Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
      Korupsi bantuan sosial (bansos) telah melanggar hak asasi manusia untuk hidup di masa krisis. Pasalnya, ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, mereka semakin menderita. Tentu saja hal ini melanggar sila kelima Pancasila, yakni mencapai keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi pemerintahan Indonesia selain berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah meningkatkan efisiensi operasional dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menyikapi situasi ini.
      Dengan cara ini, pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk daerah pedesaan dan daerah berkembang sementara juga berfokus pada Jawa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempromosikan pemerataan. Langkahlangkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan redistribusi kekayaan yang baru-baru ini dilaksanakan yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Dengan membuat perubahan signifikan pada sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk lebih menekankan pada persiapan sektor-sektor penting seperti kelautan, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, pemerintah juga mendukung sumber daya manusia.
       Menerapkan langkah-langkah keadilan sosial, khususnya dalam kehidupan publik, untuk semua orang Indonesia; Menjaga sikap dan sopan santun dalam suasana yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong akan membantu Anda menumbuhkan perilaku mulia. Menciptakan budaya keadilan, menghormati satu sama lain, dan komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, agama, etnis, atau adat istiadat. Untuk mencegah jurang dan perpecahan, seimbangkan antara hak dan kewajiban. Menghargai hak orang lain dengan memahami konsep hak individu ibarat menjalani hidup dan menerapkan keyakinan. Suka membantu orang lain agar merasa diperhatikan dan tidak sendirian.Â
       Penggunaan aset Anda dalam upaya memeras uang dari orang lain dilarang. Jangan gunakan kepemilikan untuk mendukung selera mewah atau gaya hidup mewah. Jangan bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum dengan menggunakan hak milik. Senang melakukan banyak upaya sambil juga menemukan nilai dalam upaya orang lain, yang baik untuk pengembangan dan kesejahteraan semua orang. menikmati mengambil peran kepemimpinan untuk memajukan keadilan sosial dan kesetaraan.
Kesimpulan
      Manusia dimanusiakan melalui keadilan berdasarkan Pancasila secara adil dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusianya. Seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai akses yang sama terkait pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan hukum, sehingga keadilan bisa ditegakkan sesuai dengan hak dan kewajiban manusia. Selain itu, Keadilan berdasarkan Pancasila juga harus menghormati norma-norma yang berdasarkan keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak menyeluruh, baik dalam hal waktu, sasaran, serta pembagian. Maka keadilan harus bersifat adil, juga menghindari tindakan-tindakan korupsi dan penyuapan. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menegakkan keadilan, termasuk menumbuhkan sikap adil terhadap orang lain, menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pancasila, dasar negara Indonesia, sangat penting dalam menyatukan keberagaman bangsa sehingga setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai dan tanpa perpecahan. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dapat diterapkan untuk membuat kode etik pribadi. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar atau dasar pemerintahan Indonesia, dan semua pemerintah Indonesia tunduk padanya. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak bisa bersatu, dan akibatnya, akan ada perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga Pancasila untuk kepentingan negara dan diri kita sendiri dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya dalam perilaku kita sehari-hari. Dapat diketahui bahwa tidak hanya aturan-aturan saja yang sempurna dalam penegakan hukum korupsi, tetapi juga aparat penegak hukumnya. Diperlukan partai politik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi 297 dengan melancarkan kampanye dan memberi sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Kebijakan lain yang perlu ditempuh adalah memperkuat sistem reward kepada pegawai yang menjaga dirinya dari praktik koruptif. Dalam hal ini pegawai yang berintegritas diberi reward, sedangkan yang berbuat curang diberi sanksi tegas misalnya pemecatan. Jika dilihat dari konteks kebijakan publik maka regulasi yang ada merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memberantas pelaku korupsi.
