Pada 28 Oktober 2010 pemerintah pusat Tiongkok mencanangkan Rekomendasi ‘Kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun” (十二五规划/Repelita）dari tahun 2011 s/d 2015 untuk mencapai masyarakat adil makmur yang moderat, dengan lebih menajamkan reformasi dan membuka diri, mempercepat pembangunan ekonomi pada periode krusial ini. Dalam Kebijakan ini menyerukan :
-Mempercepat transformasi pembangunan ekonomi, dan menciptakan situasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
-Patuhi strategi memperluas permintaan domestik dan mempertahankan pembanguan ekonomi yang stabil dan cepat.
-Mempromosikan modernisasi pertanian, mempercepat pembanguan pedesaan sosialis baru.
-Pengembangan sistem industri modern, meningkatkan daya saing industri inti.
-Mempromosikan pembangunan daerah yang terkoordinasi, secara aktif dan terus mempromosikan urbanisasi.
-Mempercepat pembanguan sumber daya alam dengan hemat dan effisien, ramah lingkungan, meningkatkan tingkat peradaban ekologi.
-Menerapkan strategi dan melakukan pendalaman strategi ini, untuk mempercepat pembanguan suatu negara yang inovatif.
-Memperkuat kontruksi sosial, membanguan dan memperbaiki sistim pelayanan dasar publik.
-Mempromosikan pemgembangan budaya dan kesehtareaan, meningkatkan soft power budaya nasional.
-Mepercepat laju reformasi, meningkatkan dan menyempurnakan sistim ekonomi pasar sosialis.
-Mengimplementasikan strategi kerjasama win-win yang saling menguntungkan, melangkah lebih maju dalam tingkat kebijakan keterbukaan.
-Menyatukan seluruh langkah partai dan semua anak bangsa untuk berjuang mencapai keberhasilan Repelita ini.
Menurut Cui hal yang penting dalam Repelita ini dengan ‘Model dan Pengalaman Chongqing’ adalah kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat, untuk mematuhi dan mempercepat transformasi pembangunan ekonomi sebagai titik awal dan titik akhir. Jika diperhatikan perkembangan Chongqing adalah untuk kesejahteraan warga negara. Misalnya tindakan anti-kejahatan, reformasi pendaftaran anggota rumah tangga perkotaan dan pedesaan (hukou), meningkatkan pendapatan penduduk di luar kota, semuanya ini erat hubungannya dengan mata pencarharian masyarakat.
Hasil pengamatan Cui di tahun 2012,selama tiga tahun di Chongqing dalam melaksanakan kebijakan ‘proyek 10 paket peningkatan tarap hidup’ adalah sebagai berikut :
- Pembangunan 30 juta meter persegi rumah sewa (rusunawa), berarti telah memecahkan permasalahan lebih dari 50 juta perumahan orang-orang berpenghasilan rendah yang membutuhkan.
- Implementasi dari proyek untuk jutaan pendapatan, maka 95% warga dua sayap luar kota dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3 juta yang dengan sendirinya juga meningkatkan pendapatan mereka.
- Hutan kota mencapai 40% , tingkat penghijauan perkotaan mencapai 35%, sehingga menjadi sebuah hutan kota nasional, Kota kebun yang ramah lingkungan ( Kota hijau).
- Sekolahan-sekolahan dalam kota, taman kanak-kanak disediakan polisi/petugas keamanan, dibangun 500 pos patroli keamanan.
- Menyiapkan asuransi untuk para pensiunan petani kota secara penuh (full coverage) dengan mendirikan rumah pensiunan, sehingga 3 juta kaum petani pensiunan tua merasa hari tuanya terjamin.
- Pelatihan untuk mengurus 1,3 juta anak-anak desa tertinggal, untuk menghilangkan rasa kuatir bagi para pekerja migran yang meninggalkan putra-putrinya di desa.
- Mengadakan terobosan untuk reformasi sistim registrasi kependudukan bagi para pekerja migran.
- Menekan biaya pengobatan bagi rakyat kecil, agar rakyat mudah berobat dan murah.
- Menciptakan dan mengembangkan 60 ribu usaha mikro untuk menambah 300 ribu posisi pekerjaan usaha.
