Mohon tunggu...
Politik Pilihan

Korupsi Penghilang Hak

1 Desember 2018   22:55 Diperbarui: 1 Desember 2018   23:22 274
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indonesia adalah negara hukum yang besar. Salah satu hukum yang paling diperhatikan adalah tentang hak asasi manusia. HAM ( Hak Asasi Manusia) di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi. 

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mendapat kemakmuran, memperoleh kesejahteraan, dan masih banyak lagi contoh hak asasi manusia. Hukum yang ada ini sangat membantu setiap individu yang ada untuk berkembang dan lebih maju. Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya karena memiliki SDA yang melimpah dan wilayah yang besar.

Namun sampai sekarang ini, Indonesia masih menjadi negara berkembang dan belum mampu untuk menjadi negara maju. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kekacauan yang ada di dalam sistem birokrasi pemerintahan negara ini. Sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UUD 1945. 

Sistem birokrasi yang juga rumit tambah menyebabkan Indonesia susah maju. Untuk memajukan Indonesia, diperlukan peran dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. 

Namun, satu ironi yang kita bisa lihat dan sangat sering terjadi di Indonesia adalah berkembang pesatnya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di Indonesia. Korupsi membuat angka kemiskinan di negara ini semakin melonjak dan juga kesejahteraan rakyat menjadi menurun.

Padahal tujuan negara Indonesia adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Namun tujuan itu tidak akan bisa tercapai apabila dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat malah diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Mayoritas pelaku korupsi (koruptor) adalah para pejabat yang mengaku sebagai wakil rakyat padahal tindakan mereka tidak mencerminkan status mereka sebagai wakil rakyat. 

Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membuat program kesehatan dan program pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu malah disalahgunakan oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Padahal masyarakat yang kurang mampu di Indonesia sangat membutuhkan bantuan yang direalisasikan dalam bentuk program-program tersebut.

Dengan adanya program kesehatan (contohnya BPJS, KJS, dll), masyarakat yang kurang mampu bisa berobat secara gratis dan mendapatkan pelayanan medis yang terbaik karena seharusnya itulah hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya program pendidikan (contohnya Dana BOS, KJP, dll), anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi/finansial bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik karena itulah hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak mereka itu dijamin dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika masyarakat yang kurang mampu tidak merasakan bantuan karena tidak adanya realisasi dari program-program tersebut maka hal itu sama saja dengan hak mereka direnggut.

Berkaca dari kedua hal ini, kita sudah bisa melihat bagaimana tindak korupsi dapat menghancurkan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Koruptor dapat melakukan tindak korupsi dengan leluasa karena banyaknya celah yang bisa mereka manfaatkan di dalam sistem birokrasi negara Indonesia. Celah pertama adalah lemahnya pengawasan terhadap pejabat pemerintahan, baik itu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti KPK maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

KPK sebagai lembaga independen harus bisa melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi tindak korupsi. KPK juga harus memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia hingga ke akar-akarnya. Selain itu, masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi pejabat pemerintahan yang seharusnya bekerja demi menyejahterakan rakyat dan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri menggunakan uang milik rakyat yang dibayarkan melalui pungutan pajak.

Celah kedua adalah masih rendahnya kualitas SDM di Indonesia yang cenderung tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia pemerintahan. Indonesia masih menganut tipe budaya politik Mixed Political Culture artinya adalah masyarakat Indonesia masih memiliki tipe budaya politik Parokial-Kaula (tidak peduli dengan politik/pemerintahan di negaranya dan hanya secara pasif taat pada aturan yang ada) sedangkan pemerintah Indonesia memiliki tipe budaya politik Partisipan (secara aktif melibatkan diri dalam politik dan pemerintahan).

Hal ini membuat masyarakat menjadi mudah "dibodohi" oleh oknum pejabat pemerintahan yang mengambil kesempatan dari situasi ini. Oleh karena hal itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan politik negaranya, contohnya adalah dengan cara memilih pemimpin yang jujur dan adil pada saat Pemilihan Umum karena itu akan menentukan masa depan daerah mereka selama satu periode kedepan. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap pemerintah melalui media massa yang memang berfungsi untuk hal itu.

Celah ketiga adalah masih lemahnya penegakkan hukum oleh aparat berwenang di Indonesia. Aparat berwenang yang tidak berintegritas dan mudah diajak berkompromi oleh para pelanggar hukum membuat penegakkan hukum menjadi terganggu. Aparat berwenang seharusnya tidak berkompromi dengan para pelanggar hukum dan memberikan mereka hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang mereka lakukan sesuai undang-undang yang berlaku.

