Jatinangor Masih Minim Fasilitas untuk Menyebrang Jalan

Kembalinya mahasiswa ke Jatinangor setelah mayoritas perkuliahan sudah kembali dilaksanakan secara luring membuat aktivitas manusia di Jatinangor semakin padat. Kedai-kedai makanan dan tempat-tempat nongkrong kembali ramai dipenuhi mahasiswa, begitu juga dengan setiap sudut jalanan. 

Sepanjang jalan di Jatinangor, khususnya di Jalan Raya Jatinangor dapat terlihat mahasiswa yang melintas entah dengan mengendarai sepeda motor, mobil, ataupun berjalan kaki. Namun, dengan kembali ramainya Jatinangor, ada satu layanan publik dirasa masih kurang pengadaannya padahal seharusnya dapat menunjang keselamatan masyarakat Jatinangor, baik mahasiswa maupun warga lokal itu sendiri.

Layanan publik tersebut adalah fasilitas untuk menyebrangi jalan. Hampir tidak ada zebra cross di Jatinangor dan bahkan sama sekali tidak ada jembatan penyebrangan orang. Meskipun Jatinangor hanyalah sebuah kecamatan, jumlah penduduk Jatinangor adalah yang terbanyak dibanding dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan data sensus yang diambil dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Jatinangor pada tahun 2016 sebanyak 113.234, terpaut 20.000 penduduk dengan Kecamatan Cimanggung yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua. Selain itu, Jatinangor juga dilewati jalan nasional, yaitu Jalan Raya Jatinangor, di mana artinya Jatinangor menjadi rute yang dilewati kendaraan umum antar kota antar provinsi seperti bus dan elf dan juga truk yang datang dari kota dan provinsi lain.

Kedua hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan kuat untuk mulai membangun fasilitas penyebrangan jalan yang lebih layak. Apalagi di sekitaran Jalan Raya Jatinangor banyak sekali kedai makanan-minuman dan pedagang kaki lima yang berjualan. Artinya banyak pula orang-orang yang berdatangan melakukan aktivitas jual beli di sekitar jalan ini. 

Besar sekali risiko yang mengintai para pejalan kaki mengingat banyak sekali kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Seharusnya pemerintah dapat lebih memikirkan keselamatan para pejalan kaki dengan membangun fasilitas yang menunjang. Pada akhirnya, semua pihak juga akan dirugikan jika sesuatu yang buruk terjadi, bukan?