- Melakasanakan dan mengembangkan “Tiga Masuk Sekaligus/三进三同”, “Pro keluarga miskin/结穷亲” “Turba/Turun ke bawah/ 大下访”, memperdalam ‘tiga sistim’ ini, dengan mendengar suara mereka dalam memecahkan masalah/kesulitan mereka. (Blusukan)
Bursa Serfikat Tanah （该土地证市场）
Jauh sebelum Chongqing ditetapkan sebagai “zona eksprimental nasional untuk mengintegrasikan perkembangan pedesaan dan perkotaan” Presiden Hu Jintao (sekarang mantan) telah mendefinisikan peran strategi pembangunan Tiongkok secara keseluruhan, ketika memberi keynote speech kepada delegasi Chongqing pada pertemuan tahunan Kongres Rakyat pada Maret 2007. Menurut Hu Jintao misi Chongqing ada tiga: pertama untuk menjadi pusat ekonomi di hulu sungai Yangzhi; kedua untuk menjadikan “tonggak pertumbuhan” bagi seluruh wilayah bagian barat Tiongkok; dan ketiga menjadi wilayah pertama di Tiongkok untuk menciptakan “masyarakat makmur sejahtera yang moderat”(小康社会/xiao kang shehui).
Dengan semangat misi ini, di Chongqing didirikan “bursa tanah” satu-satunya di Tiongkok. Pada Desember 2008, yang masuk dalam bursa bukan saja untuk sertifikat tanah disekitar kota Chongqing saja, tapi juga termasuk tanah dipedesaan yang tanahnya telah diubah menjadi tanah pertanian. Misalnya bidang tanah tempat tinggal pedesaan yang tanahnya telah dijadikan tanah pertanian, hak tanah mereka dapat dijual dalam “bursa tanah” kepada pengembang atau pertanian/perkebunan dengan cara lelang.
Bursa sertifikat tanah ini mirip dengan skema perdagangan emisi karbon di Eropa dan tempat lainnya. Tapi yang terpenting adalah dalam konteks ini bahwa secara implisit orang desa ini memiliki hak atas pembangunan tanah yang diakui, sesuatu yang tidak ada di “hukum pengolahan tanah” di Tiongkok selama ini. Jadi bursa sertifikat tanah ini hampir sama dengan “expriment in transfer of delvelopment rights (TDR)” untuk beberapa kota di AS pada tahun 1970an. (baca: What is Transfer of Development Rights(TDR) program? -https://njaes.rutgers.edu/highlands/tdr.asp)
Reformasi Pendaftaran Rumah Tangga (户籍改革)
Elemen kedua dalam eksprimen Chongqing adalah reformasi pendaftaran rumah tangga untuk dua juta petani dan keluarganya yang telah pindah dari pedesaan pinggiran kota Chongqing ke dalam kota sejak tahun 2010. Reformasi ini terkenal denganistilah hukou, yang memperkenankan siapapun yang sudah bekerja didalam kota lebih dari 5 tahun dapat memindahkan registrasi kependudukan keluarganya dari desa ke kota (semacam K.K. dan KTP). Tindakan ini merupakan langkah besar dalam mengurangi diskriminasi untuk pekerja yang datang dari desa, ini menjadi prakondisi untuk “integrasi bagi pembanguan desa dan kota”, dan manjadi misi Chongqing sebagai “zona eksprimental nasional”. (Hukou adalah izin tinggal di Tiongkok atau seperti KTP/KK di Indonesia, tapi ini khusus untuk zona perumahan tertentu yang membedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berkaitan dengan fasilitas atas hak tertentu. Misalnya, tanpa izin tinggal di Beijing, seseorang tidak mungkin bekerja secara legal atau membeli sebuah appartment di kota tersebut).
Dengan tanpa adanya bursa sertifikat tanah akan menjadi sulit bagi Chongqing untuk menangani ‘banjir urbanisasi’ yang terjadi, karena penduduk desa tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan tanah miliknya di desa ketika mereka telah ter-regristrasi sebagai penduduk kota, yang mana jika akan membuat perencanaan lahan secara rasional akan sulit. Dengan bursa sertifikat tanah memberi peluang bagi para pekerja migran suatu insentif bagi mereka untuk menukarkan lahan rumahnya secara sukarela dan menukarkan sertifikat tanahnya yang akan dikonversi menjadi lahan subur pertanian.
