BNPB Desak Segera Relokasi Warga Korban Longsor

[caption id="" align="alignleft" width="376" caption="Befinilah kondisi sebagian kawasan longsor di Palopo (foto: asdhar)"][/caption] PALOPO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak agar pemerintah Kota Palopo segera merelokasi warga dari lokasi yang dianggap rawan terjadi longsor. Desakan itu disampaikan oleh perwakilan BNPB saat mengunjungi lokasi bencana longsor Palopo di Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, kemarin. Perwakilan BNPB yang mengunjungi Kota Palopo yakni Maria Sidan Doki, dan Endang Suhendar. Menurut Maria, Pemerintah sudah harus segera mendata lokasi lokasi yang dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi warga mengingat adanya ancaman longsor disejumlah titik. “Harus sudah ada pendataan yang jelas mengenai lokasi mana saja yang sudah tidak dapat lagi untuk ditinggali oleh warga untuk segera dicarikan lokasi tempat tinggal yang baru, sebab jika hal itu berlarut larut maka ancaman longsor tetap terus menghantui warga,” ujarnya. Namun, hingga hari ke Lima pasca longsor, pemerintah Kota Palopo belum juga memiliki data pasti jumlah warga yang akan direlokasi serta lokasi yang akan dijadikan tempat baru bagi warga. Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso membenarkan hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah warga yang akan terkena kebijakan relokasi tersebut. Menurut Rahmat, pihaknya dalam empat hari terakhir masih fokus dalam penanganan bantuan bagi warga korban bencana dan penanganan pengungsi pasca longsor terjadi. “Tetapi kami sudah meulai melakukan identifikasi jumlah warga tersebut, namun data pastinya belum kami simpulkan,” ujar Rahmat yang ditemui di Gedung DPRd Kota Palopo, kemarin. Rahmat juga membenarkan sudah adanya program relokasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya namun tidak dapat berjalan maksimal sebab tidak ditunjang dengan aturan yang ada. “Dulu relokasi warga tidak dilakukan secara masimal, dan kami harapkan dengan adanya kebijakan relokasi terhadap warga nanti, kami akan melakukan pengawasan penuh, sehingga tidak ada lagi alasan warga untuk kembali tinggal dilokasi yang sudah kami kosongkan itu,” kata Rahmat. Seperti diberitakan sebelumnya, Pada tahun 1987, Pemerintah Dati II Luwu (saat itu Kota Palopo masih masuk dalam wilayah Luwu) sudah melakukan relokasi warga ke Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Namun, sebagian besar warga yang di relokasi memilih kembali ke tempat tinggal mereka di Battang Barat, karena menganggap tidak cocok di lokasi yang baru. Tidak Ada Data Kerugian Sementara itu, Perwakilan BNPB juga mengkritik Pemerintah Kota Palopo yang belum memiliki data detail total kerugian yang ditimbulkan oleh bencana longsor yang terjadi pada Minggu, 8/11 lalu. Endang Suhendar mengatakan data detail kerugian sangat penting demi kepentingan pihak pihak yang akan memberikan bantuan atas bencana longsor tersebut. Pihaknya juga telah mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk melengkapi data tersebut guna dikoordinasikan dengan instansi vertikal yang ada di pemerintah Pusat guna menyalurkan bantuannya ke Kota Palopo. Seperti diketahui, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Palopo, sebelumnya telah mempublikasikan total kerugian yang ditimbulkan oleh bencana longsor yakni sebesar Rp300 miliar. Namun tidak dirincikan secara detail kerugian dimaksud. (asdhar/asa)