Jakarta, DPR-RI -- (4/4/2023) Rapat Dengar Pendapat DPR RI Komisi X dengan Perpustakaan Nasional RI diselenggarakan kemarin (3/4) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng yang menyampaikan tentang agenda RDP dan pembahasan RDP serta menyampaikan tentang definisi Literasi sebagai kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan  dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
Terdapat 2 (dua) point bahasan dalam rapat kali ini, yaitu perkembangan peningkatan literasi dan evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan yg dipaparkan secara langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando. Dalam pemaparannya, beliau menyatakan tingkat literasi yang rendah atau penguasaan ilmu pengetahuan yang kurang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di suatu kelompok atau daerah.
"Penyebab kemiskinan struktural itu kan karena akses pengetahuan terbatas. Tidak punya skill," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa.
Saat ini tingkat literasi masyarakat Indonesia masih kurang yakni dapat dilihat dari masih belum meluasnya budaya membaca. Padahal UNESCO, memberi standar bahwa setidaknya satu orang membaca tiga buku baru dalam setahun. Sedangkan di Indonesia satu buku pun belum tentu terealisasi.
Syarif menuturkan bahwa budaya baca dan belajar merupakan faktor penting untuk mengetahui, menguasai, mentransfer, dan menerapkan IPTEK. Sedangkan inti masalah literasi di Indonesia saat ini adalah tidak produktif yang diakibatkan oelh sulitnya mengkomunikasikan ide dan gagasan, tidak dapat berinovasi serta sulit mentransfer pengetahuan dengan menggunakan IPTEK. Sebab sistem pendidikan kurang efektif, disamping itu masyarakat yang belum menyadari bahwa semua orang membutuhkan pengetahuan baru.
"Inti masalahnya kita baru belajar membaca bukan membaca karena belajar melakukan sesuatu," ungkapnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut, Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 pustakawan.
"Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi," jelasnya, Selasa (4/4/2023).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng mengatakan, Perpusnas perlu mengoptimalkan langkah strategis yang telah dilakukan, seperti regulasi yang memberikan kemudahan dalam rekrutmen jabatan fungsional pustakawan.
Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno menyampaikan, untuk meningkatkan literasi diperlukan tiga komponen. Diantaranya, aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.
