Hal inilah yang menimbulkan dampak serius bagi rumah tangga miskin di Indonesia. Tak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga, namun hal ini juga berdampak pada upaya pemiskinan perempuan. Kenaikan harga BBM seharusnya berbanding dengan kenaikan gaji buruh, namun hal ini tidak terjadi. Banyak buruh yang tidak diberikan upah, upah buruh justru ditangguhkan demi kepentingan sang pemodal.
Rencana pemerintah ini sama dengan rencana menaikkan harga BBM di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dilakukan karena defisit anggaran/ APBN. Penyelesaian yang ditawarkan pemerintah yaitu dengan memberikan kompensasi yang diberikan pemerintah selalu bersifat sementara dan hanya berujung pada sebuah pencitraan belaka. Rumah tangga miskin di Indonesia jumlahnya tidak berkurang karena adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kompensasi ini sifatnya hanya seperti pemadam kebakaran dan sudah pasti tidak bisa meringankan beban rakyat, " Kami tak bisa hidup hanya dengan pemberian uang kompensasi yang hanya beberapa bulan ini. Hidup kami masih panjang, hidup anak kami masih panjang"
Di sisi lain, seharusnya pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM jika pengelolaan minyak dan gas bumi berjalan secara transparan. Namun justru ini menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM yang merugikan para perempuan miskin di Indonesia.
Para buruh perempuan,miskin kota, buruh migran dari beberapa komunitas dan organisasi perempuan: FSPSI Reformasi, GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen), Perempuan Mahardhika, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia, Kalyanamitra, CWGI (Cedaw Working Group Indonesia), TURC (Trade Union Right Center), Pembebasan, FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik), JALA PRT, Aliansi Sovi (Solidaritas Untuk Luviana), NLC (New Land Community, Kapal Perempuan dan Forum Masyarakat Kota Jakarta (FMKJ) yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP) kemudian bertemu. Mereka terus bergerak untuk melakukan protes atas kondisi ini.
Mereka Menolak Kenaikan Harga BBM karena hal ini semakin menyebabkan kemiskinan pada perempuan dan memberikan beban psikis yang berat pada perempuan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk menaikkan gaji buruh perempuan karena tidak ada alasan memberikan penangguhan upah bagi para buruh perempuan. Para perempuan juga mengajak seluruh elemen perempuan dan masyarakt untuk turun ke jalan melakukan aksi menolak kenaikan BBM.
Menggunakan logika ekonomi pasti tak bisa dilakukan oleh para buruh perempuan seperti Ampi, Ipeh dan buruh perempuan lainnya karena kenaikan BBM tak berpihak secara ekonomi pada mereka. Menggunakan logika politik? Hanya parlemen yang bisa menggunakannya. Nasib rakyat hanya ditentukan dengan ketokan palu oleh beberapa anggota parlemen di Senayan. Tak ada perdebatan lain. Padahal, harga telah melambung tinggi. Susu Tak terbeli...
