Diskursus Ekonomi (Sebuah Cerita Ekonomi Menginvasi Politik)
Ekonomi merupakan bagian penting dari sebuah negara, pembangunan kesejahteraan sebuah negara tidak lepas dari ekonomi yang mapan dan stabil sehingga kita dapat menentukan cita-cita sebuah negara kedepannya. Namun jauh dari pada itu, ekonomi dan politik merupakan dua bidang penting yang sangat dekat pada sebuah kepemimpinan negara, segala kebijakan politik dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi atau bahkan kestabilan ekonomi atau bahkan kebijakan ekonomi juga mempengaruhi kestabilan politik di suatu negara. Menurut dalam buku "Das Kapital" karya Karl Marx yang beraliran kiri menggambarkan tentang suatu perorangan atau bahkan gabungan dalam membentuk modal menjadi barang yang berharga dinamakan sistem kapitalis yang ditentang oleh dirinya, di dalam buku itu pula Karl Marx menceritakan bahwa sebenarnya politik yang menjajah ekonomi hal tersebut muncul pertentangan melalui orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama yaitu Sekolah Frankfurt menamai dirinya mahzab Frankfurt yang tetap mencirikan penolakan atas kapitalisme di belahan dunia atau neo-marxisme. Namun dalam mahzab Frankfurt mengatakan sedikit perbedaan karena dia menjadi anak dari turunan marxis (neo-marxisme) seperti tokoh bernama Jurgen Habermas mengatakan "Poiltiklah yang hari ini mulai di jajah oleh ekonomi".
Ekonomi mengusai politik merupakan jembatan penguasaan suatu negara baik ekonominya atau bahkan negaranya. Karena menurut mahzab Frankfurt yang mengatakan ekonomi menginvasi politik, jadi setiap kartel atau bahkan sistem kapitalisme mengusai setiap kebijakan politik di suatu negara. Ekonomi dalam mengusai politik sangat bisa dibaca oleh sistem karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap pemimpin negara yang negaranya di jajah oleh kapitalisme maka kebijakan tersebut akan menemukan ketimpangan, mungkin bagi pemilik modal tidak ada ketimpangan namun dalam akar rumput atau kaum-kaum marjinal akan mengalami ketimpangan yang luar biasa karena masyarakat akar rumput akan dijadikan objek bagi setiap pemilik modal (kapitalisme) untuk diperas tenaganya dalam rangka membalikan modal dan mencari keuntungan bagi pemasok modal (kapitalisme).
Keputusan tentang kebijakan tentang kebijakan suatu negara (pembelian lembar keputusan) hal tersebut mengacu pada negara-negara yang menjadi objek jajahan kapitalisme di seluruh dunia (paling banyak yang menjadi jajahan merupakan negara ketiga yang memiliki sumber daya manusia yang masih labil) dimana setiap kebijakan akan dibeli perlembarnya untuk melancarkan setiap para kapitalis untuk masuk pada suatu negara. Hal ini bisa terjadi karena sumber daya manusia di negara tersebut masih labil (negara atau bahkan orang tahu bahwa negara tersebut menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang dibawah rata-rata) sehingga para kapitalis mampu membeli lembar kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap pemimpin negara yang menjadi objek jajahan tersebut, padahal politik atau kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat berpengaruh pada kestabilan ekonomi yang ada. Dengan contoh arab spring yang ada di negara arab dimana area timur tengah tidak dapat menjual seluruh minyak jadi yang katanya dapat berpengaruh kepada stabilan dunia namun arab spring dikuasai oleh kapitalis amerika. Yang kedua dimana kasus Freeport perusahaan tersebut tidak boleh di akuisisi oleh negara manapun melalu traktat atau konvensi internasional, bilamana traktat atau konvensi tersebut dilanggar maka akan menghasilkan embargo bagi negara yang mengakuisisinya walaupun tambang tersebut berada di negaranya.
