Kapolri Instruksikan Jajarannya Raih Kepercayaan Publik dan Mengawasi Kebijakan Pemerintah

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Jenderal Sigit meminta para anggotanya untuk berkomitmen mengawasi semua kebijakan pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan  Sigit saat menggelar konferensi pers melalui video conference bagi seluruh anggota  Mabes Polri, dari Polda hingga Polres, Kamis (18 Agustus). Dia mengatakan polisi menghadapi tantangan saat ini.

“Kenapa harus kita lakukan karena kepercayaan masyarakat kepada polisi sangat penting. Kita masih menghadapi tugas khusus. Tantangan yang kita hadapi sekarang. Apa yang harus kita lakukan untuk memantau kebijakan pemerintah,” kata Pak Sigit dalam pernyataannya, Jumat (8 Juli 2022).

Tantangan yang kita hadapi saat ini antara lain pandemi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia, kata Sigit. Selain pandemi COVID-19, kata dia, situasi global seperti konflik Rusia-Ukraina juga mulai berdampak pada Indonesia, dan tahun politik  semakin dekat.

Sigit mengatakan: “Kita bisa melihat sejauh ini Covid-19 dan varian barunya BA-275 terus eksis. Hal ini tentunya juga berdampak pada kegiatan terkait bisnis maupun ekonomi”.

Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Semua itu, kata Sigit, membutuhkan peran TNI-Polri dan pemangku kebijakan lainnya.

“Dan tentunya peran rekan-rekan semua untuk benar-benar bisa muncul di masyarakat, dan jika tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita rendah, maka akan sulit bagi kita untuk menghadapi semua ini,” kata Sigit.

Program Pemerintah Harus Diawasi 

Selain itu, kata Sigit, ke depan kebijakan pemerintah harus terus dipantau oleh Polri. Hal ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ini mengarah pada pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan dan infrastruktur, dibangun dengan baik dan ini harus kita pertahankan karena ini adalah kunci segalanya,” kata Sigit.

Program pemerintah lain yang perlu diwaspadai, katanya, adalah melakukan investasi untuk mengubah model dari fokus di Jakarta  menjadi fokus di Indonesia.

Sigit kemudian mencontohkan masalah daerah yang mengalami inflasi. Untuk memperbaikinya, dia berharap anggotanya bisa berkoordinasi dengan pemangku kebijakan untuk melakukan pemeriksaan.

“Berikan dukungan kepada pemerintah daerah, ada dana atau anggaran yang bisa digunakan untuk membantu menekan inflasi, jadi rekan-rekan daerah, cek ke pemda. Apapun alasannya, pemanfaatan anggaran APBD sejauh ini masih 39%, jadi masih jauh. "Dari apa yang kita harapkan, harapan kita pada bulan Agustus, sebagaimana harapan pemerintah. Tentu minimal setengahnya, tapi masih 39%," kata Sigit.

“Tolong dicek, bantu apa masalahnya, supaya bisa beredar, bisa berputar di masyarakat, kemudian menggerakkan perekonomian di daerah,” tambah Sigit.

Tidak hanya itu, kata Sigit, Polri akan terus berupaya meningkatkan PNBP di daerah-daerah yang ada dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan mencegah hilangnya penerimaan negara.

“Di bidang perpajakan, terutama dalam hal-hal yang sangat penting bagi pemerintah, peran Polri sangat perlu dalam meningkatkan penerimaan negara. Saya kira banyak jaminan terhadap investasi dan transformasi ekonomi, tentu saja di masing-masing sumber daerah, silahkan cek daerah masing-masing, pastikan semuanya berjalan sesuai rencana, kalau bisa dipercepat akan lebih baik,” jelas Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga meminta jajarannya untuk memperhatikan penggunaan belanja saat menggunakan produk dalam negeri dan pertumbuhan UMKM di masyarakat. Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan soal keselamatan terkait sejumlah event nasional dan internasional yang digelar di Indonesia.

 "Karena itu yang harus kita lakukan. Kemudian agenda pemerintah tahun 2022, saya lewati ini dan itu juga harus berjalan, dari proses pemulihan ekonomi, ke transisi  transformasi ekonomi, dan saya memasukkan sebagian, mengenali orang-orang dan sumber daya yang luar biasa, kemudian beberapa upaya untuk mengembangkan transformasi ekonomi, baik itu ekonomi hijau, digital, maupun bentuk investasi lainnya", kata Sigit.

Di akhir paparannya, Sigit menyoroti peran Polri yang dibutuhkan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan  masyarakat. Apalagi dengan  tahapan pemilihan umum dan acara besar lainnya seperti kepresidenan G-20.

“Upaya Presiden beberapa waktu lalu, ke Rusia, ke Ukraina, ke beberapa negara besar untuk memastikan bahwa operasi G-20 ini dapat berjalan dengan baik dan kami berharap ini juga bisa menjadi titik awal untuk mengakhiri perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis ekonomi, pangan dan energi,” kata Sigit.