Permasalahan Kurikulum Merdeka: Apakah Kurikulum Merdeka Perlu Digantikan?

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia pada tahun 2022 sebagai upaya untuk menjawab tantangan dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Meskipun begitu, implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, baik dari segi kesiapan sumber daya, pelatihan guru, serta ketimpangan infrastruktur di berbagai daerah. 

Tujuan dan Prinsip Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk:

1. Memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
2. Mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik, bukan hanya berfokus pada pencapaian nilai ujian.
3. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung keberagaman cara belajar siswa.

Permasalahan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

   • Fakta: Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 30% sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah pedesaan dan terpencil, masih kekurangan fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Hal ini menghambat penerapan Kurikulum Merdeka yang memerlukan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar.
   • Analisis: Sekolah yang tidak memiliki akses internet yang baik atau perangkat keras yang cukup kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran yang berbasis teknologi. Dengan demikian, ketimpangan infrastruktur ini mempersulit kesetaraan dalam kualitas pendidikan antar wilayah.

2. Kesiapan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka

   • Fakta: Berdasarkan hasil Survei Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tahun 2023, hanya sekitar 40% guru yang telah mengikuti pelatihan intensif tentang Kurikulum Merdeka. Sementara itu, lebih dari 50% guru masih kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik yang menjadi ciri khas kurikulum ini.
   • Analisis: Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam merancang pembelajaran, tetapi kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap pendekatan baru ini menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasinya. Banyak guru yang masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada pengajaran secara frontally dan mengutamakan ujian sebagai penilaian utama.

3. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Guru

   • Fakta: Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023), banyak guru yang mengeluhkan beban kerja yang semakin berat seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Guru tidak hanya diharapkan untuk mengajarkan materi, tetapi juga menyusun Rencana Pembelajaran yang lebih fleksibel, melakukan asesmen berbasis proyek, serta mendampingi siswa dalam pengembangan kompetensinya.
   • Analisis: Beban kerja yang tinggi ini dapat menyebabkan stres bagi guru, sehingga mengurangi efektivitas dalam mengimplementasikan kurikulum. Kurangnya waktu untuk persiapan dan refleksi juga dapat berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.

4. Ketimpangan Akses Pendidikan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan

   • Fakta: Berdasarkan data dari Kemendikbudristek (2022), sekitar 60% sekolah di daerah perkotaan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan lebih baik, sedangkan di daerah pedesaan, hanya sekitar 40% sekolah yang sudah dapat melaksanakannya secara maksimal. Ketimpangan ini menciptakan jurang kesenjangan dalam pencapaian pendidikan.
   • Analisis: Perbedaan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya merata. Daerah dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan guru akan kesulitan untuk mengikuti standar yang ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka.

5. Persepsi Masyarakat dan Orang Tua

   • Fakta: Survei oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Indonesia (LPII) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 45% orang tua di Indonesia merasa khawatir dengan perubahan kurikulum ini. Mereka merasa bahwa Kurikulum Merdeka mungkin tidak cukup mempersiapkan anak-anak mereka untuk ujian-ujian standar atau untuk menghadapi kompetisi akademik di masa depan.
   • Analisis: Persepsi negatif dari orang tua dan masyarakat terhadap Kurikulum Merdeka dapat menghambat implementasinya, karena masyarakat cenderung menganggap bahwa pendidikan yang berfokus pada kompetensi dan karakter tidak cukup untuk mempersiapkan siswa dalam dunia profesional yang sangat kompetitif.

Keterbatasan fasilitas di banyak sekolah, serta rendahnya kesiapan guru dalam menghadapi kurikulum berbasis kompetensi, menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka saat ini belum sepenuhnya siap untuk diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka dapat memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, mungkin perlu ada perombakan untuk memastikan kebijakan ini lebih inklusif.