Penanaman modal dimana merupakan kebijakan dari sebuah pemerintahan di seluruh dunia pada setiap negara karena penanaman modal merupakan bagian penting bagi sebuah negara mengembangkan kemajuan  dan ekonominya melalui investasi di negaranya. Namun kita tahu bahwa sistem penanaman modal terbagi menjadi dua dalam secara garis besar yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal domestik, penanaman modal asing dilakukan oleh seseorang atau korporasi dari luar negaranya dalam rangka investasi di sebuah negara dan penanaman modal domestic merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi yang merupakan warga negaranya sendiri. Namun penanaman modal yang dilakukan oleh banyak negara di asia terkhususkan merupakan jajahan dari perkembangan ekonomi kapital, ketika penanaman modal tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah hal tersebut sudah dipengaruhi oleh para investor kapital. Sehingga beberapa negara asia tenggara sekarang di temui penanaman modal asing tidak diberi pajak tinggi, namun penanaman modal domestik dikenai pajak yang tinggi, hal tersebut pembelaan terhadap investor kapital dimana mereka sudah mengusai politik melalui ekonomi apabila kebijakan tersebut tidak dikeluarkan maka adanya pelarangan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara tersebut.
Dalam mennyukseskan ekonomi mengusai politik, beberapa pakar ekonomi kapitalisme menggunakan teori pembangunan negara di dalam negara. Contoh yang paling konkret adalah pembentukan swasta atau perseroan di dalam tubuh suatu pemerintahan dan negara dalam rangka mengolah sumber daya asing, hal tersebut mungkin dilakukan secara wajar namun bila melihat dari sisi penjajahan politik melalui ekonomi sangat terlihat karena sebuah perseroan atau pihak swasta yang ada di dalam tubuh pemerintahan ataupun negara dinilai dari saham yang ada bukan dari kepemilikan secara kenegaraan, dengan contoh petronas ataupun pertamina dinilai dari kepemilikan saham bukan dari kepemilikan negara atau pemerintahan, anggap saja benar bahwa keuntungan swasta ataupun perseroan tersebut masuk kepada suatu negara namun secara perbandingan saham bilamana kepemilikan saham yang tinggi maka akan memiliki keuntungan yang lebih besar, kenapa tidak melemparkan pencarian dan pengolahan sebuah sumber daya alam dilakukan oleh perusahaan dalam negeri non pemerintahan lalu dijual melalui kementerian tertentu dalam menyebarkan sumber daya alam. Dan faktanya hari ini swasta dan perseroan yang ada di dalam kubu negara ataupun pemerintahan (yang dinilai dari saham), hari ini kepemilikan saham dimiliki oleh banyak kapitalis dan hampir melebihi 50 % di dalam sektor swasta dan perseroan yang ada di dalam negara ataupun pemerintahan. Hal tersebut merupakan ide dalam rangka pengusaan politik melalui ekonomi sehingga kebijakan kedepannya di pengaruhi oleh pemilik lembar saham. Dengan contoh katakanlah petronas sebagai sektor swasta ataupun perseroan yang ada di dalam negara ataupun pemerintahan, pemilik bebas menentukan setiap kebijakan di dalam perusahaan tersebut, namun hal tersebut berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Katakanlah, pemilik saham petronas mengatur kebijakan produksi minyak di dalam negara sehingga menghasilkan ketimpangan, katakanlah pemilik saham memperkecil produksi minyak dalam rangka mengurangi persebaran minyak di negara tersebut maka munculah harga tinggi pada saat penjualan minyak, hal tersebut berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam negara tersebut seperti pembatasan pembelian minyak bumi, kodifikasi konsumen dengan jenis minyak bumi tertentu, dan sebuah pendapatan negara dari pajak untuk mensubsidi pembelian minyak tersebut dalam rangka menanggung rakyat.
Mungkin para kapitalis sudah bekerjasama dengan pihak negara dalam rangka meruntuhkan negara lain. Sebab melalui konvensi internasional negara-negara besar melalui Persatuan Bangsa-Bangsa mampu memberikan kebijakan embargo negara lain, hal tersebut menjelaskan tentang isolasi ekonomi sebuah negara dalam rangka menekan kemajuan atau politik suatu negara yang menjadi objek jajahan. beberapa teori tersebut menjadi branding dan skema yang mungkin akan ditiru oleh negara lain dalam rangka menundukan politik sebuah negara.
