Pemilu adalah pesta demokrasi yang kehadirannya dinanti rakyat karena hanya pada saat itu kedaulatan rakyat akan terlihat di mata para politikus dan rakyat juga dapat mengambil peran dalam menentukan arah negara ini, serta menyampaikan keinginannya kepada wakilnya nanti..
Indonesia adalah negara demokrasi yang mana kedaulatan berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat (popular sovereignty) bentuk perwujudannya tampak lewat pemilu kala rakyat memilih yang mewakilinya.
Maka kedaulatan rakyat terlukis dari ikut andilnya rakyat dalam mengambil keputusan terhadap apa yang menjadi hajat hidupnya, baik hajat jangka panjang dan/atau hajat jangka pendek, serta pada kehidupannya sehari-hari pada pemilu.
Pemilu menjadi sangat penting karena menyangkut hajat orang banyak. Ikut sertanya rakyat menjadi penentu nasib dirinya dan bangsanya merupakan manifestasi dari bentuk negara demokrasi. Maka melalui pemilu inilah rakyat dapat berdaulat serta menentukan hajat, nasib dan bangsanya setiap per lima tahun ke depan.
Pelaksanaan pemilu berfungsi untuk memanajemen terhadap konflik yang didasari pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai manajer konflik, penyelenggara pemilu seyogianya tidak menjadi faktor dari penyebab konflik atau sumber konflik. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari yang mengingatkan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk tidak menjadi bagian dari konflik saat Pemilu 2024.
Beberapa Minggu yang lalu penulis mengikuti kegiatan seminar dari Dr. Reno Fernandes., M.Pd, dosen sosiologi UNP. Melalui kegiatan itu penulis menemukan hal yang dapat dituliskan tentang persiapan penyelenggara pemilu.
Ternyata, Pemilihan umum tidak sesederhana yang kita bayangkan, butuh persiapan yang panjang dan matang dari penyelenggara pemilu, sebab pemilu tidak semudah sekedar menghimbau masyarakat datang ke TPS lalu mencoblos.
Pemilu yang dilaksanakan negara ternyata begitu rumit dan butuh persiapan yang matang dari berbagai elemen, tetapi di sini penulis memfokuskan pada persiapan dari Bawaslu, karena sekalipun pemilu 2024 dilakukan serentak, tetapi kompleksitas di 2024 akan lebih luas lantaran untuk pertama kali di tahun yang sama diselenggarakannya lagi pemilu dan pilkada serentak yang arena kontestasinya diprediksi lebih besar.
Pemilu serentak memiliki keuntungan dan kelebihannya, menurut MK (Mahkamah Konstitusi), sebagaimana yang dilaporkan Kompas.com (23/01/2014), pemilu serentak dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu dan juga anggaran dana, dengan pemilu serentak, uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil sumber daya alam serta sumber daya ekonomi, dapat lebih dihemat dalam pembiayaannya.
Masih menurut MK, pemilu serentak dapat mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Selain itu, “Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien.”
Pernyataan MK ini dapat tersalurkan pada pemilu 2024, jika KPU dan Bawaslu mempersiapkan diri dalam menyambut pesta demokrasi ini dengan lebih awal. Seharusnya itu bisa dilakukan menimbang bahwa peraturan dasar penyelenggaraan pemilu masih sama dengan pemilu 2019, yakni UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pengalaman Pemilu 2019 sepatutnya menjadi pelajaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
