Masalah Laut Tiongkok Selatan & “Kebebasan Navigasi” Bagi AS (1)

 

Pasang surut dan panas dingin bak seperti perubahan iklim, demikian juga dengan masalah Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok telah didukung dengan klaim yang luas termasuk pulau dan bangunan serta patroli angkatan laut. Sedang AS mengatakan menentang pembatasan kebebasan navigasi dan klaim kedaulatan sah oleh semua pihak, tetapi dipandang oleh banyak pihak sebagai khusus ditujukan pada Tiongkok.

Friksi ini telah memicu kekhawatiran daerah ini akan menjadi titik kericuan dan nyala api dengan konsekuensi global.

Masalah ini adalah sengketa wilayah dan kedaulatan atas wilayah laut, Paracel dan Spratly dua rantai pulau yang diklaim secara keseluruhan atau sebagian oleh sejumlah negara. Yang berupa pulau, karang atol, gumuk pasir, dan terumbu karang.

Meskipun sebagian besar tidak berpenghuni, Kepulauan Paracel dan Spratly belakang di duga memiliki sumber daya alam disekitar kepulauan ini. Laut ini juga merupakan jalur pelayaran utama dan tempat nelayan menangkap ikan dan mengeksplorasi hasil laut untuk memasok pencaharian bagi masyarakat di seluruh wilayah ini.

Sejauh ini Tiongkok mengklaim porsi terbesar dari wilayah-wilayah didefinisikan oleh “garis titik-titik sembilan” yang membentang ratusan mil ke selatan dan timur dari provinsi selatan Hainan. (Baca:http://www.kompasiana.com/makenyok/intervensi-as-di-kepulauan-nansha-atau-spratly-dan-laut-tiongkok-selatan-menjadi-perhatian-dunia-1_55e106832b7a61dd0fb66b0f )

Beijing megatakan haknya untuk daerah ini berdasarkan fakta sejarah yang sudah berabad-abad yang menganggap Kepulauan Paracel dan Spratly dianggap bagian integral dari bangsa Tiongkok, dan pada tahun 1947 mengeluarkan peta yang merinci klaim tersebut. Hal ini menunjukkan dua kelompok pulau jatuh sepenuhnya dalam wilayahnya. Klaim tersebut juga dicerminkan oleh Taiwan.

Vietnam dengan sengit mengseketakan catatan sejarah Tiongkok, dengan mengatakan Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau sebelum tahun 1940. Dengan mengatakan Vietnam telah aktif memerintah baik Paracel dan Spratly sejak abad ke-17, dan memiliki dokumen untuk membuktikannya.

Penggugat yang paling gencar adalah Filipina yang mengklaim atas kedekatan geografis degan sebagian besar Kepulauan spratly. Kedua Filipina dan Tiongkok mengklaim Scarborough Shoal atau dikenal dengan Pulau Huangyan oleh Tiongkok, terletak 100 mil (160 km) dari Filipina dan 500 mil dari Tiongkok.

Malaysia dan Brunei juga mengklaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang jatuh pada zona ekslusif ekonomi mereka seperti yang didefinsisikan oleh UNCLOS – Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Brunei tidak mengklaim salah satu pulau yang disengketakan, tapi Malaysia mengklaim sejumlah kecil pulau di Spratly.

Masalah yang paling serius dalam beberapa dekade  terakhir telah terjadi antara Vietnam dan Tiongkok, ada juga yang masih mengalami kebuntuhan antara Tiongkok dan Filipina.