Mohon tunggu...
Ones Madai
Ones Madai Mohon Tunggu... -

Mendengar musik, membaca dan menulis.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ruang Demokrasi Bagi Orang Papua Di bungkam

27 Oktober 2012   04:16 Diperbarui: 24 Juni 2015   22:21 121
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Dalam negara demokrasi berlaku kebebasan untuk menyampaikan jajak pendapat di ruang publik atau muka umum. Bahkan, kebebasan berekspresi di jamin dan di lindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, tidak seorangpun bahkan kelompok manapun tidak punya wewenang untuk membungkam aspirasinya. Karena, aspirasi lahir dari nurani masing-masing orang yang hidupnya merasa semakin dijajah dan di tindas.

Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi seakan dirinya lebih brilian di depan publik atau negara tetangga lainnya. Mereka menganggap bahwa demokrasi bagaikan “malaikat”, sehingga pujian cemerlang dari berbagai kaum sepertinya sedang mempromosikan status demokrasi. Namun, bagaimana dengan status demokrasi di bumi Papua?

Sekalipun orang Papua mengeluarkan Biaya yang sangatbesar untuk membeli demokrasi. Tapi, uang tidak memiliki “power”, status demokrasipun tidak jelas. Negara Indonesia sedang tutup mata dengan kondisi kekinian di wilayah papua. Ruang demokrasi bagi rakyat papua sedang di bungkam oleh aparat keamanan. Banyak pro-demokrasi sedang dipaksa ke rutan.

Ruang gerak warga sipil semakin di intimidasi, seakan-seakan dunia ini milik kaum petindas. Tidak ada kehidupan yang mustahak (pantas) untuk di nikmati oleh warga sipil. Selain itu, jurnalis internasional di batasi untuk berkarir di wilayah Papua.

Setiap warga negara berhak ekspresikan pendapat di muka umum. Namun, bagi orang papua di larang menyampaikan aspirasi. Contoh kasus, saat warga papua menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, mereka ditahan dan disiksa.

Beberapa waktu lalu di manokwari, demonstrasi untuk mendukung kongres IPWP di london, banyak pro-demokrasi di tahan oleh aparat. Mereka juga memukul wartawan media online thejakartaglobe yang sedang meliput berita, padahal wartawan tersebut telah menunjukkan kartu pers.

Persoalan papua tidak pernah diselesaikan oleh petinggi-petinggi Indonesia. Tuntutan untuk membuka ruang demokrasi mengebuh namun dalam fikiran kaum feodal semakin sirna.

Papua bagaikan dunia dalam kegelapan sementara, daerah lain seperti surga kedua di muka bumi. Daerah-daerah lain menjalan aktivitas seperti biasa tapi warga Papua penuh kecurigaan. Maju kenah mundur kenah sehingga melakukan aktivitas serba salah.

Perselisihan yang sangat sengit antara Papua-Indonesia belum ada solusi konkret. Padahal perselisihan antara warga yang menjungjung tinggi demokrasi harus menyelesaikan permasalahan dengan damai dan aman. Bukan pendekatan militeristik.

Di mata dunia menjunjung tinggi nilai demokrasi namun di mata rakyatnya ruang demokrasi terpasung. Itulah, tanda-tanda kehidupan untuk menuju terbentuknya suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri.

Ketika ketidakadilan dan kekerasan merejalelah, di situlah perlawanan di kukuhkan. Apabila ketidakadilan dan tindak kekerasan di pelihara, akan mempengaruhi hal-hal yang tidak d inginkan dalamdinamika kehidupan antar sesama warga.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun