Mohon tunggu...
Mahadi Sitanggang
Mahadi Sitanggang Mohon Tunggu... Jurnalis - Seorang jurnalis

Jurnalis Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Tinggal di Pematangsiantar

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Daerah Pesisir Mulai Dikuasai Pemodal, Melayu Batubara Terancam Tersingkir

14 Oktober 2014   04:37 Diperbarui: 17 Juni 2015   21:08 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Daerah Pesisir Mulai Dikuasai Pemodal, Melayu Batubara Terancam Tersingkir?

Menjadi bagian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menjadikan Kabupaten Batubara salah satu daerah yang dilirik investor. Tawaran uang dan  minimnya lapangan pekerjaan, menjadi penyebab pergeseran kepemilikan lahan warga Melayu ke tangan pemilik modal. Bupati Batubara, H OK Arya Zulkarnain SH,MM menyadari fenomena yang terjadi akibat dampak laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

“Kami sedang menyusun peraturan daerah yang terkait dengan kawasan itu. Satu sisi, lahan-lahan itu memang milik mereka. Namun, alangkan lebih bijak kalau warga tidak menjualnya tapi menyewakannya dengan jangka waktu yang panjang. Jadi asset itu tidak beralih ke tangan orang lain,” kata OK Arya Sabtu (20/9), di Parapat di sela-sela kegiatannya mengikuti Pesta Danau Toba.

Melayu Tidak Boleh Sebatas Jadi Penonton

Ketua Pengurus Daerah Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (GAMI) Kabupaten Batubara, Drs Darwis MPd juga menyadari adanya fenomena pergeseran kepemilikan lahan di daerah pesisir Batubara. Kawasan yang selama ini sudah menjadi pemukiman warga Melayu, dalam luasan yang lebar mulai dimiliki pemodal.

“Menjaga asset Melayu ini juga menjadi salah satu tujuan mulia dari GAMI. Dalam pertemuan terbatas, persoalan yang terjadi di daerah pesisir itu sudah sering kami bicarakan. Setiap pembangunan itu pasti membutuhkan lahan. Untuk itu, perlu ada win win solution antara pemodal, pemerintah dan masyarakat. Bagaimana pembangunan itu berjalan lancar tapi warga tidak sebatas menjadi penonton apalagi sampai kehilangan lahan yang selama ini menjadi tempatnya bermukim,” kata Darwis.

Jika tidak segera diantisipasi, kata dia,  kejadian yang sama seperti tersingkirnya Betawi dari Jakarta, tersingkirnya Melayu di Batam akan terjadi di Batubara. “Kita tetap menerima pembangunan itu, namun sebisa mungkin mengamankan peran serta penduduk lokal dan menjaga asset dan kebudayaan. Saya kira jika duduk bersama, harapan kita itu bisa tercapai,” kata Darwis.

Perorangan Kuasai Ratusan Hektar Daerah Pesisir

Ketua LSM Konservasi Alam Lestari Indonesia (KAIL) Batubara, Azizi, Jumat (19/9), mengatakan ratusan lahan di pesisir sudah dikuasai perorangan. Di lahan yang sudah diklaim dimiliki perorangan itu, lanjut dia, mulai bekerja alat-alat berat untuk meratakan lahan yang selama ini ditumbuhi tumbuhan api-api dan mangrove. Di atasnya ditanamani kelapa sawit dan alur air asin dibenteng agar tanah itu kesannya tanah kering dan bukan bagian dari hutan mangrove yang basah.

“Kami berharap dengan tokoh Melayu seperti Wagubsu Tengku Erry Nuradi datang langsung berbincang mendengar keluhan kami dan melihat alih fungsi lahan yang terjadi di sini. Peran organisasi Melayu seperti GAMI dan Ikatan Sarjana Melayu Indonesai (ISMI), sangat kami harapkan memberikan yang terbaik bagi generasi Melayu,” pungkas Azizi.

Kadis Kehutanan Batubara, Z Manurung yang dihubungi dari lokasi lahan yang sedang dibentuk menjadi lahan sawit mengakui tidak tahu siapa pemilik lahan yang sedang dikerjakan dengan alat berat itu. Menurut dia, sangat sulit mengetahui siapa pemilik lahan itu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun