Pemekaran provinsi baru di Papua adalah salah satu langkah strategi pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, yang juga merupakan proyek fenomenal yang sarat akan tantangan dan peluang yang hangat dibicarakan saat ini, baik di lingkup masyarakat (lokal) dan sosial media (global). Strategi lainnya dalam mencapai pemerataan kesejahteraan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni pembangunan trans papua dan penyebaran putra-putri asli daerah Papua hampir ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan beasiswa pendidikan yang masih berjalan hingga saat ini. Namun hal tersebut disadari bahwa butuh waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dicetuskan pelaksanaan pembangunan provinsi baru. xc
Essay ini akan membahas tentang betapa sulitnya mengelola proyek pelaksanaan pemekaran provinsi di Papua, dari perencanaan besar sampai dilaksanakan di lapangan.
Langkah proses dari manajemen proyek lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut.
Tim proyek mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan target yang ingin dicapai (planning) yang kemudian memulai proyek secara resmi yang umumnya dilakukan dengan pertemuan untuk memperkenalkan proyek kepada tim dan pemangku kepentingan beserta dokumen proyek dan apa saja yang harus didistribusikan hingga memperoleh persetujuan formal dari setiap stakeholder (initiating) hingga dapat terlaksananya pengerjaan proyek (executing). Penutupan proyek (closing) dilakukan aktivitas seperti evaluasi proyek hingga menutup kontrak.
Membangun provinsi baru di Papua di lokasi baru dengan infrastruktur terbatas menghadirkan berbagai tantangan unik. Manajemen proyek harus mampu mengatasi logistik yang kompleks, mengelola sumber daya alam dan manusia dengan berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.
Berbagai kontroversi dari masyarakat setempat sebelum disahkannya provinsi baru di Papua pada tahun 2022 seperti kekhawatiran akan 'wilayah hijau' yang nantinya tidak lagi dapat dilindungi dan kurangnya peluang masyarakat asli setempat dalam mengelola wilayah mereka sendiri serta memudarnya budaya asli Papua seiring kedatangannya masyarakat luar Papua yang tertarik dengan pembaharuan pembangunan di Papua.
Namun hal itu tidak menghentikan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemekaran provinsi di Papua, yang tentunya setelah dilaksanakannya perundingan para stakeholder.
Keberhasilan provinsi baru di Papua bergantung pada kolaborasi yang efektif antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah lokal dan pusat, tokoh politik, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.
Adanya kepuasan dari inovasi dan penggunaan teknologi terkini juga menjadi kunci untuk membangun kota yang cerdas dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan efisiensi layanan publik dan merencanakan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu metode analisis yang umum digunakan dalam stakeholder mapping, yaitu di mana para stakeholder secara power dan influence akan berpengaruh kepada proyek yang dilaksanakan.
Selain itu, parameter dari keberhasilan keseluruhan proyek yang dilakukan saat ini adalah beriringan dengan salah satu atau lebih titik fokus Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk bumi.
