Presidensi G20: Peran Indonesia Memulihkan Ekonomi Dunia

Group of Twenty atau G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan negara berkembang. 

Hal ini dilakukan untuk mengatasi krisis, terutama krisis yang melanda Amerika Latin, Asia, dan Rusia. Anggota Group of Twenty (G20) terdiri dari Indonesia, China, Jepang, Republik Korea, Arab Saudi, Turki, India, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Perancis, dan Uni Eropa. 

G20  mewakili lebih dari 80% PDB dunia, 75% perdagangan global, dan 60% populasi dunia, sehingga forum ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan ekonomi atau krisis yang terjadi di negara anggota dan dunia.

Pada saat Riyadh Summit 2020 yang lalu, Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G20 untuk tahun 2022. Tema Presidensi G20 tahun ini adalah "Recover Together, Recover Stronger" yaitu suatu upaya mengajak seluruh dunia untuk saling mendukung dan bekerjasama agar tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.  

Dikutip dari laman Bank Indonesia bi.go.id Agenda prioritas jalur keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 ada 6 yaitu : Exit Strategy to Support Recovery, Adressing Scarring Effect to Secure Future Growth, Payment System in Digital Era, Sustainable Finance, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance, International Taxation.

Sebagai Presidensi G20 sudah saatnya Indonesia mengukir sejarah dengan berkontribusi nyata untuk membantu tumbuhnya perekonomian global. Pada tulisan ini penulis akan membahas hal-hal yang dapat dilakukan Indonesia berdasarkan agenda prioritas jalur keuangan.

1. Melindungi negara-negara yang masih proses menuju pemulihan ekonomi (Exit Strategy to Support Recovery)

Untuk membantu negara yang masih berjuang dalam memulihkan ekonomi nasional, Indonesia dapat menjadi pionir dalam mengusulkan kebijakan yang terencana dan terkomunikasi dengan baik. 

Hal ini penting dilakukan agar negara lain terutama negara yang belum pulih secara ekonomi dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka akibat spillover dari exit policy yang telah ditetapkan oleh negara maju, atau dari negara yang telah lebih dahulu pulih secara ekonomi. 

Dengan adanya pertemuan ini tentu akan membantu dan memudahkan masing-masing negara dalam berkomunikasi dan menentukan kebijakan.

Pada tahap implementasi atau hal terkait teknis,  Indonesia dapat mengusulkan kepada seluruh anggota G20 menetapkan kebijakan Bebas Visa.