Ma Jun ( 马军 )
Ma Jun ( 马军 ) salah satu kolega Xiao Bin ( 肖斌) bersama dengan Sun Liping( 孙立平 ) dan Michael Anti ( 赵静 / Zhao Jing) digolongkan sebagai intelektual yang memberi gagasan pembatasan kekuasaan atas pemerintahan yang berpandangan liberal.
Ma Jun seorang Direktur Institut Umum dan Lingkungan Hidup / Director of the Institute of Public and Environmental Affairs (公众与环境中心主任). Pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan “Goldman Environmental Prize” dan terdaftar di FP (Foreign Policy)*1 sebagai Top 100 Pemikir Global. Pada Mei 2006 dalam majalah Time artikel yang ditulis oleh bintang film Hollywood Ed Norton disebut 100 orang paling berpengruh di dunia.
Jabatan dan Pengalaman Professional
-Asisten Dosen, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1985-1987;
-Dosen, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1987-1991;
-Associate Professor, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1993-1996;
-Full Professor, Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology, 1996-present;
-“Marie Curie”Fellow, Civil Engineering Dept, Imperial College, UK, 1996-1998;
-Cheung Kong Professorship,School of Water and Environmental Eng.,Harbin Institute of Technology,1999-present;
-Visiting Scholar, Massachusetts University, 2003 (for three months);
-Vice Dean/Wakil Dekan,Department of Environmental and Municipal Eng., Harbin Institute of Technology,2004-present; Academic leaders of drinking water safety,State Key Laboratory of Unban Water Resource and Environment,2007-present;
-Deputy Director of National Engineering Research Center of Urban Water Resources,2007-present.
-Associate Editor of American Society of Civil Engineers (ASCE) ,2008-present;
-Board Member of International Ozone Association, IOA-EA3G Group., 2002- present;
-Board Member of China University Degree Committee of Civil Engineering, State Council of China , dari 2003-hingga kini;
-Part-time Professor of University of South Australila, 2004-2010;
-Anggota Editorial Board of Applied Water Science,2008-present;
-Anggota dari International Water Association (Former IWSA and IAWQ), 2012-hingga kini. (*1)
Karya Tulis
-“ Kami Memenangkan Pertempuran Data Udara----Jadi Apa Tindakan Selanjutnya?” yang dipublikasikan di blog PM2.5. / We’re winning the air pollution data battle – so what next? (蓝天之路的新起点——写在PM2.5信息发布之后). (09-01-2013)
-“ Diskusi Sistim Tata Kelola Lingkungan Baru Tiongkok Selama dekade berikutnya”(中国未来十年新型环境治理体制刍议/China’s new leaders must respect environmental rights, or face crisis) ( 09-10-2012)
-“Suatu Impian Kembalinya Langit Biru” (找回蓝天的梦想/A Dream of Blue Skies) (13-03-2012)
-“Uji Transparansi di Laut Bohai Atas Tumpahan Minyak/Upaya untuk menutupi tumpahn minyak di Laut Bohai” (渤海湾漏油考验环境信息公开/Transparency Test In the Bohai Sea) (20-07-2011)
-“Kekuatan Pengungkapan Publik” (以环境信息公开促进节能减排/The power of public disclosure) ( 13-12-2010)
-“Mengurus Dan Penegakan Kesejangan/ Investasi ini masih menunggu penegakan lingkungan (环境执法依然受制于招商引资/Minding the enforcement gap) ( 05-08-2010)
-“ Data Sensus Mengungkapkan Harus Cepat Mengurangi Polusi” (普查数据揭示污染减排必须提速/Dynamic data) (25-02-2010)
-“ Memcahkan Dilema Penempatan Insinerasi “ (走出垃圾焚烧厂选址的困局/Solving the incinerator uproar) ( 22-12-2009)
- Dan puluhan tulisan lainnya yang dipublikasi sejak 2006. *1
Akuntibilitas Tanpa Melalui Pemilu
Salah satu karya tulisnya yang menarik bagi dunia barat yang dipandang Liberal adalah “Akuntibilitas Tanpa Melalui Pemilu/Accountbility Without Election”. Ma Jun yang merupakan seorang ilmuwan politik dan terlatih di Universitas Sun Yat Sen, telah berbuat suatu yang berpengaruh terhadap akuntabilitas, masyarakat sipil, dan basis sosial perpajakan.
Tulisan dibawa ini diambil dari hasil penelitian akunbilitas politik dan reformasi anggaran, dimana ia membahas tentang kemungkinan pembangunan akunbilitas tanpa melalui kompetisi pemilu. Meskipun pandangan ini tidak dapat dilihat sebagai suatu alternatif dari gaya pemilu Demokrasi Barat dalam jangka panjang, ia berpikir Tiongkok bisa mendapatkan keuntungan dari bentuk-bentuk baru akunbilitas sosial yang dapat mendorong pengembangan masyarakat mandani, yang pada akhirnya akan menghendaki suara-suara dari kelembagaan likungan untuk memungkinkan memperbesar partisipasi politik masyarakat mandani lebih luas.
Akunbilitas intinya terletak pada pemerintahan negara. Selama bertahun-tahun diskusi teoritis akunbilitas telah difokuskan pada demokrasi elektroral, dimana pemilihan umum yang bebas dan kompetitif secara teratur dilakukan. Bagi banyak kaum terpelajar berpandangan akunbilitas pemilu menjadi kondisi yang diperlukan untuk politik akunbilitas. Tetapi kenyataan dalam praktek lebih rumit dari teori. Pengalaman orang Tiongkok selama dekade terakhir menunjukkan bahwa ada kemungkinan “Akunbilitas Tanapa Melalui Pemilu”. Dikalangan penganut non-pemilu Tiongkok berpandangan urutan akunbilitas dan demokrasi yang dikembangkan di Barat justru terbalik.
Suatu Bentuk Pertanggung Jawaban Politik
Dalam rangka untuk memastikan akunbilitas politik, negara harus berurusan dengan dua masalah mendasar. Pertama, pertanyaannya siapa yang dapat (atau tidak dapat) melaksanakan kekuasaan, atau dengan kata lain bagaimana untuk membentuk pemerintahan. Kedua, pertanyaannya lebih lanjut bagaimana kekuasaan itu akan dilaksanakan atau dengan kata lain bagaimana mengontrol pengunaan kekuasaan. Diperlukan dua lembaga untuk mengatasi dua permasalahan tersebut.
Selama peradaban manusia sepanjang 2000 tahunan sejarah politik yang aneh telah melakukan dengan banyak metode dan mencari solusi, diantaranya dengan kekerasan, suksesi yang turun menurun, dengan pengangkatan yang sewenang-wenang, dan bahkan dengan cara sogok menyogok, seleksi dengan banyak ujian-ujian, dan pemilihan yang kompetitif. Tapi barulah pada abad ke-19 muncul konsensus dengan cara pemilu untuk memilih orang/tokoh untuk melaksanakan kekuasaan publik. Sekarang demokrasi di-indentifikasikan dengan pemilu. Pemilu tidak diragukan lagi sebagai elemen penting dalam membangun akunbilitas, yang melayani fungsi fondamental mengubah rantai akunbilitas: Pemerintah yang tadinya hanya bertanggung jawab kepada penguasa, kini harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tapi pemilu sendiri tidak bisa serta merta dapat memastikan akunbilitas.
Fungsi utama pemilu adalah mentranfer kekuasaan (suksesi), dikuti dengan men-representasi kepentingan. Tapi pemilu tidak dapat secara efektif menjamin bahwa politisi akan menjalankan kekuasaan dengan bertanggung jawab, sebagai contoh di AS selama era progesif tahun 1890-1928 dimana demokrasi gelombang kedua baru muncul, telah menggambarkan ilustrasi ini. Dalam kasus ini, demokrasi elektoral masih kurang dalam mengembangkan lembaga yang mampu secara efektif mengatur pelaksanaan kekuasaan, sehingga cendrung mengalami berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memastikan kendali pemerintah, perlu dan sangat vital menambah lapisan baru demkorasi elektoral yag bisa efektif dalam mengendalikan pengunaan kekuasaan oleh pejabat publik.
