Mohon tunggu...
Muhammad Luthfy Baihaqi
Muhammad Luthfy Baihaqi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hanya manusia biasa yang sedang berusaha menjadi lebih baik.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pelarangan Mahasiswi Bercadar di UIN Sunan Kalijaga: Perspektif Teori Keadilan

3 November 2024   09:25 Diperbarui: 3 November 2024   09:40 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pelarangan Mahasiswi Bercadar di UIN Sunan Kalijaga : Perspektif Teori Keadilan

Pada tanggal 20 Februari 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pernah menjadi sorotan publik ketika mengeluarkan kebijakan yang melarang mahasiswi mengenakan cadar. Kebijakan ini memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama karena bersinggungan dengan kebebasan individu dan hak atas kebebasan beragama. Dalam kerangka teori keadilan, keputusan ini menimbulkan pertanyaan:

Apakah kebijakan tersebut adil, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam konteks kebijakan kampus?

Teori Keadilan dalam Analisis Kebijakan

Teori keadilan, terutama yang dikemukakan oleh John Rawls, berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh sebuah lembaga atau pemerintah dapat memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh individu. Dalam teori Rawls, terdapat dua prinsip utama yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan UIN terkait cadar:

1. Prinsip Kebebasan:

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dalam kasus ini, larangan cadar di lingkungan kampus dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama. Dari sudut pandang teori keadilan, membatasi pilihan berbusana, yang dianggap sebagian individu sebagai ekspresi keagamaan, bisa jadi bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar.

2. Prinsip Perbedaan:

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks UIN, pihak kampus berargumen bahwa kebijakan ini diambil demi kepentingan yang lebih besar, seperti menjaga lingkungan akademis yang kondusif dan memastikan tidak adanya ekstremisme di kampus. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi mahasiswa lain atau justru memperparah diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Perbandingan dengan Teori Keadilan Islam :

Selain teori keadilan Rawls, teori keadilan dalam Islam juga bisa menjadi landasan untuk menilai kebijakan ini. Dalam Islam, keadilan bukan hanya mengenai kesetaraan, tetapi juga keseimbangan hak dan kewajiban setiap individu sesuai ajaran agama. Keadilan Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan beragama dan berekspresi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Jika kampus ingin menerapkan kebijakan yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam, maka keputusan tersebut seharusnya mempertimbangkan hak mahasiswi yang ingin menggunakan cadar sebagai bagian dari keyakinannya. Dalam pandangan Islam, kebijakan yang membatasi kebebasan agama perlu didukung dengan justifikasi yang kuat dan relevan.

Perspektif Praktis: Tantangan Implementasi

Dari sudut pandang praktis, pelaksanaan kebijakan seperti ini bisa menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Larangan menggunakan cadar dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mahasiswa yang merasa keyakinan mereka tidak dihargai atau bahkan dilanggar. Kebijakan tersebut bisa memicu perasaan keterasingan dan isolasi di antara mahasiswi yang terdampak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa larangan mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga dapat dianalisis melalui teori keadilan dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan dan kesetaraan hak individu. Kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Jika diterapkan, penting bagi kampus untuk memberikan landasan yang kuat serta dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga keadilan dapat diwujudkan dengan cara yang inklusif dan menghormati kebebasan individu.

Dalam konteks ini, teori keadilan dapat berfungsi sebagai alat reflektif bagi pembuat kebijakan untuk menilai apakah keputusan mereka mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dan Pada akhirnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi mencabut aturan larangan tersebut, Hal itu disampaikan melalui surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 pada tanggal 10 Maret 2018.

Sumber :

https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310214806-20-282037/rektor-uin-yogyakarta-cabut-larangan-bercadar-di-kampus#:~:text=Jakarta%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D%20Universitas,surat%20tentang%20pembinaan%20mahasiswi%20bercadar.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun