Andaikan Ahok Memahami Jokowi dan Alasan Menko Rizal Gebrak Meja

Sidak Rizal Ramli  Bersama Mentri KKP di Proyek Reklamasi Yang terhenti (tempo)

Betapa bahagianya rakyat ini, jika negeri ini dipimpin oleh para  pemangku rezim yang  bijak bestari.Yang  lebih memihak  wong cilik dari pada membela kaum pengusaha terus terusan. Dari berbagai aksi yang ditunjukkan pejabat pemerintah selama  ini,sudah menunjukkan  arah yang bagus yakni kedaulatan  ada ditangan rakyat  senantiasa dijunjung tinggi.  Kali ini focus kita sedang  menyoroti fenomena reklamasi Pantai jakarta yang fenomenal ini.  

Sebelumnya ,isu kelautan  selama  ini  selalu identik dengan Ibu Susi,dengan programnya yang mampu menggebrak nyali para  nelayan asing pencuri ikan  lautan RI menjadi ketar ketir dibuatnya. Memang hasilnya sudah bisa  terbukti, dimana era sebelumnya  surga laut kita menjadi bancakan para  prompak asing,yang  mentradisi. Kini terbebas menjadi seratus persen milik ibu pertiwi,dan hasil tangkapanpun bertambah,sebaliknya  cukong  asing  meringis uring uringan menuju gulung tikar.

Mungkin  orang awam  akan terbelalak,ternyata selain Ibu Susi,kini urusan kelautan  masih ada lagi yang mbaurekso bahkan  dialah yang kini mandegani  kebijakan  kelautan yang  lebih  spesifik. Rizal Ramli,pendatang baru kabinet Kerja Jokowi.Sebagai  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mulai terbukti menunjukkan  prestasi kerja yang  baik  merakyat, lebih memihak rakyat pada situasi apapun.

Alasan inilah kenapa  Rizal Ramli dipandang lebih powerable  dan mumpuni  mengimplemementasikan kebijakan kelautan yang menjadi visi Kemaritiman yang selama ini Jokowi bangun. Maka setiap  langkah kebijakannya   yang di buat  bersama menteri KKP ,Ibu Susi  selalu  identik  dan menjadi tolok ukur keberhasilan  visi Jokowi ,sebaliknya setiap  kegagalannya  membagun  misi ini akan berimbas pada  bayang bayang Jokowi selaku pemegang kuasa presidensiil.

Masalah Reklamasi Pantai Jakarta,Sebetulnya   sudah kadaluwarsa,karena sekarang ini  justru  tahapannya adalah operasional bukan  lagi berpolemik  mengotak - atik  kembali  dasar hukumnya. Yang penting ada kemauan koordinasi nyata ,keterbukaan,Gubernur pemangku  wilayah dengan pejabat kementrian yang membidanginya supaya selalu selaras seiring harmonis dalam kebijakannya.

Sehingga akan mudah diikuti oleh bawahannya dan rakyat.Sehingga setiap kebijakannya tidak saling tumpang tindih dan bertentangan seperti yang sudah diperlihathan ke publik sebelumnya.Kondisi ini tentu sangat membebani Jokowi,karena jika  pemangku kebijakan dibawahnya tidak bisa mampu menerjemahkan visi kemaritiman yang diembannya,hanya akan berantakan dan kedodoran. Jadi inilah yang menjadi  PR besar jokowi selama ini yakni mensukseskan visi kemaritiman  dengan  dukungan  kerja yang kompak seiring sejalan dan profesional oleh setiap pembantunnya.

Kebijakan pemberhentian  proyek reklamasi jakarta, yang  berujung pengambil alihan manajeman adalah sangat tepat .Merupakan bukti,bahwa  manajemen kerja reklamasi dinilai,masih jauh dari harapan.Semua itu perlu dibenahi kembali.Mestinya keadaan ini tidak perlu terjadi,logikanya yang namanya pekerjaan proyek fisik tentu sudah menggunakan analisa networking yang  tidak boleh terganggu oleh apapun kecuali  hal paling  urgen. Karena setiap fase yang berhenti akan berdampak nyata bagi tahapan yang lain. Berarti distopnya  proyek ini memang terdapat  mengandung keganjilan.  

Maka begitu pentingnya peran koordinasi untuk menyelaraskan kerja. Sebaliknya  jika tidak mawas diri akan berakibat  tindakan ceroboh,inilah yang  kita lihat  pada  manajemen proyek  reklamasi  selama ini yang menemukan beberapa keganjilan .Maka sangat tepat jika  akhirnya  proyek ini dihentikan sementara,namun sebetulnya  sekaligus untuk diambil pelajaran penting  bahwa yang namanya koordinasi adalah  sangat penting.

Jika Ahok  banyak  memahami  Jokowi,tentu  tidak akan terjadi tragedi semacam ini,apalagi memahami apa yang menjadi sorotan jokowi,yang selalu peduli wong cilik. Mestinya  Ahok mengerti  setiap langkah  kebijakannya  harus bisa  membedakan era baru  adanya revolusi mental  aplikasinya bahwa  pembangunan proyek reklamasi  tetap peduli “ wong cilik “ bahkan  menempatkan pada posisi yang dimuliakan diuntungkan, mencontoh  seperti model Singapura ,tidak seperti yang  kerap terjadi  di ibukota  selama ini,setiap pembangunan hanya  diperuntukkan segelintir orang saja .Akan dikemanakan nelayan kita? nelayan adalah pilar poros maritim ,visi Jokowi,menghardik nelayan kita berarti melawan titah...  

Mestinya  ahok memahami,Kebijakan  Jokowi, jika dibreakdown  ke bawah  akan menjadi  kebijakan Menko  Kemaritiman,maka apa yang dilakukan  oleh Rizal Ramli ,Mentri Susi  adalah  cerminan kebijakan Jokowi juga,sebaliknya  jika  menentang kebijakannya  otomatis,disebut makar apapun alasannya.