Ketika Militer Mengawal Demokrasi di Mesir

“Mesir Bebas, Mesir Bebas..”

Rakyat Mesir baru saja merayakan kegembiraannya dengan lengsernya Hosni Mubarak, presiden yang telah menjabat selama 30 tahun. Sebuah fenomena yang menarik adalah Hosni Mubarak menyatakan mundur dan menyerahkan kekuasaan Mesir kepada Militer.

Militer dalam sejarah Mesir modern hampir selalu mendapatkan tempat penting di dalamnya. Tercatat ada beberapa pergolakan yang melibatkan militer dalam politik di negara Mesir, dan menempatkan orang-orangnya sebagai suksesor. Pertama adalah Revolusi 1952 saat sistem pemerintahan Mesir berganti dari Monarki ke Republik dan mengangkat Muhammad Naguib sebagai Presiden pertama Mesir. Kedua adalah ketika Muhammad Naguib diturunkan dan diganti oleh Gamal Abdul Nasser, tokoh sentral Revolusi 1952. Ketiga adalah ketika Hosni Mubarak menggantikan Anwar Sadat yang meninggal karena terbunuh oleh kelompok militer fundamentalis. Keempat, adalah penyerahan tampuk kekuasaan ke militer oleh Hosni Mubarok.

Menggunakan pemikiran Almous Perlmutter dalam mengkaji tipe militer maka bisa saya asumsikan militer di Mesir berkategori “Tentara/Prajurit Pretorian Menengah (Arbitrator)”. Tentara/Prajurit Pretorian adalah militer yang menekankan pada peran sebagai pengawal. Keterlibatan militer di bidang politik tidak berlangsung secara terus menerus tetapi sebatas untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari situs http://hermawaneriadi.com, dijelaskan bahwa Perlmutter mengemukakan aksioma tentara pretorian cenderung menggantikan kelompok-kelompok politik dan rezim-rezim yang lemah. Motivasi tentara untuk melakukan campur tangan jelas adalah politik, bahkan meskipun didorong oleh kondisi-kondisi sosial yang tidak dilembagakan.

Almous Perlmutter mengungkapkan pendapat bahwa kelompok militer menggantikan suatu rezim yang ada apabila:

a. Apabila tentara merupakan kelompok yang paling kohesif dan secara politik terorganisasi paling baik pada suatu saat tertentu dalam suatu sistem politik.

b. Apabila tidak ada oposisi yang relatif lebih kuat.

Tentara Pretorian Arbitrator (menengah), mempunyai ciri-ciri umum;

a. Menerima orde sosial yang ada

b. Kesediaan untuk kembali ketangsi setelah perdebatan dan konflik diselesaikan

c. Tidak ada organisasi politik yang independen dan tidak adanya keinginan untuk memaksimalkan pemerintahan militer;

d. Menetapkan batas waktu untuk pemerintahan militer;

e. Adanya pemikiran tentang peningkatan profesionalisme;

f. Kecenderungan untuk beroperasi dibelakang layar sebagai pressure group; dan

g. Ketakutan akan aksi balasan golongan sipil.

Militer Mesir tidak memandang dirinya sebagai kelompok pelaksana modernisasi atau pencipta tertib politik, tetapi sebagai pengawal atau mungkin sebagai pemurni tatanan yang ada. Militer saat ini dibutuhkan di Mesir untuk stabilisasi keamanan dan ketertiban umum, serta mengawal demokrasi yang telah menang.

Meskipun militer Mesir tidak melakukan kudeta bersenjata untuk melawan rezim pemerintahan resmi pimpinan Presiden Hosni Mubarak, hanya menegaskan bahwa militer ada di belakang rakyat, ini bisa diasumsikan sama dengan menentang pemerintahan sah, terlepas benar dan salah dari kebijakan yang dilakukan suatu rezim. Indikasi kudeta ini cukup kuat bagi saya melihat apa yang dilakukan Dewan Tertinggi Militer Mesir melakukan pertemuan tanpa Hosni Mubarak. Mereka mengumumkan pernyataan yang berlabel “Komunike Nomor 1”, yaitu akan mendukung tuntutan sah rakyat dan akan melakukan segala langkah untuk menjaga bangsa dan negara, sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah pengambilalihan kekuasaan.

Dalam tulisan Samuel Huntington ini dinamakan sebagai Guardian Coup d’Etatyang bertujuan meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, dan mengakhiri korupsi. Biasanya tidak ada perubahan fundamental pada struktur kekuasaan dan terjadi tatkala militer melakukan kudeta dengan dalih menegakkan tatanan publik dan sejumlah alasan lain yang telah melekat pada alam pikir militer dan selalu dikaitkan dengan patriotisme, persis dengan kategori Tentara/Prajurit Pretorian Menengah.

Semoga militer Mesir mampu mengawal demokrasi. Sebuah ungkapan yang pas bagi rakyat Mesir, Vox Populi Vox Dei – Suara Rakyat Suara Tuhan!