Biro Humas dan PDE Prov. Sulawesi Tenggara mengadakan Rakor Bakohumas se-Sulawesi Tenggara, Selasa, 11 Maret 2015. Rakor dihadiri Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu yang sekaligus membawakan paparan kepada para Kepala Bagian Humas Kab/Kota, BUMN dan instansi vertikal se Sulawesi Tenggara, dengan tema “Peran Humas di Era Media Sosial di Indonesia”.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, mengatakan lembaga kehumasan harus mampu bekerjasama dengan wartawan dan lembaga pers yang ada untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Untuk menyukseskan program pembangunan pemerintah, humas wajib bekerja sama dengan wartawan dalam mempublikasikan kepada masyarakat,"ujarnya, di Kendari.
Ia menambahkan, sangat penting menciptakan sinergitas hubungan antara humas dan wartawan, sehingga mampu mempublikasikan kegiatan, program dan capaian pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, humas merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah dan sangat membutuhkan wartawan dan media untuk mempublikasikan.
"Agar dapat mengontrol informasi yang terpublis kemasyarakat, humas harus akrab dan mampu bekerja sama dengan wartawan dan media yang memiliki tugas menyampaikan berita kepada masyarakat,"ujarnya.
(http://sultra.antaranews.com/berita/277192/kemkominfo-humas-dituntut-mampu-bekerjasama-dengan-wartawan)
Ia menambahkan, untuk meningkatkan kemampuan, humas juga harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi termasuk didalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat.
Humas, memiliki peran yang besar dalam pemerintahan sebab, program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan bisa terpublis dengan sendirinya tanpa ada humas yang progres terhadap kinerjanya.
(http://www.antaranews.com/berita/484498/kemkominfo-humas-dituntut-bekerjasama-dengan-wartawan)
"Humas juga tidak perlu terlalu khawatir jika ada pemberitaan yang mengkritisi program pemerintah, sebab hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap program pembangunan,"ujarnya.
Ia menambahkan, jika ada pemberitaan yang mengkritisi program pemerintah, harus disikapi dengan dengan bijak dan humas dapat meluruskan pemberitaan tersebut.
Sebab, menurutnya bentuk kritikan yang dilakukan oleh media dapat dijadikan landasan dalam melakukan evaluasi sehingga lebih cepat mengetahui dan lebih cepat pula dalam memperbaikinya sehingga dapat mengurangi resiko gejolak sosial.
Sumber: www.antaraSultra.com