Dalam konteks non-pemilu di Tiongkok sekarang ada kecendrungan peningkatan penekanan pada apa yang dinamakan Demokrasi Budgeting, (1) evolusi pengawasan anggaran oleh Kongres Rakyat (Legislatif Tiongkok) di tingkat lokal, (2) dalam praktek partitisipati anggaran warga. Sejak reformasi ekonomi, pendaftaran di pendidikan tinggi telah naik dari 304 siswa per 100.000 pada tahun 1991 menjadi 2.042 siswa per 100.000 pada tahun 2008 dan 2.128 pada tahun 2009. LSM juga mulai berkembang pesat dan Media menjadi leih kuat dan otonomi.*2 Akibatnya masyarakat sendiri telah berkekuatan dalam mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan pejabatnya. Munculnya bentuk-bentuk baru akunbilitas ini menunjukkan evolusi “Akunbilitas Tanpa Pemilu” di Tiongkok.
Jalur Barat dan Tiongkok Terhadap Akunbilitas
Banyak jalan untuk menuju akunbilitas politik didasarkan atas berbagai cara dengan akunbilitas pemilu dan akunbilitas anggaran. Di banyak negara Eropa dan negara modern dan telah berkembang, sistim pemilu dan sistim anggaran yang modern sudah dikembangkan kira-kira selama periode waktu yang sama dan kemudian terus mereka tingkatkan di awal abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20. Di AS pertama sistim pemilihan modern dikembangkan dulu, kemudian setelah beberapa tahun dikembangkan sistim anggaran modern khususnya pada era progresif baru dimulai. Karena utamanya teori-teori akunbilitas politik yang ada berdasarkan pengalaman Barat, dimana mereka cendrung menekankan pada upaya akunbilitas pemilu yang dibentuknya.
Di Tiongkok bagaimanapun negara berusaha untuk menciptakan sistim anggaran yang modern sebelum sistim pemilihan modern. Selama 30 tahun terakhir, Tiongkok telah mereformasi sistim pemilu yang pada 1980-an. Pemilihan delegasi dari tingkat Kabupaten untuk peserta Kongres Rakyat sudah menjadi semi kompetitif. Pada akhir tahun 1980-an pemilihan secara bebas dan kompetitif telah dikenalkan untuk pemilihan kepala komite desa di daerah pedesaan. Akhir-kahir ini prktek-praktek seperti ini juga telah diperluas ke pemilihan komite perkotaan. Namun demikian, reformasi ini baik untuk komite desa dan masyarakat perkotaan masih bagian dari rezim yang ada. Saat ini kepemimpinan Tiongkok masih ragu-ragu untuk memperkenalkan pemilu kompetitif di tingkat atas pemerintahan.
Pada saat yang sama akunbilitas telah semakin menjadi isu mendesak di Tiongkok. Mekanisme akunbilitas konvensional seperti kontrol secara hierarki top-down dan penyelidikan dispiliner berkala oleh Partai (PKT) telah terbukti tidak cukup untuk memastikan pemerintah dan pejabatnya menjalankan kekuasaan dengan benar. Sering ada laporan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Tiongkok dalam hal kepentingan dan nilai-nilai telah menjadi makin pluralistik, telah terjadi peningkatan yang luar biasa dalam artian rasa kewarganegraannya. Akibatnya banyak rakyat Tiongkok telah mulai menuntut akunbiltas yang lebih besar, bahkan hingga ke tingkat yang hampir menantang negara. Dalam konteks ini baik pemerintah dan masyarakat sipil telah bereksprimen dengan cara baru untuk memastikan akunbilitas tanpa harus melalui elektoral demokrasi.
