Darurat Ekonomi Indonesia

Belakang ini santer diberitakan bahwa Indonesia tengah mengalami peningkatan jumlah hutang negara dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hutang yang tercatat saat ini sudah mencapai angka 3.600 triliun rupiah, terjadi peningkatan dari hutang periode sebelumnya sebesar 2.700 triliun rupiah. Hal ini diperparah dengan tingginya presentase devisit anggaran negara yang sudah mencapai angka darurat 2,92 % yang mana jika menginjak angka 3 % maka pemerintah sudah melanggar aturan yang tertera dalam  Undang Undang.

Dalam periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi -- JK saat ini membuat masyarakat bertanya-tanya, pasalnya formasi mentri keuangan dan menko perekonomian diduduki oleh Sri Mulyani dan  Darmin Nasution yang keduanya merupakan ekonom ulung serta telah lama berkecimpung dalam dunia keuangan. Namun dengan formasi ini, ternayata pemerintah belum bisa menjawab problematka ekonomi bangsa dengan proyeksi 2,92 % devisit anggaran. Tentunya hal ini membuat resah masyarakat, karena khawatir trend negative ini akan terus berlanjut sampai batas maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain tingginya angka hutang dan devisit anggaran negara, hal lain yang tidak kalah menarik menjadi perhatian adalah rendahnya daya beli sektor rill masyarakat sehingga berpengaruh pada pendapatan negara tidak begitu signifikan yang memicu angka devisit angaran sampai 2,92 %. Ini disebabkan terjadinya efek peningkatan tarif listrik mulai dari 900 KWh yang membuat dana masyarakat yang seharusnya dibelanjakan ke sektor ril berpindah ke biaya beban listrik yang meningkat serta minat masyarakat menyimpan uang di bank, karena tidak begitu bergairah kondisi ekonomi saat ini. Salah satu penyebab tidak bergairahnya ekonomi adalah stabilitas politik yang  tidak menentu beberapa waktu terakhir, sehinga tingkat investasi yang masuk tidak begitu besar peningkatannya. Melainkan IHSG mengalami penurunan dan investor masih mencari aman.

Namun pemerintah tengah mengkaji strategi baru guna menanggulagi tantangan ekonomi saat ini dengan menyiapkan paket kebijakan XVI yang akan dikeluarkan pada tangal 17 Agustus 2017 pekan depan tepat pada hari besar nasional hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana point of view dari paket kebijakan ini adalah mengaet investor dengan penyederhanakan izin atas investasi guna menyelamatkan anggaran negara.

Sebetulnya ada hal lain yang bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan devisit angaran negara serta memperbaiki daya beli masyarakat sehinga ekonomi dalam negri mengeliat kembali sebagaimana target pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai  semester II 2017 dan terbebas dari status darurat ekonomi. Yakni memaksimalkan dana desa yang sudah disiapkan pemerinah untuk diserap oleh masyarakat guna meningkatkan daya beli. Tidak tanggung-tanggung dana desa yan disiapkan mencapai 60 triliun rupiah, namun lagi-lagi masyarakat harus menelapn pil pahit atas culasnya pemikiran pemangku kebijakan. 

Banyaknya dana desa yang disalahgunakan atau dikorupsi oleh beberapa pihak guna menunjang kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat luas. Sehingga serapan dana tersebut tidak maksimal dan berdampak pada daya beli masyarakat yang kurang serta meningkatnya presentase devisit anggaran negara.

Solusi kedua yang dapat diterapkan dalam waktu dekat ini adalah dengan menggunakan instrument pajak. Bila UMKM atau Industri Kreatif mendapat keringanan atas pajak yang dibebankan maka UMKM atau Industri Kreatif mendapat kesempatan untuk lebih memutar modal yang ada, juga harga yang ditawarkan tidak begitu mahal sehingga masih bisa dijangkau oleh konsumen. Lalu solusi yang ketiga adalah melonggarkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia bagi pelaku usaha dan masyarakat sehingga kucuran dana segar ini lebih bermanfaaat bila dibanding dengan penumpukan dana oleh pihak perbankan.

Oleh karena itu di tengah kondisi ekonomi yang kurang menyenangkan sepeti saat ini  pemerintah yang diwakili oleh Sri Mulyani dan Darmin Nasution seharusnya menginjak bumi atau realistis dan menfokuskan pada stabiitas ekonomi. Lebih baik pemerintah menghemat biaya belanja yang dirasa belum perlu, seperti membangun infrastruktur dan pemindahan ibu kota ke luar pulau jawa sehingga angaran negara tidak semakin terbebani.