Namun apa yang membuat AS merasa nyesal adalah pemerintah Irak yang selama ini dibawah perlindungan AS, kini mulai membahas koalisi dengan Iran dan Syria, karena Irak merasa selama dalam dukungan AS tidak cukup bisa mengalahkan ISIS.
Dalam beberapa hari terakhir ini, Irak telah resmi mulai menggunakan pusat informasi kontra-terorisme yang dibangun bersama dengan Rusia, Syria dan Iran.
Ada laporan yang menyatakan Irak telah menggunakan informasi yang diberikan oleh pusat informasi ini untuk mengebom ISIS, Rusia juga telah mengatakan, jika pemerintah Irak memintanya, Rusia bersedia untuk mempertimbangkan memperluas skala serangan udara yang juga memasukan wilayah Irak.
Apa yang dilakukan pemerintah Irak telah menunjukkan sebagai berikut: Pemerintah didirikan dengan dukungan dan bantuan AS, meskipun telah menerima bantuan dari Iran . Pemerintahan sekarang terutama terdiri dari Syiah, jika ingin benar-benar membentuk aliansi kontra-terorisme Syiah mungkin akan merepotkan Rusia, maka hanya dibentuk aliansi kontra-terorisme antar pemerintah.
Rusia juga berpendapat bahwa pemerintahan al-Assad adalah pemerintahan yang sah yang bersedia untuk memerangi teroisme, dan pemerintah Iran juga bersedia melawan terorisme, tetapi di balik semua ini ada “pertarungan” tersembunyi antara faksi-faksi Islam, sehingga ada resiko yang cukup besar dalam hal ini.
Dan aliansi ini tidak akan berpengaruh dengan aliansi anti-terorisme pimpinan AS, yang terutama terdiri dari negara-negara Sunni di kawasan tersebut. Ini tentu tidak bisa dan jangan merubahnya. Tapi secara keseluruhan akan memperluas pengaruh Iran di kawasan tersebut.
Pemerintah Iran dan Irak, serta pemerintahan al-Assad di Syria, Hizbollah di Lebanon, mereka itu semuanya dari faksi Syiah Islam. Jika kekuasaan Sunni di Timteng sampai percaya bahwa Rusia mendukung faksi Syiah internasional, maka Rusia mungkin akan terseret ke dalam perjuangn agama di Timteng dan pasti tidak dapat melepaskan diri.
Akan sama seperti yang terjadi terhadap AS sekarang. Karena itulah, sudah menjadi rahasia umum bahwa Rusia akan membatasi operasi kontra-terorisme untuk kerjasama antar-pemerintah. Terlepas apakah mereka itu pemerintah Sunni atau Syiah, dan hanya bekerjasama selama mereka ingin memerangi terorisme, Rusia tidak akan menolaknya.
Jika kita melihat pada 11 Oktober 2015, Presiden Vladimir Putin bertemu dengan Menhan Arab Saudi untuk membahas resolusi politik untuk masalah Syria. Dengan berkunjungnya Menhan Arab Saudi ke Rusia untuk merundingkan resolusi politik ini, maka hal ini merupakan satu sinyal yang menandai transisi.
Mengapa dikatakan demikian? Karena beberapa tahun yang lalu Rusia dan Tiongkok mem-veto usulan di Dewan Keamanan PBB mengenai Syria, pada saat itu, Arab Saudi marah. Arab Saudi berusaha meniru model penggulingan Gadhafi Libya di Syria, dalam rangka untuk mendukung sebagian kekuatan Islam Sunni, dan kekuasan Arab dalam menumbangkan pemerintahan Bashar al-Assad di Syria.
Tapi itu saat ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan al-Assad. Kini setelah periode penyesuaian, Arab Saudi telah benar-benar menghabiskan banyak dana di Syria dan telah mengalami banyak kerugian dengan membayar banyak uang di Syria. Dengan Rusia yang telah terlibat dalam pertempuran, menyebabkan Arab Saudi untuk mulai melakukan penyesuaian kebijakannya terhadap Syria, dan mulai melakukan penyesuaian hubungannya dengan Rusia, yang tadi menentang Rusia di Syria. Ini suatu tren yang cukup menarik akhir-akhir ini bagi para analis dan pengamat Timteng.
