Tulisan ini diterbitkan di opini Republika, selasa; 21 Sept '10
http://koran.republika.co.id/koran/24
Pemerataan Ekonomi
Selasa, 21 September 2010 pukul 13:04:00
Ali Rama
Sekjen ISEFID (Islamic Economic Forum for Indonesia Development)
Pemudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini diperkirakan mencapai 16-18 juta orang. Fenomena pergerakan jutaan manusia dari kota ke desa ini hanya untuk sementara waktu. Setelah bersilaturahim dengan sejumlah keluarga dan kerabat di kampung halaman, mereka akan kembali lagi ke kota.
Kaum pendatang baru yang bergabung dalam arus balik adalah gelombang angkatan kerja yang terpesona dengan cerita-cerita sukses yang dibawa oleh para pemudik, sehingga mereka memutuskan untuk mengadu nasib di Ibu Kota. Gelombang urbanisasi ini tentunya akan semakin menambah masalah yang sudah kompleks di Ibu Kota, misalnya, kepadatan, kemacetan, pengangguran, kriminalitas, dan permasalahan sosial.
Fenomena pendatang baru di Ibu Kota adalah potret nyata kegagalan konsep pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Desentralisasi pembangunan ekonomi yang dimanifestasikan melalui otonomi daerah telah gagal menciptakan kantong-kantong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pedesaan. Aktivitas ekonomi masih menumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa, khususnya Ibu kota Jakarta. Akhirnya, sebagian angkatan kerja desa lebih memilih nekat berangkat ke Ibu Kota untuk mengadu nasib dengan risiko harus berkejar-kejaran dengan petugas Operasi Yustisi Kependudukan.
Meski pemerintah pusat telah menambah anggaran yang mengalir ke daerah dari tahun ke tahun, sebut saja, misalnya untuk tahun anggaran 2011, anggaran daerah mencapai Rp 378,4 triliun. Naik 9,8 persen dari APBN-P tahun 2010 atau meningkat lebih dari dua kali lipat dari APBN tahun 2005 yang hanya mencapai Rp 150,5 triliun.
Anggaran ini dialirkan ke 524 daerah otonomi yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota, melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, aliran anggaran ini kurang maksimal dalam mendinamisasi perekonomi daerah. Daya tarik ekenomi masih saja menumpuk di Pulau Jawa dan Jakarta. Akibatnya, urbanisasi yang sebagiannya melalui momen arus balik, tak terelakkan lagi.
Urbanisasi ini sekaligus menjadi kritik terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintah, yang pada 2010 ini diperkirakan akan melampaui angka 6 persen.
Sektor non-tradeable yang meliputi sektor perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan komunikasi, masih mendominasi dengan 71,9 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sektor tradeable (pertanian, industri dan pertambangan) yang daya serap tenaga kerjanya menurut BPS bisa mencapai 56,6 persen, hanya menyumbang 28,1 persen terhadap pertumbuhan.