Setelah Ibu Megawati terpilih kembali di pucuk PDI-P, kita bisa meraba seperti apa sikap dan kebijakan partai berlogo banteng itu. Saya jujur saja agak skeptis kalau PDIP tidak lagi dipegang beliau, bukan apa-apa, gimana nasib oposisi di pemerintahan Presiden Prabowo. Sejauh ini, tak ada partai yang 'segalak' PDI-P soal head to head dengan pemerintahan. Sebagai orang berpengalaman tentu ibu Mega lebih paham, bagaimana memposisikan diri sebagai orang di luar pemerintahan.
Kegundahan ibu Mega di Lenteng Agung jelas kita pahami bahwa menjadi oposisi itu tidak mudah. Bagaimana partai juga kadernya "serasa" terus diobok-obok. Terutama dengan status tersangkanya Sekjen partai PDI-P tentu pikiran sederhana kita menebak, ada apa di balik layar. Apa yang kita harapkan dari sikap ambigu PKS, tentu saja setelah tak diberi jatah menteri, menjadi oposisi itu bukan pilihan tetapi lebih "kesialan saja", berbeda dengan PDIP yang sedari awal punya sikap tegas.
Hal disorot publik, bu Mega terbuka menyampaikan kenapa KPK yang dia bentuk dan besarkan begitu nafsu menangkap Hasto. Belum lagi kadernya Harun Masiku yang sampai saat ini raib di telan informasi, entah di mana dan bagaimana. Negara belum bisa membengkuk maling uang negara tersebut, bertahun-tahun tak kunjung ketemu. KPK kok seperti tak ada kerjaan, padahal ada kasus-kasus lain yang belum rampung dibongakar.
Entahkah apa kalimat ibu Mega soal KPK itu bisa dibenarkan. Sebab kalau kita telaah lebih dalam, benar pemerintahannya dulu yang mendirikan KPK, tapi yang lupa oleh beliau, kan beliau digaji oleh rakyat untuk membuat kebijakan tersebut. Dibentuknya KPK untuk menangkap dan memberantas tikus-tikus yang merongrong kekayaan negara. Artinya, ketika KPK "mencurigai" di kader PDIP ada tikus maka sikap Ibu Mega bukan marah tetapi prihatin. Seharusnya dukung KPK karena lahir di rahim pemerintahannya dulu. Dahulukan kepentingan negara bukan pribandinya.
KPK tentu tidak asal-asalan ketika menetapkan status tersangka kepada seseorang. Ada orang kompeten di belakangnya yang bergerak. Kalau bu Mega kurang setuju, sederhana saja, bantu KPK mencari pelaku sebenarnya kalau benar kadernya bukan otak pelakunya. Silahkan bantu membongkar kasus-kasus yang mungkin beliau tahu, tak usah di publikasi pada publik, silaturahmi saja ke sana. Lagian katanya punya orang suruhan, kan lebih mudah lagi.
Justeru ini jadi blunder, ketika orang di seputaran PDIP ditangkap dipersoalkan lantas kalau di kader lain ditangkap biasa saja. Jadi pertanyaannya, apa KPK dibentuk untuk itu saja? Tentu saja tidak, sejauh kita tahu KPK punya tupoksi jelas: mau kader PDIP, anak presiden, anggota parlemen pun kepala negara sendiri maling secara nyata, maka KPK punya wewenang melakukan penangkapan.Â
Soal terpilih kembali beliau sebagai ketum PDIP tak usah pula kita risaukan, karena itu hasil pilihan para kadernya. Kalau ada yang bersuara katanya tidak ada regenerasi pun kaderisasi sehat, itu sih soal asumi saja. Toh kadernya saja mau, kenapa harus repot kita ikut pusing dengan dapur orang. Seperti yang saya sampaikan di atas, dengan posisi sentral PDIP sebagai oposisi butuh nahkoda kuat.
Kita skpetis dengan partai-partai lain di luar kekuasaan, entah yang mana masih punya taji. Berbeda sekali ketika PDIP sebagai pemegang kekuasaan di tahun 2014-2024, oposisi nyaris lumpuh. Yang masih bersuara PKS dan Gerindra saja, namun ketika Pak Prabowo dipinang sebagai Menhan PKS sendiri melawan arus. Sayang sikap PKS tak konsisten, di pemilu kemarin goyah.Â
Sebab kalau oposisi pincang ini berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Harus ada penyeimbang kekuasaan. Ada banyak kebijakan pemerintah yang perlu dikoreksi dan suara itu akan lebih enak disampaikan oleh para partai oposisi. Jangan sampai semua masuk kekuasaan yang ada nanti rakyat risau ke siapa mencurahkan kegalaunnya. Ibu Mega galau dengan pemerintah sih enak, media banyak menyorot. Coba saja wong cilik, apa sih istimewanya suara mereka. Wallahu'alam. (**)
Pandeglang, 11 Januari 2025 Â Â 15.17
