Dalam masalah Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang tidak mengklaim wilayah dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, bahkan ikut mensponsori dalam “Deklarasi Tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan” (Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea/ DOC).
Semua pihak (negara-negara ASEAN) tampaknya masih ingin melakukan bisnis dan memakmurkan serta meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Kiranya ini lebih penting dari beberapa pulau dan terumbu karang.
Dalam kurun waktu semester satu 2016 ini telah terjadi tiga kali insiden kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Tapi hal ini terjadi akibat masih tumpang tindih antara sembilan garis putus yang diklaim Tiongkok yang dianggap tradional fishing ground mereka.
Bagi Indonesia, penangkapan kapal-kapal nelayan Tiongkok di ZEEI oleh kapal otoritas, termasuk KKP dan TNI AL, selain untuk penegakan hukum juga untuk penegakan hak berdaulat.
Menurut Hikmahanto Juwana Guru besar Hukum Internasional UI mengatakan, posisi Indonesia sebagai negara bukan pengklaim di LTS didasarkan pada dua alasan.
Pertama, Indonesia bukan negara yang mengklaim pulau di LTS. Kedua, Indonesia ingin memosisikan diri sebagai penengah yang jujur, baik untuk sengketa kepemilikan maupun isu keamanan dan kebebasan pelayaran internasional.
Namun dalam konteks sembilan garis putus berikut traditional fishing ground, Indonesia harus memosisikan diri tidak menganggap ada garis putus tersebut.
Kedua, Indonesia ingin menjaga posisinya sebagai penengah yang jujur. Posisi ini tentu tidak bisa dan tidak boleh dipertahankan ketika kepentingan Indonesia dirugikan.
Posisi sebagai penengah yang jujur dapat dipertahankan sepanjang konflik di LTS berkaitan dengan kepulauan, termasuk karang dan bebatuan lainnya, serta keamanan dan jaminan kebebasan pelayaran internasional.
Manuver Terakhir Obama Pada Masa Jabatan Terakhir
Dari 21 hingga 28 Mei 2016, Presiden AS, Barack Obama telah melakukan kunjungan kesepuluh ke Asia-Pasifik selama menjabat sebagai presiden, hal ini tidak diragukan karena ingin mengfokuskan mendorong strategi menyeimbangkan kembali wilayah Asia-Pasifik pada masa sebelum jabatannya berakhir. Bagi Jepang dan Vietnam diabad lalu memiliki pengalaman masa lalu yang tidak bisa terlupakan.
