Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan  ekonomi.  Infrastruktur  transportasi  yang baik, sebagai misal, akan membantu kelancaran arus orang maupun barang sehingga mampu mendorong perekonomian secara lebih berkelanjutan.
Penyediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui  beberapa  cara atau jalan. Cara yang paling sering atau lumrah digunakan untuk penyediaan infrstruktur adalah  melalui  pendanaan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) maupun  Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD). Dalam  skala  yang  lebih terbatas,  pihak  swasta  melalui  program  tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dan partisipasi komunitas (community  participation)  juga  dapat  memberikan kontribusi dalam penyediaan infrastruktur.
Di seluruh penjuru Indonesia mulai digencar pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat baik kegiatan sosial maupun perekonomian salah satunya di Provinsi jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan pintu gerbang perekonomian wilayah timur Indonesia. Kementerian Perhubungan telah membangun dan mengembangkan sejumlah infrastruktur transportasi guna menunjang segala potensi yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menggenjot pembangunan infrastruktur dan fasilitas Jawa Timur seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, dan sumber daya air.
Pada era kemempininan Presiden Joko Widodo yang dikenal julukan bapak tol Indonesia, sangat terlihat jelas bahwa pengadaan infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat berkembang dengan pesat. Selama delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dibangun jalan tol sepanjang 1.700 km dimana jumlah tersebut termasuk realisasi pembangunan tol yang mangkrak pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu sepanjang 508 km.
Salah satu pembangunan jalan tol yang sedang direncanakan adalah proyek jalan tol yang mengubungkan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Proyek Tol Kertosono -- Kediri - Tulungagung yang rencananya mulai dibangun tahun ini punya nilai vital bagi akselerasi perekonomian di Jawa Timur (Jatim). Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) Arie Irianto menyebutkan bahwa tol Kertosono -- Kediri akan terhubung dengan Bandara Daha Kediri.
Pembangunan jalan tol sepanjang 20,7 km ini akan menghubungkan pusat perekonomian di Jawa Timur bagian selatan seperti yang tercantum dalam PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KERTOSONO - KEDIRI DI KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor: 590/ 5446 /011.1/2022 bahwa terdapat empat tujuan dari proyek ini, terdiri atas:
a) Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan;
b) Membangun akses menuju bandara yang rencana akan dibangun di Kota Kediri;
c) Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu sebagai kawasan tanaman substitusi impor yang terletak di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri;
d) Pembangunan Desa Terpadu di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.
Adapun, lingkup proyek yakni melakukan pendanaan pembebasan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk keseluruhan ruas jalan.
Arie menuturkan, proyek Tol Kertosono-Kediri akan dikerjakan oleh Jasamarga. Sementara Tol Kediri-Tulungagung akan digarap oleh Gudang Garam yang merupakan  Perusahaan rokok milik konglomerat Susilo Wonowidjojo. Demi mendukung pengadaan tol tersebut, PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sudah menyiapkan anggaran sebesar tujuh triliun.
Dalam dokumen yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bentuk perjanjian kerjasama pembangunan tol Kediri-Tulungagung adalah bangun-guna-serah. Bangun Guna Serah merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah berakhir.