Singkat kata, apa yang dapat dilihat di Tiongkok semakin terlihat sejak 1990-an adalah akunbilitas tanpa pemilu. Dalam lingkungan non-pemilihan seperti Tiongkok, perubahan aturan prosedural dapat mengatur pelaksanaan kekuasaan untuk batas-batas tertentu untuk memenuhi persyarakatan akunbilitas. Untuk menggunakan metafor seperti aktor yang bermain di pentas, pemilu dapat dilihat sebagai cara untuk memilih atau mengubah aktor yang akan bermain di arena. Jika kita tidak bisa mengganti aktor melalui pemilihan, kita tetap bisa mengubah aturan prosedural dengan apa yang harus mereka patuhi dalam permainan game. Evolusi demokrasi penganggaran memainkan peran penting dalam hal ini. Selain itu rakyat sebagai penonton dapat mengawasi setiap kinerja para aktor yang ada dipentas, meskipun mereka tidak mengganti aktor yang tidak mereka sukai. Dengan kata lain, diharapkan aktor lama akan bermain dengan game baru dibawah aturan baru.
Demokrasi Penganggaran
Cara pertama di Tiongkok yang sedang diperbaiki akunbilitas adalah pembentukan kontrol anggaran yang effektif. Sebelum reformasi pada 1999, kekuatan anggaran terframentasi, hampir semua biro pemerintah dapat mengalokasikan uang rakyat, keuangan non-budgeter merebak, dan tidak ada anggaran departemen yang direncanakan dan yang bisa dijelaskan kegiatannya. Lebih buruk lagi, menajemen keuangan sangat desentralisasi, tidak ada rekening kas tunggal, keuangan tersebar diberbagai rekening departemen, pembelajaan dan pencairan dana didesentralisasi dan berada ditangan berbagai departemen, dan sistim akuntansi terframentasi,yang berakibat tidak dapat memonitor transaksi keuangan. Kontrol anggaran yang tidak effektif dalam pemerintahan ini, menggerotti peran Kongres Rakyat dalam proses anggaran, Dengan demikian tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk cara memperoleh dan menghabiskan uang rakyat.
Tapi sejak 1990 hal ini sudah mulai berubah. Semua departemen sejak itu diminta untuk membuat anggaran yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rencana anggaran dan belanja mereka secara rinci item per item. Sebuah manajemen sistim keuangan terpusat juga telah dikembangkan atas dasar Sistim Rekening Kas Tunggal yang baru. Upaya-upaya ini telah menciptakan suatu bentuk pertanggung jawaban hierarki dalam pemerintah dan departemen untuk memastikan pertanggung jawaban kepada kepala eksekutif. Dalam konteks ini Kongres Rakyat telah dapat mulai mempertanyakan pemerintah dalam penggunaan keuangan publik/negara untuk kegiatan yang tidak untuk kepentingan publik, hal ini untuk memaksa mengontrol mereka untuk anggaran secara keseluruhan, dan untuk mencanangkan mengotrol mereka atas kebijakan ekssekutif dalam penggunaan anggaran. The National Audit Bureuau (Kantor Audit Nasional/国家审计署局) telah menjadi pengawas yang akan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, bahkan bisa mengarah ke penuntutan pelaku kejahatan/pelanggaran.
Sementara itu, di beberapa kota telah mulai melibatkan masyarakat dalam penganggaran dengan berbagai cara. Salah satu model adalah dengan “warga negara berpartisipatid dalam pengaggaran”, seperti di Haerbin – Provinsi Heilongjiang (Mancuria), Wuxi- Provinsi Jiangsu, warga yang tinggal di desa dan di kota dan masyarakat perkotaan memiliki kewenangan untuk memutuskan bagaimana membelajakan dana yang diberikan kepada mereka untuk perbaikan infrastruktur. Model lain adalah “Musyawarah Demokrasi Anggaran” yang telah dilaksanakan di Wenling – Provinsi Zhejiang. Warga kota diundang untuk menentukan proyek infrastruktur mana yang harus segara dikejar dan dieksekusi. Selain itu mereka dapat juga mengekspresikan pendapat mereka pada Kongres Rakyat Kota ketika diadakan Ulasan Anggaran atau penyusunan anggaran. Sekjen PKT Provinsi kini sudah mulai memperluas model demokrasi masyarakat Wenling untuk kota-kota lain.
