Mari kita ulas surat FIFA kepada Menpora tertanggal 2 Februari 2016 membalas surat Menteri Pemuda dan Olahraga yang dikirim tanggal 28 Januari 2016.
Sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa segala keputusan FIFA yang sudah diambil dalam rapat Komite Eksekutif tentulah harus dilaksanakan. Tidak bisa dibatalkan kecuali dengan rapat Exco pula.
Celakanya, keputusan itu tidak bisa berjalan lantaran pemerintah Indonesia tidak mau ikut ambil bagian dalam Komite tersebut. Sejak awal pemerintah RI hanya setuju pembentukan Tim Kecil sebagaimana usulan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi tingkat Tinggi FIFA ke Istana tanggal 2 November 2015.
Tim Kecil dimaksud adalah sebagai utusan resmi pemerintah untuk membicarakan dan membahas reformasi sepak bola Indonesia kepada FIFA (atau yang mewakilinya). Sayangnya, sehari setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, utusan FIFA ini kembali dipengaruhi oleh orang-orang PSSI untuk akhirnya hanya setuju dibentuknya Komite Ad Hoc.
Lantas Komite Eksekutif FIFA menetapkan Komite Ad Hoc PSSI dan mewajibkan pemerintah bergabung ke sana. Tentu saja pemerintah tidak bisa bergabung dengan PSSI yang sudah dibekukannya.
Lantas Menpora menulis surat penegasan kembali kalau pemerintah berkomitmen mereformasi PSSI dan Alhamdulillah mendapatkan respons sangat positif.
Dibalik surat balasan FIFA terkandung dorongan keteguhan RI untuk mereformasi PSSI.
Alenia pertama: kode atensi
“Kami (FIFA) mengetahui dan mengucapkan terima kasih atas surat yang dikirim pada 28 Januari 2016 terkait reformasi PSSI. Isinya mendapat atensi penuh dari kami.”
Kata kuncinya mendapat atensi penuh dari kami. Tentu saja FIFA selalu memperhatikan penuh sepak bola Indonesia. Bahkan dibalik keputusan menskors Indonesia, sesungguhnya mereka sudah gatel kepengen cepet-cepet membukanya. Hal inilah yang membuat pemerintah lebih percaya diri menghadapi hukuman FIFA bahkan bisa dibilang Menpora menikmati hukuman FIFA tersebut.
Alenia kedua: kode formalitas
