Ngomong Subsidi ala Anak SMP

Subsidi dan Insentif

Alasan kenaikan BBM yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, selalu saja yang menjadi kambing hitamnya adalah subsidi. Bagi kita yang sudah bertahun-tahun dan berkali-kali merasakan, hal ini menjadi sesuatu yang rasanya sudah sangat membosankan. 

Setiap kali bicara anggaran negara, selalu saja yang menjadi masalah dan keluhan para pengelola keuangan negara adalah permsalahan di sekitar subsidi. Khususnya subsidi bagi golongan menengah, lebih khusus lagi bagi masyarakat kecil, meskipun sebenarnya beban anggaran tak hanya berupa subsidi bagi masyarakat kecil, termasuk juga di dalamnya subsidi bagi masyarakat "besar".

Dari situ, kita bisa melihat, ada perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, alias diskriminasi. Yang mereka lakukan ini jelas kurang fair. Kurang fairnya mereka itu adalah ketika bicara soal subsidi bagi golongan kaya, mereka tidak mengatakannya sebagai subsidi, mereka menyebutnya dengan berbagai istilah asing yang mentereng dan tidak menimbulkan kesan malu atau merendahkan pada penerimanya. 

Sebut saja subsidi pajak, adakah itu? tidak ada, yang ada adalah insentif pajak. Keringanan pajak yang berupa penurunan tarif pajak sampai pembebasan pajak yang diberikan oleh negara kepada para pengusaha, khususnya pengusaha besar, yang menanamkan modalnya di negeri kita, yang mereka sebut dengan investor. Selain itu ada juga di bidang perdagangan luar negeri, apa yang disebut dengan keringanan bea masuk. 

Terlepas dari apapun tujuannya, entah untuk merangsang investasi, entah untuk menghindari kerugian yang berlebihan, atau tujuan lain yang hanya diketahui oleh para pengelolanya, keringanan-keringanan yang diberikan oleh negara kepada para pelaku usaha, sedikit banyaknya tentu menjadi beban anggaran negara. 

Sama halnya dengan subsidi-subsidi lain yang diberikan pada masyrakat kecil, ada subsidi pupuk, subsidi umkm, subsidi BBM, subsidi upah, kartu prakerja, pendidikan, dan sebagainya dan seterusnya.

Kebijakan Penguasa

Keputusan dan program yang dicanangkan oleh pengelola negara, selama ini sudah lazim disebut sebagai kebijakan. Meskipun mungkin sama sekali pada kenyataannya jauh dari makna kata-kata dan sikap bijak, tetapi apa boleh buat, semua sudah menjadi kesepakatan umum. Meskipun tak ada juga dokumen tentang apa dan siapa serta kapan dan bagaimana sesuatu itu disepakati dan sampai kapan yang sudah disepakati itu berlaku. 

Karena penguasa atau juga boleh kita sebut pemerintah -bisa bersama lembaga tinggi negara yang lain, atau bahkan juga termasuk dengan lembaga tertinggi negara-, merupakan hasil dari proses dukung mendukung berbagai elemen rakyat yang hidup di wilayah NKRI, maka tidak aneh jika kemudian ketika mereka menyusun dan menerapkan programalias mengimplementasikannya, terjadilah kembali reaksi dukung mendukung.

Terkait dengan dukung mendukung ini,  ada tanggungjawab moral yang melekat pada para guru, selain juga ada tanggung jawab keilmuan sebagai konsekuensi hak dan kewajiban pribadi, maupun hak dan kewajiban para siswa sebagai calon warga negara yang akan memiliki pilihan, atau hak pilih, baik dalam proses politik maupun kehidupannya.