Kontrol Legislatif Lemah Tata Ruang Kota Makassar Amburadul

Berbagai problem perkotaan seperti kemacetan lalu-lintas, persoalan perparkiran, persampahan, pelayanan air bersih, masalah kelistrikan, terjadinya genangan serta banjir di musim hujan dan lain sebagainya akan terus saja terjadi di Kota Makassar.

[caption id="attachment_104622" align="aligncenter" width="640" caption="Sebagian dari Kota lama Makassar dilihat dari tempat ketinggian/Ft: Mahaji Noesa"][/caption]

Bahkan ke depan, menurut Erwin Kallo,SH, diperkirakan persoalan-persoalan yang muncul sekarang akan bertambah parah. Masalahnya, pascakolonial Belanda meninggalkan kota ini, pembangunan perkotaan dilakukan tidak mempunyai orientasi yang jelas. ‘’Tapi ini merupakan problem nasional, terjadi pada hampir semua kota tua di Indonesia. Apalagi kota-kota tersebut pun umumnya dibangun tanpa strategi kebudayaan,’’ kata Direktur Pusat Studi Hukum Properti Indonesia (PSHPI).

[caption id="attachment_104623" align="alignright" width="352" caption="Erwin Kallo,SH"]

13039045671674610257

[/caption]

Padahal, menurut putra asal Kota Makassar yang kini berkiprah sebagai pengajar pada Institut Teknologi Properti Indonesia (IPTI) dan penatar pada Ikatan Arsitektur Indonesia di Jakarta, untuk mengembangkan sebuah kota bukan sekadar membangun fisiknya tapi juga harus membangun manusianya.

‘’Pada awalnya manusia memang yang mengatur, menyusun batu bata kemudian menjadi gedung yang memenuhi kota. Tapi jika tanpa pengaturan yang baik bangunan tersebut kemudian akan mengatur pola hidup dan bahkan mempengaruhi karakter kehidupan manusia di perkotaan. Dengan kehadiran bangunan-bangunan Ruko yang mulanya dikembangkan di China dan kini menjadi model di Indonesia termasuk di Kota Makassar, misalnya, akan membuat penghuninya cenderung untuk berpikir pragmatis. Makanya, tanpa visi kebudayaan pembangunan sebuah kota akan terus saja menimbulkan problem – persoalan lama dan persoalan baru akan bertumpuk terhadap penghuninya. Kota tidak pernah menjadi lokasi hunian warga yang nyaman dan aman.

Apalagi, sebut Erwin yang juga adalah Wakil Sekjen DPP Ikatan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia (LAKPI) sekaligus Dewan Penyantun Yayasan Timur (Social and Culture Program), pembangunan Kota Makassar selama ini dilakukan hanya bertumpu di sekitar kota lama – kota yang menggunakan tata ruang masa kolonial ketika penduduk kota kala itu masih berjumlah ratusan ribu yang bermukin dari garis pantai Pelabuhan Makassar hingga ke sekitar Jalan Veteran (sekarang).

Akibatnya, apapun yang akan dilakukan kondisi kota kian hari akan semakin sumpek bahkan menjadi sesak dengan bertumpuknya masalah lama dengan masalah yang kemudian baru muncul. Jalanan-jalanan yang sempit tak mungkin lagi diperlebar sesuai kebutuhan dengan hadirnya berbagai bangunan permanen – perumahan, hotel, kantor, sekolah, pusat-pusat bisnis dan perdagangan yang umumnya terpusat di wilayah kota lama.

Adapun pengembangan wilayah baru seperti di timur dan selatan kota, pembangunan fisiknya justru lebih parah lagi karena banyak dilakukan dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang Kota yang sudah dibuat. Sebagai contoh di wilayah Panakkukang yang tadinya dititikberatkan sebagai pengembangan wilayah pemukiman dan perkantoran, justru kini dapat dijadikan sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Bahkan terakhir ini tampak menjadi kawasan perhotelan dengan pembangunan banyak hotel berkelas.

‘’Penetapan Tata Ruang tidak berubah, tapi ijin-ijin pembangunan mall, ruko dan hotel tetap bisa dan terus saja diterbitkan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya,’’ kata Erwin.

Jangan heran, urai anggota Dewan Kode Etik Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) ini, jika di lokasi yang sebelumnya telah dikaji dengan susah payah oleh para pakar kemudian ditetapkan sebagai suatu tata ruang kota hanya untuk kawasan perumahan dan perkantoran tersebut, kemudian dalam kenyataan dijinkan juga membangun sejumlah mall, ruko dan hotel. Dipastikan kemudian menimbulkan dan akan terus melahirkan masalah perkotaan yang baru seperti di bidang perlalulintasan kota, masalah berkaitan darainase kota yang tidak seimbang, dan sebagainya.

[caption id="attachment_104624" align="alignleft" width="300" caption="Bugis Ocean Hotel, hunian baru di Pantai Losari Makassar/Ft: Mahaji Noesa"][/caption]

Dalam pandangan Erwin yang keseharian juga sibuk menjadi narasumber/pembicara di berbagai seminar di In House Training, BUMN, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi, kondisi di Kota Makassar seperti itu dapat terjadi karena lemahnya visi dan pengawasan dari para anggota legislatif kota. ‘’Fungsi perencanaan dan pelaksanaan memang berada di tangan eksekutif. Namun, fungsi legislasi, buggeting, dan pengawasan ada di pihak legislatif. Pelanggaran terhadap tata ruang kota, sangat jelas dapat terjadi akibat tidak berfungsinya kontrol dari pihak legislatif kota,’’ tandasnya.