Dengan hal itu, koruptor akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga tindak korupsi dapat diberantas secara maksimal. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi namun hasilnya masih kurang maksimal. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Di masa pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla ini, kita melihat banyak sekali koruptor yang ditangkap oleh KPK dan diberi hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.

Semakin gencarnya usaha pemberantasan korupsi yang dilakukkan pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kembali meningkat. 

Koruptor yang sudah merugikan masyarakat dan juga negara harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaranya. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa tidak boleh hanya tinggal diam melainkan kita juga harus berperan aktif membantu pemerintah memberantas korupsi dengan cara-cara yang kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari.

Korupsi sepertinya sudah menjadi pekerjaan rumah yang sangat sulit bagi pemerintah Indonesia sejak dari dahulu. Namun bukan berarti korupsi tidak bisa dicegah dan diberantas. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Cara yang pertama adalah dengan menanamkan kejujuran sebagai nilai utama yang harus selalu kita jadikan pegangan. 

Negara Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang pintar/berpendidikan tinggi, tetapi negara Indonesia masih kekurangan orang-orang yang jujur dan tulus dalam mengabdi kepada negara. Kita sebagai generasi muda harus memiliki pendidikan yang tinggi tetapi lebih dari pada itu, kita harus memiliki kejujuran/ moral yang baik di dalam diri kita. Cara yang kedua adalah dengan menuntut pendidikan sebaik mungkin sehingga kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas.

Pengetahuan dan wawasan yang kita miliki dapat berguna untuk memajukan negara Indonesia dalam berbagai bidang. Dengan mendapatkan pendidikan yang baik, kualitas SDM di Indonesia juga akan semakin meningkat. Pembangunan yang dilakukan bagi kemajuan suatu negara tidak akan bisa dilakukan secara maksimal apabila SDM yang ada di negara tersebut kualitasnya masih rendah. 

Cara yang ketiga adalah dengan memaksimalkan peran partai politik dalam upaya memberantas korupsi. Kita melihat banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai politik di Indonesia. Padahal seharusnya fungsi partai politik adalah untuk memberi kontribusi yang baik dalam dunia politik, memajukan demokrasi di Indonesia, dan membantu memberantas korupsi.

Namun sayangnya, partai politik tidak melakukan fungsinya dengan baik. Kader-kader nya melakukan korupsi dengan sangat leluasa dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada partai politik tersebut. 

Contohnya adalah korupsi pembuatan fasilitas olahraga (wisma atlet SEA GAMES di Palembang) yang dilakukan oleh M. Nazzaruddin (kader Partai Demokrat), korupsi proyek E-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto (ketua DPR & ketua umum Partai Golkar), korupsi pengadaan alat kesehatan yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah (kader Partai Golkar & mantan Gubernur Banten), dan lainnya.

Melihat contoh diatas, partai politik terlihat gagal dalam membimbing kader-kadernya untuk menjauhi tindak korupsi. Justru malah kebanyakan pelaku korupsi adalah kader-kader partai politik. 

Seharusnya, partai politik mampu menjadi wadah bagi politikus yang ingin berpartisipasi dalam memajukan negara. Partai politik harus memiliki integritas dan berkomitmen kuat dalam menjalankan fungsinya. 

Apabila partai politik yang ada di Indonesia bisa menjalankan fungsinya dengan baik maka pembangunan di Indonesia akan berlangsung dengan sangat lancar dan juga tindak korupsi akan sangat berkurang.

Setelah mengetahui seluk beluk tentang korupsi, maka seharusnya kita sadar bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran dari hak asasi manusia yang sangat merugikan. Merugikan karena, yang seharusnya menjadi "jatah" rakyat malah dirampas oleh para pejabat-pejabat tanah air yang tidak sadar diri.

Saya berharap, dengan adanya hak asasi manusia yang sangat terjamin, Indonesia bisa benar-benar bersih dari segala bentuk tindak korupsi dan dapat menjadi negara yang maju. Saya berharap Indonesia bisa memiliki pemimpin dengan integritas yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni, disertai oleh sistem birokrasi yang bersih dan tidak memberikan celah bagi terjadinya tindak korupsi sehingga megnhilangkan kata korupsi dari budaya bangsa ini.

Jika Indonesia bersih dari korupsi, maka pembangunan akan berjalan pesat. Indonesia bisa menjadi negara yang mampu mengelola semua SDA yang dimiliki dan juga memiliki SDM yang berkualitas tinggi. Bersih dari korupsi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila semua pihak memiliki komitmen yang kuat untuk meraih tujuan. Yang diperlukan generasi muda sekarang ini adalah pikiran yang sehat dan jiwa yang bersih.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun