menunjukkan niat Tiongkok untuk lebih lanjut pelembagaan ke arah orientasi pasar lebih lanjut. Sebagai hasil dari langkah-langkah ini, total faktor produktivitas juga harus substansial meningkat. Dalam Sidang Paripurna Ketiga ke-18, Komite Sentral CPC/PKT akan diawasi secara ketat untuk perubahan kebijakan dan pendapat para pemimpin pemerintahan yang dapat menyebabkan perubahan arah dari tujuan ekonomi. Kini saatnya telah datang.
Berdasarkan informasi lebih lanjut disampaikan dalam Keputusan-Keputusan diatas, akan masuk akal untuk percaya bahwa dalam satu dekade, modal swasta akan memainkan peran yang lebih penting di daerah-daerah yang didominasi oleh BUMN seperti perbankan dan infrastruktur, serta fasilitas medis seperti rumah sakit; Suku bunga Tiongkok dan nilai tukar akan diliberalisasi penuh, dan RMB akan menjadi mata uang cadangan internasional; dan puluhan juta orang akan bergabung dengan kelas menengah, yang pada akhirnya akan membantu menjadi tumpuhan atau jangkar untuk pertumbuhan PDB Tiongkok.
Dengan analisis dan kenyataan diatas ada sinyal kuat reformasi akan terus bergulir dan meletakkan dasar untuk 10 tahun ke depan reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Demikian juga dari esai-esai yang telah disajikan diatas dan ditulisan dimuka tampaknya akan terjadi lagi dekade emas lain untuk masa yang akan datang ini bagi Tiongkok. *3
( Habis...)
Sumber & Referensi :
*1 Daniel H. Rosen and Thilo Hanemann, “An American Open Door?”, Asia Society, May 2011, availabhwa konsumen le at http:// asiasociety.org/policy/center-us-china-relations/american-open-door.
*2 Pendapatan setelah dipotong rekening : pajak dan pengeluaran untuk uang sewa, hipotek, utilitas, asuransi, kesehatan, tranportasi, pemeliharaan properti, tunjangan anak, makanan dll. Atau Penghasilan Bruto dikurangi pajak dikurangi semua rekening tagihan yang selayaknya harusnya dibayar.
*3 China ‘s New Golden Decade Ahead : The Deccions of Third Plenum and Their Implication for Economy, by KPMG kpmg.com/cn