Kesejahteraan guru harus terpenuhi mengingat peran guru sangat penting dan tidak tergantikan dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kebutuhan guru pegawai negeri (ASN) di sekolah negeri secara nasional diproyeksikan mencapai 1.312.759 pada tahun 2024.
Sementara itu, menurut data P2G Kemendikbud, jumlah guru sekolah negeri berstatus ASN akan mencapai 1.236.112 atau 60 persen pada 2021. Sementara itu, ada 742.459 non-ASN (volunteer ) guru mengajar di sekolah umum, atau 36 persen. Oleh karena itu, upaya penerapannya melalui pembentukan Guru Kontrak Negeri (PPPK) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus lebih digalakkan.
Oleh karena itu, tidak heran jika di masa lalu pemerintah membuka peluang bagi guru relawan untuk mengikuti seleksi ASN PPPK dalam jumlah besar yakni hingga 500.000 formasi.
Menurut informasi yang dikutip dari laman ditpsd.kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim akan terus memperjuangkan pendidikan 500.000 (PPPK Guru ASN) mulai tahun 2021.
Kemendikbud menawarkan 1.002.616 PPPK magang tahun ini. Namun, pemerintah daerah di seluruh Indonesia hanya mengusulkan sekitar setengah dari usulan DPRD, yakni 506.252 DPRD. Pemerintah pusat memutuskan lebih dari satu juta majelis. Namun, formasi harus datang dari daerah. Dan daerah hanya mengirimkan 506.252 jemaat.
Dari 506.252 pelatihan yang tersedia untuk pemilihan guru PPPK, hanya 322.665 pelatihan yang dibutuhkan oleh guru relawan di berbagai daerah di Indonesia. Masih ada 183.587 formasi yang belum memiliki calon, dan itu muncul di daerah terpencil yang kekurangan guru, menurut Nadiem. Melihat hal tersebut, Nadiem mengumumkan akan terus meyakinkan daerah-daerah yang belum membuka kursus keguruan PPPK. Dengan begitu, jumlah kelompok guru PPPK di daerah akan terus bertambah sesuai dengan tawaran negara. Satu hal yang pasti adalah masalah anggaran.
Kesejahteraan harus diwujudkan
Keberadaan guru PPPK merupakan salah satu langkah nyata pemerintah menuju penciptaan kekayaan. Mengajar adalah profesi yang mulia, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim di Hari Guru. Ketenaran ini seharusnya tidak hanya dibicarakan, tetapi juga harus memanifestasikan dirinya sebagai kekayaan.
Kesejahteraan dapat diukur dengan tingkat upah. Gaji guru sukarela harus dinaikkan dari tahun ke tahun. Menaikkan upah adalah langkah pemerintah untuk meningkatkan kekayaan.
Karena gaji yang layak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada pemerintah yang membayar mereka dengan gaji yang layak.
Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru sukarela. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, diperlukan lebih banyak dukungan dan terobosan. Pemerintah kota harus melakukan hal yang sama dan bekerja untuk kesejahteraan guru. Guru sukarelawan adalah pendidik akar rumput. Anda berhak sukses dan hidup terhormat. Ketika mereka hidup terhormat, pendidikan lebih berkualitas.Â