Contoh. Saat itu sertifikat tanahnya dihargai Yuan 150 ribu hingga 200 ribu per “mu”(= 666.66 m2). Sehingga “Reformasi Pendaftaran Rumah Tangga” dan “Bursa Setifikat”membuat keluarga mereka yang pindah hidup di kota secara signifikan menjadi lebih nyaman. Lebih-lebih lagi kini mereka terdaftar sebagai penduduk kota.
Kenyataan yang terjadi di banyak tempat di Tiongkok harga tanah meningkat dengan pesat karena adanya industrilisasi, hal ini sangat menguntungkan bagi penduduk kota dan penduduk pinggiran kota. Di Chongqing, Bursa Sertifkat Tanah dan Reformasi Pendaftaran Penduduk bahkan memungkinkan bagi penduduk desa yang tinggal jauh dari kota untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya peningkatan harga tanah, dengan menjual hak pengembangan atas tanahnya.
Sistim Sewa-Menyewa Lahan Publik (Negara) (公共土地批租制度)
Elemen ketiga dalam ekspimen Chongqing adalah masalah Sistim Sewa-Menyewa tanah milik publik(negara). Ketika Huang Qifan yang dimutasi dari Shanghai untuk menjabat sebagai wakil walikota Chongqing tahun 2001, pendapatan pemda Chongqing dari penyewaan lahan publik hanya Yuan 0,2 milyar. Huang menjadi kaget dengan kenyataan bahwa “harga dasar” sewa lahan publik di Chongqing yang topografinya rata justru lebih rendah dari Chengdu yang bertopografi naik turun, yang seharusnya lebih mudah untuk dijual dibanding dengan Chendu.
Maka ditetapkan harga dasar sewa baru untuk tanah-publik Chongqing pada 2002. Sehingga pendapatan Chongqing dari sewa tanah publik dari 0,6 milyar yuan meningkat menjadi 2,2 milyar yuan pada 2003 dan mencapai 98 milyar yuan pada 2010.
Kebijakan diatas ini menjadikan bagian besar peningkatan pendapatan daerah Chongqing atas nilai tanah melonjat, ini menjadikan Pemda Chongqing dapat menarik pajak swasta 15%, dibandingkan dengan rate pemerintah yang 33%.
Sistim Sewa-Menyewa ini dapat dilihat argumen yang lebih luas sebagai kasus khusus dimana kepemilikan publik dan bisnis dapat berkembang bersama dengan saling menguntungkan. Karena menurut kebijaksanaan konvensional bisnis swasta dan negara hanya dapat saling menggantikan satu sama lain, ketika salah satu mundur maka yang lain menggantikannya.
Tapi di Chongqing yang terjadi sektor publik dan swasta dapat berkembang pesat dalam dekade terakhir. Asset publik (negara) telah meningkat lebih dari 170 milyar yuan di 2002 menjadi 1.386 milyar yuan pada 2011. Sedang sektor swasta juga berkembang dengan pesat, pada 2001 diperhitungkan hanya 38,8% dari GDP Chongqing dan menjadi 61,2% pada akhir 2010.
Dari eksprimen Chongqing dapat menunjukkan bahwa “zero sum game’ antara kepemilikan asset publik dan bisnis swasta tidak ada. Bahkan sebaliknya seperti apa yang dikatakan oleh James Meade pemenang Hadiah Nobel Ekonomi: mereka dapat saling melengkapi satu sama lain. Eksprimen Chongqing ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menemukan pendapat Meade “untuk mengoptimalkan campuran” pemilikan publik dan swasta. Gagasan Huang dari “third finance” dapat dipahami dari teori Meade ini, yang mengatakan: ketika pemerintah bisa mendapatkan pendapatan pasar (maket revenue) dari asset masyarakat, maka dapat mengurangi beban pajak perusahaan swasta dan perorangan shingga kepemilikan swasta dan publik dapat saling memperkuat satu sama lain.( Bersambung.... )
Sumber : http://cq.gmw.cn/2011-01/06/content_2204144.htm & http://www.gmw.cn
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H