PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA, catatan akhir 2024 dan Prospek 2025

Pembangunan wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan pencapaian signifikan di berbagai sektor, meskipun tantangan ketimpangan antarwilayah dan isu keberlanjutan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan nasional mencapai 5,2%, didorong oleh sektor manufaktur, agribisnis, dan perdagangan, terutama di wilayah strategis seperti Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), turut memainkan peran penting sebagai pendorong pertumbuhan. Namun, ketergantungan ekonomi di wilayah Indonesia Timur pada sektor primer, seperti pertambangan dan pertanian, serta keterbatasan infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi ekonomi di daerah terpencil, menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Untuk itu, diversifikasi ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan.

Pada dimensi sumber daya manusia (SDM), Indonesia mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,02. Program nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, kesenjangan tetap terlihat antara wilayah maju seperti DKI Jakarta, yang mencatat IPM di atas 80, dan Papua, yang masih berada di bawah 60. Keterbatasan infrastruktur dasar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) menjadi faktor penghambat utama. Penguatan program vokasi berbasis kebutuhan industri serta percepatan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah tertinggal perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing SDM di seluruh Indonesia.

Dalam dimensi lingkungan, beberapa kemajuan telah dicapai, seperti pengembangan transportasi hijau dan pengelolaan sampah yang lebih baik di kota-kota seperti Surabaya dan Bandung. Namun, degradasi lingkungan, deforestasi, polusi perkotaan, dan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra masih menjadi tantangan besar. Inisiatif pembangunan rendah karbon, meskipun sudah mulai diterapkan, perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan di seluruh wilayah. Penerapan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Melangkah ke tahun 2025, pembangunan wilayah Indonesia memiliki prospek yang cerah dengan fokus pada transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN dengan target investasi besar, di mana 80% pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta. Transformasi digital diproyeksikan menjadi motor penggerak utama ekonomi, dengan potensi ekonomi digital yang mencapai USD 146 miliar. Untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah harus memperluas konektivitas internet di daerah tertinggal dan mendorong literasi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kebijakan berbasis data akan menjadi landasan utama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri akan menjadi prioritas. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan dan program mitigasi perubahan iklim harus diintegrasikan lebih kuat dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Indonesia memiliki momentum strategis di tahun 2025 untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada dan mempercepat transformasi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia dapat memperkuat fondasi menuju pemerataan pembangunan, daya saing global, dan keberlanjutan lingkungan.