Keputusan Ahok untuk maju di pilkada 2017 DKI melalui jalur independent ternyata merembet ke kota gudek, Yogyakarta. Belum lama ini di Yogyakarta telah melaunching sebuah forum yang menamakan diri sebagai Jogja Independet atau JOINT. Forum ini  diinisiasi oleh masyarakat asli kota Yogyakarta. Tokoh ini siatornya adalah mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Dr Edy Suandi Hamid, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, mantan Wali kota Yogyakarta, Herry Zudianto, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Rimawan Pradiptya serta para seniman/budayawan, mantan politikus, aktivis dan lain-lain. bertempat di bantaran kali Code di Jetis Harjo, Yogyakarta, mereka mendeklarasikan gerakan itu, Minggu (20/3/2016).
[caption caption="yyyyy"][/caption] sumber foto : elek-elek.com
Apa tujuan JOINT Ini dibentuk dan Apa Manfaatnya bagi Masyarakat Kota Jogja
Joint ini ditujukan sepertinya untuk perwalanan atas dominasi partai politik yang seringkali membuat keributan, bagi-bagi kue kekuasaan dan kurang transparan baik dari pendanaan maupun projek-projek kedepan. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat tidak terurus, program tak berjalan. Akhirnya kepemimpinan tidak berjalan semestinya.
Awalnya kelahiran gerakan ini berawal dari kegelisahan yang ada di masyarakat. Kegelisan itu berupa tidak transparannya partai politik dalam proses dan mekanisme pencalonan seseorang untuk diusung menjadi kepala daerah. Akibat tak ada transparansi ini, kata dia, banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa yang mereka pilih. Masyarakat akhirnya seperti memilih kucing dalam karung.
Bedanya Joint dengan Teman Ahok
Kalau ditanya apa perbadaan JOINT dengan Teman Ahok yang ada di Jakarta. Jawabannya ada dua. Pertama teman ahok hanya memiliki satu calon tunggal. Artinya tidak ada pilihan lain selain Ahok. Sementara di Joint Masyarakat bisa menentukan dan turut memilih calon wali kota yang akan memimpin mereka.
Kedua, teman Ahok ini mendukung karena merasa Ahok adalah pemimpin yang integritas dan layak untuk memimpin dua kali. Sementara Joint lebih kepada tataran penjaringan calon wali kota yang benar-benar dari bawah dan nol. Semua prosesnya transparan dan dapat di ukur oleh setiap orang. Bahkan pendaannya juga bisa di cek dan di pantau di website jogjaindependent2017.com.
Manfaatnya paling utama dengan adanya Joint ini adalah masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya secara lebih dekat tanpa ada dusta yang sedang ditutup-tutupi. Kedua, pemimpin yang nantinya terpilih lebih bebas, tak ada tekanan dari partai dan kewajiban menghidupi partai. Sehingga pemimpin yang terpilih lewat Joint benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan konglomerat.
Kenapa Calon Wali Kota Dari Partai Itu, Rawan Terhadap Apa Itu Tekanan Politik?
Calon independent sangat boleh jadi, walaupun tidak selalu begitu, adalah mereka yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan dan uang, serta terbebas dari beban masa lalu orde baru yang kelam. Calon independen yang tidak punya sumber dana kampanye yang berlimpah, dan secara bersih menggalang dana publik, dan tidak menyuap rakyat untuk memenangkan pilkada, karenanya sangat dimungkinkan memimpin suatu daerah.
Kedua, kita sudah lelah karena dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa selama ini hanya calon dari jalur politik yang bisa memenangi pilkada, dan memimpin suatu daerah. Hutang uang dan budi pada para pendukung dana banyak menyebabkan kegagalan pemimpin daerah untuk berlaku fair dan transparan dalam memimpin daerahnya atau menerapkan kebijakan publiknya. Lebih lagi, begitu banyak contoh yang kita dapatkan bahwa calon dari jalur politik kemudian terlibat dalam berbagai kasus korupsi karena beban masa lalu atau karena ia harus membayar hutang budi dan uangnya kepada para pendukung dananya, atau semata karena pengaruh lingkungan dan budaya politiknya serta pembinaan kader banyak parpol yang menganggap bahwa korupsi adalah suatu hal yang bukan cela.
Ketiga, kalau saja semua daerah mencontoh pola ini, dimana pemimpin daerah bisa dipimpin oleh pemenang dari jalur independen, maka bukan tidak mungkin mayoritas daerah bisa dipimpin oleh pemenang-pemenang dari calon independen. Ini bisa saja berarti bahwa reform di banyak sektor bisa berjalan di mayoritas daerah kita, praktik pemerintahan di banyak daerah bisa bebas KKN, pengelolaan APBD bisa efektif, transparan dan bebas korupsi, serta alhasil tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.
Lebih dahsyat lagi, kalau hal ini bisa bergulir terus, sehingga publik bisa merasakan manfaat besar dari kepemimpinan para pemimpin daerah yang berasal dari jalur independen, maka tekanan tuntutan untuk mengubah konstitusi yang memungkinkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden dari calon independen akan semakin membesar, dan bukan tidak mungkin bisa direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Lantas Apa Efek Kedepannya dengan Kemenangan Calon Independent?
