Pada Oktober 2020, Laksamana Vann Bunlieng dari Angkatan Laut Kerajaan Kamboja mengonfirmasi bahwa Tiongkok berada di belakang perkembangan baru di Pangkalan AL Ream setelah berbulan-bulan membantahnya. Pada Juni 2021, Menhan Kamboja, Tea Banh, mengungkapkan bahwa Beijing membantu mengembangkan pangkalan tanpa pamrih. (28 Juli 2023)
Pada 23 Juli 2023, Pemilihan Parlemen Kamboja telah berakhir, menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Nasional Kamboja, Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party/CPP) memenangkan 120 dari 125 kursi di Majelis Nasional, dan Partai Funcinpec yang pro-Amerika hanya memenangkan 5 kursi.
Sesuai prosedur, putra sulung Hun Sen, Hong Mane, akan menjadi perdana menteri pada 29 Agustus 2023. Di momen bersejarah ini, Tiongkok langsung mengirimkan ucapan selamat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan: Sebagai tetangga dan sahabat yang baik, kami dengan hangat mengucapkan selamat kepada Kamboja yang berhasil menyelenggarakan pemilihan nasional ketujuh. Selamat kepada Partai Rakyat Kamboja karena telah memenangkan pemilihan di bawah kepemimpinan Ketua Hun Sen. Kami berharap Kamboja memiliki parlemen dan pemerintahan baru. Kami yakin Kamboja akan membuat pencapaian yang lebih besar dalam pembangunan nasional di masa depan dan membawa lebih banyak manfaat bagi rakyat dan membawa rakyat Kamboja lebih banyak berkah.
Pada tanggal 23 Juli waktu setempat, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa AS "sangat terganggu" oleh pemilihan nasional Kamboja, yang dikatakan merusak semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja.
Dikatakan tindakan ini telah merampas hak rakyat Kamboja untuk berbicara dan memilih ketika memutuskan masa depan negaranya. Mereka juga mengatakan bahwa "Uni Eropa, AS, dan negara-negara Barat lainnya tidak mengirimkan pemantau untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang tidak memiliki kondisi yang bebas dan adil."
Kemudian AS yang merasa sebagai polisi internasional sekali lagi memainkan "kartu sanksi" dan memberlakukan pembatasan visa pada "individu yang merusak demokrasi" dan menangguhkan beberapa proyek bantuan di Kamboja
Namun pada akhir kata, ada kalimat yang mengatakan "Amerika Serikat berharap untuk terus membangun kemitraan dengan rakyat Kamboja. Mendukung mereka dalam membangun negara yang lebih sejahtera, demokratis, dan mandiri."
Namun kita semua tahu, kemarahan AS tentu saja bermula dari kegagalan kebijakannya sendiri.
Media Barat telah melaporkan "pangkalan militer luar negeri" Tiongkok akhir-akhir ini, yaitu "Pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja" yang membuat AS sangat terganggu.
