DKI Jakarta telah menetapkan beberapa aturan ERP (Electronic Road Pricing) untuk meminimalisir macet di kawasan metropolitan ini. ERP adalah sistem pemungutan tarif jalan elektronik yang diimplementasikan di jalan raya yang sibuk dan berlalulintas padat.
Aturan ERP di DKI Jakarta berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, truk dan bus. Aturan ERP mulai berlaku pada 01 Februari 2020, dan diterapkan pada jalan-jalan utama di kawasan metropolitan Jakarta.
Tarif ERP di DKI Jakarta ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis jalan, jam dan lokasi. Tarif ERP untuk mobil adalah Rp. 1500 per jam, sedangkan untuk motor Rp. 1000 per jam. Tarif ERP untuk truk dan bus lebih tinggi daripada tarif untuk mobil dan motor.
Aturan ERP di DKI Jakarta juga membatasi jumlah kendaraan yang boleh memasuki jalan raya. Kendaraan dengan plat berakhiran genap hanya boleh memasuki jalan raya pada hari berakhiran genap, dan kendaraan dengan plat berakhiran ganjil hanya boleh memasuki jalan raya pada hari berakhiran ganjil.
Aturan ERP di DKI Jakarta juga menetapkan pengembalian uang jika pembayarannya melebihi tarif yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan pembayar untuk mendapatkan pengembalian uang jika mereka membayar lebih dari tarif yang telah ditentukan.
Aturan ERP di DKI Jakarta telah menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan di kawasan metropolitan ini. Dengan menetapkan tarif ERP untuk kendaraan, maka para pengemudi diharapkan untuk bisa menghindari jalan raya yang sibuk. Hal ini akan membantu meminimalisir kemacetan dan membuat perjalanan lebih aman dan nyaman bagi semua orang.
Keuntungan aturan ERP di DKI Jakarta antara lain:
1. Meminimalisir kemacetan. Dengan menentukan tarif ERP untuk semua jenis kendaraan, maka para pengemudi akan berusaha untuk menghindari jalan raya yang sibuk. Hal ini akan membantu meminimalisir kemacetan di kawasan metropolitan Jakarta.
2. Membuat perjalanan lebih aman. Aturan ERP di DKI Jakarta memungkinkan para pengemudi untuk menghindari jalan raya yang sibuk, sehingga membuat perjalanan lebih aman dan nyaman.
3. Penggunaan uang yang efisien. Aturan ERP di DKI Jakarta memungkinkan para pengemudi untuk mendapatkan pengembalian uang jika pembayarannya melebihi tarif yang telah ditentukan. Hal ini membuat para pengemudi memiliki pilihan untuk menggunakan uang secara efisien.
Kerugian aturan ERP di DKI Jakarta antara lain:
