Menurut ketentuan penyelesaian sengketa Bagian XV UNCLOS, terutama ayat 2 dan 3, sengketa maritim dapat dibagi menjadi tiga jenis: (1) prosedur yang harus dilakukan yang menghasilkan keputusan yang mengikat, (2) konsiliasi yang harus dilakukan, dan (3) tidak ada prosedur yang harus dilakukan. Hal ini telah menyebabkan peraturan yang rumit untuk perselisihan ini. Meskipun UNCLOS menawarkan cara politik dan hukum untuk menyelesaikan sengketa, negara-negara yang berpartisipasi harus mengirimkan sengketa mereka ke salah satu prosedur yang disebutkan dalam Pasal 287 jika mereka tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Prosedur-prosedur ini termasuk arbitrase Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), arbitrase Lampiran VII, dan arbitrase khusus Annex VIII (UNCLOS, 1982). Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang berkaitan dengan interpretasi atau pelaksanaan Konvensi ini dapat diajukan ke pengadilan litigasi dan prosedur arbitrase. UNCLOS membuat batasan dan pengecualian terhadap prosedur wajib yang disebutkan di atas yang menghasilkan keputusan yang mengikat karena kepentingan sensitif negara pihak. Para pihak harus menyerahkan jenis sengketa dengan metode ini, menurut Pasal 297 dan 298; salah satunya adalah sengketa puti mengenai penelitian ilmiah kelautan di bawah Pasal 297 (UNCLOS, 1982). Sengketa-sengketa tersebut terkait dengan bagaimana negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi di landas kontinen atau di zona ekonomi eksklusif. Tiga sengketa tambahan adalah sengketa tentang batas laut, sengketa tentang operasi militer, dan sengketa tentang bagaimana Dewan Keamanan PBB melakukan tugas yang diberikan kepadanya oleh Piagam PBB (UNCLOS, 1982). Namun, ada pengecualian tambahan terhadap batasan dan pengecualian yang disebutkan di atas terkait penerapan prosedur hukum (UNCLOS, 1982). Secara khusus, dalam situasi tertentu, para pihak masih memiliki kewajiban untuk membawa beberapa perselisihan mereka ke konsiliasi yang diperlukan. Konvensi konsiliasi diperlukan untuk beberapa sengketa yang terkait dengan penelitian ilmiah kelautan dan perikanan, menurut Pasal 297 (UNCLOS, 1982). Konvensi lebih membatasi pengecualian ini dalam kasus sengketa maritim yang melibatkan kepentingan sensitif negara pihak, tetapi UNCLOS mengizinkan mereka untuk membuat pengecualian terhadap penerapan prosedur wajib yang mengarah pada keputusan yang mengikat. Beberapa dari perselisihan ini juga memerlukan konsiliasi wajib (UNCLOS, 1982). Akibatnya, konsiliasi wajib adalah metode terakhir untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai (Rosenne & Sohn, 1989; Yee, 2013).
3. Perbandingan konsiliasi wajib, arbitrase, dan litigasi di bawah UNCLOS.Â
Konsiliasi wajib merupakan bagian penting dari mekanisme penyelesaian sengketa mekanisme penyelesaian sengketa di UNCLOS, bersama dengan prosedur lainnya, seperti ITLOS, ICJ, dan arbitrase. Diantara metode-metode penyelesaian sengketa internasional, konsiliasi memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai prosedur matis dan prosedur hukum. Oleh karena itu, konsiliasi memiliki kesamaan dan perbedaan dengan arbitrase dan litigasi.
3.1 Kompetensi prosedur
3.1.1 Ruang lingkup penerapan
Konsiliasi wajib berbeda dari arbitrase dan proses pengadilan karena ruang lingkup penerapan yang sangat terbatas. litigasi di bawah Pasal 287 Konvensi; secara khusus, majelis arbitrase dan pengadilan yang disebutkan di bawah Pasal 287 memiliki kewenangan untuk menangani subjek yang luas. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 288, otoritas mereka tidak terbatas pada perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi atau pelaksanaan UNCLOS. Mereka juga dapat memperluas otoritas mereka ke perselisihan yang muncul dari interpretasi atau pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan dengan tujuan UNCLOS (UNCLOS, 1982). Selain itu, Statuta ITLOS memperluas yurisdiksi Mahkamah Yurisdiksi Pengadilan jika ada perjanjian internasional lainnya yang memberikan yurisdiksi kepadanya. Negara-negara pihak bahkan telah mempertimbangkan untuk menghindari prosedur wajib sesuai dengan Pasal 298. Namun, berdasarkan kesepakatan mereka, mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan sengketa tersebut (UNCLOS, 1982). Sebaliknya, konsiliasi wajib sangat terbatas pada sengketa tertentu seperti penelitian ilmiah tentang delimitasi maritim, perikanan, dan kelautan. Menurut UNCLOS (1982), pengadilan dan tribunal di bawah Pasal 287 memiliki otoritas untuk segera menangani pembebasan awak kapal dan kapal. Mereka juga dapat mengeluarkan perintah untuk tindakan sementara.
Menurut UNCLOS (1982), pengadilan dan tribunal di bawah Pasal 287 memiliki otoritas untuk segera menangani pembebasan awak kapal dan kapal. Mereka juga dapat mengeluarkan perintah untuk tindakan sementara. Tambahan pula, ITLOS dan ICJ memiliki penasihat yurisdiksi (Zhang & Wang, 2013). Berbeda dengan itu, Komisi Konsiliasi Komisi Konsiliasi Wajib tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Meskipun Komisi dapat meminta semua pihak untuk mengambil tindakan apa pun yang dapat membantu penyelesaian yang damai (UNCLOS, 1982), hak ini berbeda dengan perintah untuk mengambil tindakan sementara. Di satu sisi, pengadilan dan pengadilan arbitrase melakukan tindakan sementara untuk melindungi hak-hak pihak yang bersengketa atau mencegah kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan laut sampai putusan arbitrase dibuat. Sebaliknya, tujuan dari tindakan yang diusulkan oleh Komisi Konsiliasi adalah untuk mendorong penyelesaian yang damai. Khususnya, perintah untuk tindakan sementara yang dipaksakan oleh pengadilan dan tribunal adalah undang-undang yang mengikat (UNCLOS 1982). Selain itu, tindakan yang diusulkan oleh Komisi Konsiliasi adalah rekomendasi dan bersifat sementara, dan pelaksanaannya tergantung pada keinginan kedua belah pihak.
3.1.2 Persetujuan para pihak
Prinsip konsiliasi internasional adalah kesukarelaan, dan yurisdiksi Komisi Konsiliasi didasarkan pada persetujuan para pihak. Prasyarat yang sama juga berlaku untuk yurisdiksi pengadilan dan mahkamah internasional. Dalam UNCLOS, prinsip negara persetujuan negara belum diubah secara signifikan. Namun, karena sifat "paket kesepakatan" Konvensi dan kompleksitas mekanisme penyelesaian sengketa, proses persetujuan negara dapat berbeda dari satu prosedur ke prosedur lainnya. Negara-negara pihak diharuskan untuk memilih salah satu atau lebih dari empat prosedur arbitrase yang diberikan UNCLOS (UNCLOS, 1982). Prosedur tersebut adalah ITLOS, ICJ, arbitrase khusus Annex VII, dan, dan Lampiran VIII. Dalam kasus sengketa, prosedur yang dipilih oleh kedua belah pihak adalah yang terbaik (UNCLOS, 1982). Namun, jika salah satu pihak memilih prosedur yang berbeda atau jika prosedur yang dipilih oleh pihak lain, maka sengketa secara otomatis akan tunduk pada arbitrase yang tercantum dalam Lampiran VII (UNCLOS, 1982). Seperti yang dinyatakan secara umum oleh Konvensi umum mengenai larangan reservasi dan pengecualian, para pihak akan menunjukkan saat mereka masuk bahwa mereka menerima mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang belum memilih prosedur berdasarkan Pasal 287, Ayat 1 atau yang telah memilih prosedur yang berbeda, mereka setidaknya telah menyetujui arbitrase Lampiran VII sebagai sarana penyelesaian sengketa. Negara-negara pihak yang mencapai kesepakatan untuk menunda Konsiliasi Sosiologis bahkan lebih kompleks. Berdasarkan hubungan antara prosedur hukum di bawah Pasal 287 dan konsiliasi wajib, hal ini dapat diringkas dalam dua cara. Pertama, mendapatkan akses ke UNCLOS menunjukkan bahwa negara-negara yang bersangkutan telah menyetujui kewenangan Komisi Konsiliasi Wajib. Selanjutnya, dalam hal sengketa putis mengenai penelitian dan penelitian ilmiah kelautan berdasarkan Pasal 297, bergabung dengan Konvensi menunjukkan bahwa negara-negara bersangkutan telah menyetujui bahwa prosedur akan secara otomatis berlaku untuk kedua kategori sengketa ini. Secara khusus, perselisihan tersebut tunduk pada konsiliasi wajib. Kedua, para pihak harus setuju tentang yurisdiksi Komisi Konsiliasi Wajib. Dalam hal sengketa di bawah Pasal 298, Konvensi memberikan otoritas kepada negara pihak untuk memutuskan untuk memulai prosedur hukum dengan membuat deklarasi. Dalam hal ini, jika suatu negara tidak membuat deklarasi opsional seperti itu atau jika deklarasi tersebut tidak larasi, maka sengketa akan tetap tunduk pada prosedur tersebut. Suatu negara pihak hanya diharuskan untuk menerima konsiliasi yang bersifat sementara jika konsiliasi tersebut sepenuhnya mengecualikan pelaksanaan proses yang diwajibkan menurut Pasal 287 (UNCLOS, 1982). Pada saat yang sama, Konvensi tidak mengizinkan negara pihak untuk menolak konsiliasi lebih lanjut yang diperlukan. Ini berarti bahwa negara-negara pihak harus menerima konsiliasi, meskipun UNCLOS memungkinkan negara-negara pihak untuk mengecualikan sengketa tertentu dari ruang lingkup proses hukum. Australia sebelumnya telah menyatakan bahwa sengketa batas maritim tidak dapat diproses sesuai dengan Pasal 287 (UNTC, n.d.). Akibatnya, Timor-Leste tidak memiliki pilihan selain konsiliasi wajib.
3.1.3 Prinsip yurisdiksi diskresioner
Prinsip yurisdiksi diskresioner dianut oleh semua negara. Menurut Statuta ICJ (1945), sengketa tentang yurisdiksi Mahkamah harus diputuskan oleh Mahkamah. Menurut UNCLOS (1982), peraturan yang sama berlaku untuk pengadilan dan tribunal. Sesuai dengan Konvensi, negara pihak harus menerima konsiliasi wajib dalam situasi tertentu, dan prosedur dapat dimulai tanpa persetujuan pihak lain. Kegagalan pihak lain untuk menanggapi atau menerima tidak akan menghentikan proses (UNCLOS, 1982). Para pihak tetap dapat menggugat yurisdiksi Komisi Konsiliasi Wajib. Penyelesaian sengketa tersebut diatur secara khusus dalam Lampiran V Konvensi. Prinsip yurisdiksi diskresioner, yang ditemukan dalam Pasal 13 Lampiran V Konvensi, menjamin bahwa konsiliasi wajib tidak dihentikan begitu saja oleh keberatan yurisdiksi. Komisi harus menangani perselisihan yurisdiksi jika ada (UNCLOS, 1982). Sebagai contoh, dalam kasus Timor-Leste dan Australia yang membutuhkan konsiliasi, Australia menentang yurisdiksi Komisi. Perselisihan akhirnya diputuskan oleh Komisi sendiri, yang kemudian mempertimbangkan keputusannya tentang yurisdiksi yang mengikat secara hukum (PCA, 2016a). Para akademisi telah mempertanyakan posisi Komisi mengenai dampak hukum dari keputusan yurisdiksi karena UNCLOS tidak secara eksplisit mengatur efek hukum dari keputusan semacam itu (Gao, 2018). Khususnya, Komisi hanya menggunakan "Keratan atas Kompetensi Australia", yang berbeda dengan keputusan pengadilan dan tribunal. Perbedaan di antara keduanya harus diuji lebih lanjut, dan perbedaan di antara keduanya harus divalidasi lebih lanjut melalui praktik prosedur.