Akunbilitas Sosial
Cara kedua, saat akunbilitas di Tiongkok yang sedang diperbaiki muncul “Akunbilitas Sosial”. Sejak kahir 1990-an, negara dan pasar telah bersekutu untuk mendominasi otonomi masyarakat. Dengan kata lain masyarakat telah memaklumi adanya aliansi kekuasaan dan kekayaan. Dalam konteks ini, kekuasaan publik telah sering disalah gunakan untuk kepentingan pemerintah dan bisnis tanpa memperhatikan kepentingan umum atau biaya bagi warga. Dalam konteks ini, dua bentuk akunbilitas sosial telah muncul sejak tahun 1990-an, yaitu yang dipimpin negara dan yang dipimpin masyarakat. Yang pertama didorong oleh upaya negara untuk membangun kembali legitimasi, dan yang terakhir dikaitkan dengan perlindungan diri masyarakat. Karl Polanyi melihat perlindungan diri dari masyarakat sebagai respon terhadap ekses pasar,*3 tetapi di Tiongkok juga merupakan respon terhadap penyalah-gunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Pemerintah daerah telah berkesprimen dengan beberapa bentuk dari ‘negara yang dipimpin dengan Akunbilitas Sosial’ . Beberapa mengadakan dengar pendapat publik untuk melibatkan masyrakat dalam membuat kebijakan atau undang-undang yang akan memiliki dampak yang besar pada kualitas hidup mereka. Demikian pula pada tahun 2000, pemerintah Hanzhou- Provinsi Zhejiang telah melakukan survei tahunan warga untuk mengevaluasi kinerja dan juga untuk mengidentifikasi isu-isu yang diprihatinkan warga. Di Pemerintah Provinsi Guangdong mengajak warga setempat untuk mengekspresikan pandangan dan keprihatinan mereka pada situs pemerintah online.
Pada saat yang sama telah terjadi pertumbuhan yang cepat dalam masyarakat yang dipimpin oleh Inisiatif Akunbiltas Sosial yang menantang ekses dari pasar dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pmerintah. Secara khusus, pertumbuhan media sosial telah mengikis kemampuan negara untuk mengontrol informasi dan diberikan kepada warga ruang publik yang effektif untuk kepentingan agregasi dan bahkan untuk tindakan kolektif. Sebagai contoh, pada tahun 2008 seorang pejabat dalam pemerintahan Nanjing di Provinsi Jiangsu, dihukum karena korupsi setelah netizen mengekspos si pejabat mengisap cerutu mahal dan memakai arloji mahal, yang mendorong kearah penyelidikan resmi bagi pihak berwenang. Website seperti situs Laporan Rakyat Sipil Tiongkok dan situs Opini Publik Tiongkok (中国民用报告网站和中国公众舆论) telah menerima laporan ribuan kasus lain dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan pejabat. Bahkan ada versi WikiLeaks Tiongkok yang disebut 703804.com .
Kini juga berdiri ribuan LSM, banyak yang tidak tedaftar resmi di negara atau terdaftar sebagai perusahaan dalam rangka untuk mem-bypass mengontrol negara, dengan ekspos penyalah-gunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah, untuk melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh pemerintah dan pejabat mereka. Dan bahkan bisa mempengaruhi dan mengubah kebijakan. Sebagai contoh, pada tahun 2003 sebuah koalisi LSM lingkungan, masyarakat lokal, dan netizen memaksa pemerintah untuk menunda rencana pembanguan serangkaian pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai NU, di Provinsi Yunan. Contoh-contoh intervensi yang berhasil seperti ini oleh warga, netizen dan LSM menggambarkan bahwa masyarakat sipil bisa menjadi suatu kekuatan dalam mengawasi pemerintah dan para pejabatnya dalam melaksanakan kekuasaannya.
