Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada pagi hari 1 Februari 2021 ketika anggota partai berkuasa Myanmar yang terpilih secara demokratis, Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL), digulingkan oleh Tatmadaw -militer Myanmar yang pimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing- yang memberikan kekuasaan pada sebuah stratokrasi atau pemerintah yang dilakukan oleh kekuatan militer.
Kini Myanmar telah berubah, datangnya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Alasan tiba-tiba ini karena selama kudeta, militer Myanmar telah memutar balikkan sejarah dengan mengabaikan situasi keseluruhan, sama sekali tidak menganalisis situasi internasional dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri.
Namun hal ini tidak mengherankan, jika dilihat dari perspektif militer Myanmar, ranah dan penggunaan benefit sesuai dengan model pemikiran militer Myanmar.
3 Februari media AS memberitakan bahwa Pentagon memberitakan bahwa kendaraan tentara Tiongkok kemungkinan telah memasuki Myanmar utara untuk melakukan tekanan kepada berbagai pihak dalam perang saudara Myanmar.
Kebenaran berita ini masih sulit dipastikan, namun perkembangan situasi saat ini memang terkait dengan kepentingan fundamental Tiongkok.
Selama ini hubungan Tiongkok dengan Aung San Suu Kyi cukup baik, dan Tiongkok secara keseluruhan mendukung reformasi Myanmar oleh Aung San Suu Kyi . Maka kudeta Min Aung Hlaing sungguh sangat spekulatif.
Tampaknya Min Aung Hlaing sepertinya merasa memiliki peluang, jadi dia memulai tanpa mempertimbangkan situasi panas dalam negerinya dan kondisi internasional.
Kemudian bagaimana sikap Barat dan masyarakat internasional? Menghadapi kudeta militer Myanmar, negara pertama yang bangkit bicara lantang adalah Australia.
Menurut AFP melaporkan, Australia menyerukan bahwa militer Myanmar harus "segera" membebaskan para pemimpin politik yang ditahan. Meskipun Myanmar bukan apa-apa, Australia adalah anggota dari "Aliansi Lima Mata", jadi pernyataan pertama Australia sebenarnya berarti bahwa AS akan memiliki ekspresi yang serupa.
Benar saja, Gedung Putih segera mengeluarkan pernyataan tentang situasi di Myanmar, yang menyatakan bahwa AS akan terus mendukung demokrasi di Myanmar dan bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menuntut agar militer Myanmar dan kekuatan lainnya menghormati demokrasi dan supremasi hukum.
Pemerintahan Biden juga menyatakan bahwa AS menentang semua tindakan yang mendistorsi hasil pemilu demokratis atau menghambat transisi demokrasi Myanmar. Jika tindakan tersebut tidak diperbaiki, AS akan mengambil tindakan untuk menyasar mereka yang bertanggung jawab.Â
