Food estate merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Program awal diarahkan ke pengembangan food estate di Merauke, Papua yang akan terwujud pada tahun 2032.
Menurut Kementerian Pertanian Badan Litbang Pertanian, konsep dasar food estate adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam sebuah sistem agribisnis dengan pemanfaatan sumberdaya yang optimal serta lestari, dilakukan pengelolaan secara pofesional, dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Program food estate diarahkan pada sebuah sistem agribisnis di pedesaan sebab telah mengakar kuat, program ini berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurut Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas gajah mada, Sigit Supadmo Arif dalam liputan Kompas.com mendefiniskian food estate secara harfiah sebagai perusahaan perkebunan atau pertanian pangan, biasanya padi.
Pengembangan food estate merupakan salah satu program yang masuk dalam proyek strategis nasional tahun 2015 -- 2019. Program ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk menanggulangi isu ketahanan pangan dalam negeri, terlebih di masa pandemi di mana FAO (Food and Agriculture Organization) memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia. Pada masa itu, negara -- negara mulai memperhatikan cadangan pangan di negerinya. Begitu juga di Indonesia, terlebih negara -- negara pengekspor bahan pangan ke Indonesia mulai membatasi kuota ekspornya. Thailand dan Vietnam, dua negara pengekspor beras ke dalam negeri sempat membatasi kuota ekspornya sebab kemarau yang panjang. Meski pada akhirnya Vietnam menambah kuota ekspor beras ke Indoensia dari 400.000 ton menjadi 500.000 ton pada bulan April 2020 (dalam https://ekonomi.bisnis.com/).
Sebaran lokasi pengembangan food estate di Indonesia berada di beberapa provinsi, misalnya di Kalimantan Barat (120 ribu hektare), Kalimantan Tengah (180 ribu hektare), Kalimantan Timur (10 ribu hektare), Papua (1,2 juta hektare), dan Merauke (190 ribu hektare) dan provinsi -- provinsi lain yang memungkinkan untuk pengembangan food estate.
Salah satu provinsi yang dipilih untuk pengembangan food estate adalah Nusa Tenggara Timur. Berada di Kabupaten Sumba Tengah dengan total luas lahan mencapai 5 ribu hektare, food estate dikelola oleh petani -- petani lokal dengan fokus pertanian lahan basah. Zoning food estate di Sumba tengah terbagi atas 5 zona. Zona 1 di Desa Umbu Pabal, zona 2 di Desa Umbu Pabal Selatan, zona 3 di Desa Elu, zona 4 di Desa Makatakeri, dan zona 5 berada di Desa Tanamodu.e Dari total luas areal food estate, 3 hektare di antaranya ditanami padi dan 2 ribu hektare sisanya ditanami jagung.
Namun, food estate di Nusa Tenggara Timur masih terpusat di pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan jagung. Padahal, besar lahan kering di Nusa Tenggara Timur lebih dominan daripada lahan basahnya. Menurut data bps, pada tahun 2017 luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 3.638.029,7 hektare sedangkan luas lahan sawah hanya mencapai 220.790 hektare. Perbandingan keduanya terhitung sangat jauh. Begitu juga pada tahun 2018 dan 2019, masing -- masing luas lahannya mencapai 3.615.142,9 dan 3.852.726. Sedangkan untuk lahan sawah di tahun yang sama masing -- masing hanya mencapai 247.759 hektare dan 233.252 hektare. Selisih yang sangat jauh, namun pengembangan ke pertanian lahan kering masih belum dioptimalkan dan terfokus ke lahan basah semua.
Salah satu komoditas pertanian lahan kering yang banyak dikenal dan dimanfaatkan di Nusa Tenggara Timur adalah tanaman Sorgum. Sorgum adalah tanaman pangan yang berasal dari Afrika sub -- sahara. Â Menurut Dinas Pangan Boyolali (dalam https://pangan.boyolali.go.id/?p=624), sorgum banyak dikonsumsi di Nusa tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Menurut rencananya, pengembangan sorgum di Manggarai Timur mendapat alokasi lahan pengembangan sorgum seluas 350 hektare.
Ditinjau dari sudut pandang planner, pengembangan sorgum di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya yang bagus untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. masyarakat di Indonesia didominasi oleh penduduk yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok padahal Indonesia masih bergantung pada impor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Makanan -- makanan yang bukan nasi, seperti contohnya jagung, sagu, singkong, dan sorgum dapat dijadikan makanan alternatif pengganti nasi. Terlebih, tanah di Nusa Tenggara Timur memiliki lahan kering yang cocok untuk ditanami sorgum dan memang sejak lama telah mengenal dna mengonsumsi sorgum.