Kesimpulan
Dari bahasan diatas dapat dilihat tanpa pemilu di Tiongkok bisa menjadi dan harus menjadi lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya, dengan cara-cara Tiongkok harus mentransformasi sistim politiknya. Perkembangan pengawasan atas anggaran oleh Kongres Rakyat akan menciptakan bentuk “pertanggung jawaban horinzontal” dan akan menanamkan checks and balance dalam proses politik Tiongkok, yang juga akan memperkuat konstitusionalisme dalam lingkungan non-pemilu Tiongkok, yang pada gilirannya membuka sebuah dasar bagi Tiongkok untuk pindah ke demokrasi elektoral di masa depan. Demikian pula dengan munculnya “akunbilitas sosial” akan memperkuat kesadaran sosial, yang akan meningkatkan rasa kewarganegaraan, serta mendorong pengembangan sepenuhnya berfungsinya Masysarakat Sipil Tiongkok di masa depan dalam membantu membuka jalan bagi Tiongkok untuk pindah ke demokrasi elektoral di masa depan. Demikian menurut kesimpilan pakar Barat tentang Tiongkok sekarang.
Namun bagi Tiongkok ada keterbatasan dalam upaya dalam meningkatkan akunbilitas, disebabkan kurangnya pemilihan secara kompetitif, karena delegasi yang dikirim ke Kongres Rakyat tidak terpilih, mereka umumnya tidak sensitif untuk mengawasi anggaran pemerintah. Karena gubernur dan walikota tidak dipilih melalui pemilu kepala daerah, sehingga mereka hanya memiliki sedikit kepentingan untuk bekerjasama dengan upaya Kongres Rakyat untuk membedah anggaran pemerintah hingga mengadakan pengawasan publik, atau untuk mengambil inisiatif akunbiltas sosial. Jadi meskipun tanpa akunbiltas pemilu itu mungkin saja, tapi bagaimanapun pemilu juga diperlukan. Masih belum jelas apakah Tiongkok akan mempertimbangkan demokrasi elektoral sebagai pilihan reformasi di waktu dekat ini. *4 Demikian menurut pendapat banyak pakar Barat. ( Bersambung...... )
Refrensi :
*1https://www.chinadialogue.net/authors/77-Ma-Jun?articles_page=2#articles
*2http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4959/201012/113467.html.
每十万人口各级学校平均在校生数 Angka-angka yang diambil pada saat pendaftaran ke Pendidikan Tinggi dari data komprehensif bagian statistik Departemen Pendidikan Tiongkok.
*3The Great Transformation (the political and ecomic origin of our time) by Karl Polanyi: Karl Polanyi seorang ekonom politik Austro-Hungaria. Buku ini ditebit pertama kali 1944. Saat terjadi gejolak sosial dan politik di Inggris selma kebangkitan ekonomi pasar, dalam tulisan ini dia berpendapat bahwa ekonomi pasar modern dan negara-bangsa modern harus memahami bukan hanya sekedar suatu elemen yang berbeda tetapi merupakan suatu penemuan manusia yang dia sebut “Pasar Masyarakat/Market Society”
Karakteritik yang membedakan “Pasar Masyarakt” adalah mentalitas ekonomi manusia berubah. Sebelum transformasi besar ini ekonomi mereka berdasarkan resiprositas dan redistribusi, tidak secara utilitas rasional yang maximal. Setelah transfomasi besar ini barulah manusia menjadi lebih rasional secara ekonomi, berprilaku sebagai teori ekonomi neoklasik. Terciptanya lembaga kapitalis tidak hanya mengubah hukum tetapi juga mentalitas ekonomi manusia diubah. Yang sebelumnya pasar hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam urusan manusia dan bahkan tidak mampu menetapkan harga karena perannya yang kecil, hal demikian itu hanya terjadi sebelum institusi pasar baru dan industralisasi. Mitos yang berkecendrungan manusia untuk barter dalam perdagangan berubah. Perdagangan menjadi tersebar luas dan membentuk sifat manusia untuk menyesuaikan lembaga-lembaga ekonomi bebasis pasar baru.
*4China 3.0 Mark Leonard
http://www2.dse.unibo.it/ardeni/papers_development/KarlPolanyi_The-Great-Transformation_book.pdf
http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp07-1.pdf : The Great Transformation of Embeddedness: Karl Polanyi and the New Economic Sociology . by Jens Beckert, 2007 MPlfg Discussion Paper
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
