Program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Â ILP merupakan langkah strategis untuk mengoordinasikan berbagai layanan kesehatan primer, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup, mulai dari janin hingga lanjut usia, yang mencakup individu, keluarga, dan masyarakat. Program ILP bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer secara merata bagi seluruh masyarakat, dengan fokus pada layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
Keberlanjutan dan efektivitas Program Integrasi Layanan Primer (ILP) sangat bergantung pada penerapan strategi pengelolaan yang efektif. Salah satu strategi utama adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara merekrut tenaga kesehatan baru dan melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi petugas kesehatan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil yang sering kali kekurangan sumber daya, menjadi hal penting untuk memastikan pelayanan yang optimal. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan peralatan medis yang memadai akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selain peningkatan SDM dan fasilitas, koordinasi dan integrasi layanan menjadi strategi penting dalam pengelolaan ILP. Sistem koordinasi yang baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan dapat mencegah duplikasi layanan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal dan efisien. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas juga sangat diperlukan, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan individu dan komunitas dalam mengelola kesehatan mereka sendiri akan memastikan bahwa layanan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih berkelanjutan.
Untuk memastikan efektivitas program ILP, penting dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja seperti teori Donabedian yang mencakup aspek struktur, proses, dan hasil. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola data kesehatan secara efisien dan memantau kondisi kesehatan masyarakat secara real-time akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, kebijakan multi-sektor juga perlu dikembangkan, dengan melibatkan berbagai sektor terkait untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih terkoordinasi dan efisien, mendukung keberhasilan program ILP secara menyeluruh.
Program Integrasi Layanan Primer (ILP) saat ini masih dalam tahap percobaan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di daerah ini, penerapan program ILP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terpadu. Salah satu lokasi yang terpilih untuk menerapkan ILP adalah Desa Watudakon, yang terletak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Penerapan program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, serta menjadi model bagi daerah lain di Kabupaten Jombang.
Penyelenggara program ILP di Kabupaten Jombang terdiri dari tiga jenis, yaitu ILP Puskesmas, ILP Puskesmas Pembantu, dan ILP Posyandu. ILP Puskesmas diwakili oleh Puskesmas Tapen Kudu dan Puskesmas Sumobito, yang sudah mulai mengimplementasikan program ini untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Puskesmas ini berperan dalam memberikan layanan kesehatan dasar yang komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, ILP Puskesmas Pembantu juga turut berkontribusi dengan memberikan pelayanan kesehatan di tingkat yang lebih kecil dan terhubung dengan Puskesmas utama. Di sisi lain, ILP Posyandu berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta promosi kesehatan di tingkat komunitas.
Tujuan utama dari program ILP adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Program ini juga berfokus pada penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang lebih efisien dan efektif. Dengan adanya integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih berkualitas, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, ILP juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan.
Penerapan program ILP di Puskesmas Tapen Kudu dimulai pada 1 Agustus 2024, dengan sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan lintas sektor untuk memastikan masyarakat memahami dan mendukung program ini. Langkah-langkah sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat, sangat penting untuk keberhasilan implementasi program. Dengan program ini, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam hal akses kesehatan.
Pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran implementasi Program Integrasi Layanan Primer (ILP). Dukungan yang kuat dari pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan program ini. Salah satu aspek penting adalah penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu, yang harus dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas ini tersebar secara merata, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih menjadi faktor kunci dalam kelancaran program ILP. Setiap Puskesmas dan Pustu harus memiliki tenaga kesehatan yang cukup, seperti bidan, perawat, dan kader kesehatan, yang dapat memberikan pelayanan setiap hari. Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan juga penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa SDM yang memadai, kualitas layanan kesehatan tidak akan optimal, dan program ILP tidak akan berhasil memenuhi tujuannya.
Pendanaan yang cukup juga sangat penting untuk mendukung operasional program ILP. Pemerintah harus menyediakan dana yang memadai untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pelatihan tenaga kesehatan hingga pengadaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Dana ini dapat bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran daerah, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan pendanaan yang cukup, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap komponen dari program ILP dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
