Melirik Pertamini Digital Tatkala Ahok Akan Berantas Mafia Migas

Usaha penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) bukan Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) yang kini populer disebut sebagai Pertamini Digital juga mulai marak di berbagai sudut kota Makassar, Sulawesi Selatan.Tak hanya terlihat banyak terpasang di depan kios-kios rakyat di tepi-tepi jalan raya, tapi juga dispenser penjualan bensin non SPBU tersebut sudah banyak hadir melengkapi usaha-usaha tambal ban di tepi-tepi jalan.

Terdapat beragam bentuk dispenser non SPBU dilengkapi aneka tulisan penanda, seperti Pompa BBM Pertamini, Pertamini Premium, Pertamini Pertalite, dan Pertamini Digital, yang entah diproduksi pihak mana.

Kehadiran Pertamini Digital sebagai bentuk baru dari penjualan bensin botolan, ditandai dengan penggunaan pomp digital yang menunjukkan  jumlah liter dan harga BBM yang dituang keluar, seperti pomp di SPBU.

Warga kota banyak yang suka berhubungan dengan Pertamini Digital, terutama dari pengguna kendaraan bermotor roda dua (R2) atau Bentor (becak bermotor) karena tidak ingin antre di pomp SPBU. Saat  SPBU kehabisan stock BBM seperti yang belakangan sering terjadi dengan jenis BBM Premium, maka Pertamini Digital seolah tak pernah kehabisan persediaan BBM jenis Premium. Meskipun harga jual BBM di Pertamini Digital jenis Premium jauh lebih mahal dari harga jual BBM Premium per liter di SPBU.

Pertamini Digital di kota Makassar umumnya menjual BBM jenis Premium dengan harga Rp 8.000 per liter, dan menjual BBM jenis Pertalite Rp 9.000 per liter. Terdapat perbedaan harga jual  Rp 1.000 per liter, karena harga BBM Premium di SPBU saat ini masih Rp 6.450 per liter, dan harga BBM Pertalite Rp 7.850 per liter.

Sejak beberapa waktu lalu sudah beredar banyak informasi yang menyebut Pertamini bukan bagian dari unit bisnis Pertamina. Dalam Perpres No 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM, demikian pula dengan peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No.6 tahun 2015, penyaluran BBM hanya sampai di SPBU. Artinya, pihak Pertamina tidak dibolehkan melayani pasokan BBM untuk non SPBU, seperti untuk Pertamini Digital yang saat ini lagi marak di kota Makassar.

Selain rawan dari segi keamanan, umumnya kotak dispenser Pertamini Digital tak terlihat dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran berupa tabung gas anti api. Juga, pompa digital yang  digunakan di Pertamini Digital, sebagai alat ukur diragukan kevalidannya lantaran tidak melalui tera sebagaimana diatur  dalam ketentuan metrologi legal tentang alat ukur, takar, dan timbang serta peralatannya yang berlaku di Indonesia. Pompa BBM di Pertamini Digital tidak sesuai standar pomp digital di SPBU yang harganya disebut-sebut melebihi ratusan juta rupiah per unit.

Lantas dari mana pemilik Pertamini Digital memperoleh pasokan BBM jenis Premiun dan Pertalite yang dijual selama ini jika usaha ini belum direstui pihak Pertamina? Banyak warga yang bertanya begitu seiring dengan ramainya bertumbuh usaha Pertamini Digital.

Usaha model Pertamini Digital disebut-sebut sudah merata, jadi trendy di seluruh wilayah, bukan hanya di kota Makassar. Jika dihitung secara kasar, dari lebih 500 kabupaten kota di Indonesia saat ini, apabila setiap kabupaten dan kota saat ini rata-rata  minimal hanya memiliki 100 Pertamini Digital per kabupaten kota. Apabila setiap Pertamini Digital tersebut diasumsikan menjual minimal 20 liter BBM jenis Premium dan Pertalite per hari, maka setiap hari dibutuhkan pasokan sedikitnya 1 juta liter BBM untuk Pertamini Digital di seluruh Indonesia. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Betapa buruknya pengawasan Pertamina jika pasokan sejumlah tersebut dapat diperoleh secara ilegal.

Terjaminnya pasokan BBM untuk usaha Pertamini Digital yang hingga kini belum direstui pihak Pertamina, tentu saja,  juga harus mendapat perhatian untuk dibenahi dengan regulasi yang jelas. Sekalipun usaha ini -- mudah-mudahan, tidak termasuk bagian dari siasat 'Mafia Migas' yang saat ini menjadi tugas dari Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, untuk segera dapat memberantasnya, sebagaimana permintaan  Presiden RI  Joko Widodo.