Kemudian menyatakan, tak hanya di Kota Makassar, perusakan tata ruang yang menyebabkan suasana tidak nyaman bagi kota-kota di Indonesia saya lihat lebih banyak disebabkan lantaran lemahnya fungsi kontrol dari pihak legislatif.

[caption id="attachment_104625" align="alignright" width="480" caption="Jl.Jend,Sudirman di Kota Makassar/Ft:Mahaji Noesa"]

13039049171826672513

[/caption]

Dalam suatu perbincangan dengan Erwin Kallo di lantai 17 Menara Bosowa Kota Makassar, pekan lalu, dia pun menyebut selama ini ada ketidakadilan dalam pengenbangan Kota Makassar.

Kota Makassar yang berkembang sekarang ini adalah bekas dua wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Bekas wilayah Kerajaan Gowa tersebut umumnya berada di bagian selatan Kota Makassar yang pembangunan fisik infrastrukturnya amat pesat. Sedangkan bekas wilayah Kerajaan Tallo ada di bagian utara Kota Makassar sekarang ini yang menjadi wilayah pelabuhan dan kawasan pergudangan. Kontribusi dari wilayah utara tersebut setiap tahun cukup besar terhadap PAD Kota Makassar.

‘’Warga Kota Makassar yang kini lebih dari 1,3 juta jiwa sebagian besar bermukim di wilayah utara Kota Makassar. Tapi coba lihat, sampai sekarang sangat minim bahkan sama sekali belum tersedia fasilitas pelayanan umum seperti rumah sakit refresentatifmaupun semacam pusat perbelanjaan untuk pelayanan warga di wilayah utara Kota Makassar ini. Padahal, kalau pihak eksekutif dan legislatif Kota Makassar punya visi pengembangan kota ke depan, wilayah utara tersebut dapat dikembangkan sebagai Tallo City – Kota Baru yang tertata dengan baik yang akan berpengaruh mengurangi sejumlah masalah perkotaan dihadapi warga di wilayah yang menjadi pusat Kota Makassar sekarang ini. Pengembangan wilayah utara sekaligus dapat mengembalikan kesejatian Kota Makassar sebagai Water Front City – sebagai Kota Dunia tatkala Pelabuhan Somba Opu Makassar menjadi pelabuhan internasional pada abad XVI hingga abad XVII,’’ katanya.

Erwin pun mengoreksi slogan yang digemborkan Pemkot Makassar saat ini yaitu ‘Makassar Menuju Kota Dunia’. Yang pas, sebutnya, jika dikatakan ‘Makassar Kini berupaya Merebut Kembali Kedudukan sebagai Kota Dunia.’Makassar di masa Sultan Hasanuddin berkuasa sudah pernah diakui sebagai Kota Dunia. Kedudukannya yang strategis menjadi Bandar Internasional kala itu, menyebabkan penguasaInggris, Rafles tiga kali berkirim surat kepada pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia agar menutup Pelabuhan Makassar karena kehadirannya mematikan pelabuhan di Singapura.

‘’Jika saja pihak eksekutif maupun legislatif tidak berfikir pragmatis, pasti wilayah Tallo di utara Kota Makassar akan segera berupaya dikembangkan sebagai Kota Baru sekaligus sebagai Kota Pelabuhan seperti kondisi ketika Kota Pelabuhan Somba Opu di Makassar masa lalu yang diminati dunia karena suasananya yang aman dan nyaman dengan pengelolaan managemen tanpa Pungli,’’ papar Erwin Kallo.

[caption id="attachment_104627" align="aligncenter" width="638" caption="Sebagian dari revitaliasi Pantai Losari Makassar/Ft:Mahaji Noesa"][/caption]

Namun Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum pada majalah Properti Indonesia, IDEA, di Radio Elshinta dan Radio Sonora menengarai, terpeliharanya cara berpikir sesaat khususnya di kalangan aparat negara saat ini lantaran secara nasional anggaran pembangunan yang dialokasikan setiap tahun masih terjadi kebocoran sekitar 20 hingga 30 persen .

‘’Artinya, pembiaran kebocoran seperti itu akan mempengaruhi kinerja aparat termasuk hanya untuk membuat analisa kebutuhan anggaran yang besar kemudian digolkan sekalipun apa yang akan dibiayai tersebut tanpa memiliki dampak jangka panjang bagi pembangunan, terciptanya kehidupan nyaman dan aman, serta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga kota,’’ ucap Erwin Kallo.

Lalu menyebut, anggaran pembangunan yang dialokasikan di Kota Makassar melebihi Rp 1 triliun setiap tahun. Artinya, jika kebocoran mencapai 30 persen maka bisa sekitar Rp 300 miliar dana setiap tahun yang aman raib di lingkungan aparat di Kota Makassar. ‘’Kalau saya Walikota Makassar, saya akan anjurkan agar baliho-baliho yang cenderung dibuat hanya untuk pencitraan diri, diganti dengan slogan-slogan anti korupsi. Misalnya, ditulisi kalimat: Saya tak mau memberi makan keluarga dengan uang korupsi ! Di Bandara Sultan Hasanuddin, termasuk di gerbang-gerbang masuk kota saya akan pasang spanduk dengan tulisan-tulisan besar : Selamat Datang di Kota Anti Korupsi! Korupsi yang masih merajalela di kalangan aparat ini ibarat penyakit kanker ganas mengeroposkan semua sendi, termasuk memberi andil paling besar merusak Tata Ruang Kota Makassar saat ini,’’ kata Erwin Kallo yang dalam perbincangan berulangkali melontarkan kalimat‘’Apanya Kota Makassar yang baik sekarang ini ?’’

***

Tapi, event Pilkada Wali Kota Makassar masih jauh, tahun 2014 nanti. Ikutan yuk Pak Erwin ! Heeheee…..