Pengkhianatan terhadap Reformasi?

Tokoh reformasi yang juga ketua Partai Amanat Nasional (PAN) , Amien Rais kini justru mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung atau lewat DPRD dan hal ini banyak menuai kecaman dari para aktivis 1998 yang mengatakan Amien Rais sebagai "pengkhianat" reformasi. Mungkin masih lekat di ingatan julukan Bapak reformasi yang diberikan kepada Amien Rais pada tahun 1998 yang terbelakangi karena sikapnya yang berani menentang pemerintahan pada zaman itu. Amien Rais mendapat julukan sebagai Bapak reformasi karena dianggap memperjuangkan hak rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan juga presiden secara langsung. Namun sikap reformis ketua majelis pertimbangan Partai Amanat Nasional ini, kini seolah lenyap, dan justru berbalik arah mendukung pilkada melalui DPRD. Amien Rais bahkan mengaku menyesal pasca reformasi sempat mendukung pilkada langsung. Keputusan Amien Rais yang mendukung pengesahan Undang-undang Pilkada ini mengundang kecaman dari aktivis 1998 dan juga tokoh pendiri PAN yang menyebut Amien Rais sebagai pengkhianat reformasi.

"Beliau sudah lupa dengan semangat reformasi karena reformasi itu pada dasarnya bagaimana mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas oleh kekuasaan selama 32 tahun. Justru sekarang disaat rakyat baru belajar berpolitik, disaat rakyat baru menyadari politik, disaat rakyat mulai mengerti siapa politisi yang baik dan politisi yang buruk, malah haknya justru dicabut. Jadi ini ironis." - salah satu aktivis 1998

“Seorang yang dulunya disebut sebagai Bapak reformasi yang dihormati, sekarang bersikap demikian. Karena ini merupakan suatu kemunduran dan kami juga sebagai salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) begitu juga beberapa anggota mempertanyakan kepada saya bagaimana PAN bisa melibatkan diri dengan kelompok-kelompok yang akan membawa kita kembali kepada sistem orde baru” – Abdilla Toha (salah satu pendiri PAN).

Dengan perubahan sikap Amien Rais ini, julukan Bapak reformasi yang melekat padanya menjadi terdelegeminasi. Perubahan sikap mantan ketua MPR ini seolah berbarengan setelah berada di barisan pendukung Koalisi Merah Putih.

Dari kejadian ini saya berpendapat, setiap warga negara memiliki hak nya masing-masing untuk memilih. Dan kita tidak pernah tahu apa alasan dibalik pilihan orang tersebut, apalagi di ranah politik yang kotor ini. Dan juga didalam politik tidak pernah ada pernyataan, melainkan sebuah tindakan.

Jadi, apakah benar ini suatu pengkhianatan terhadap reformasi?