Baru-baru ini telah keluar kebijakan baru dari pemerintah mengenai kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 September 2022. Harga Bahan Bakar Minyak yang semula 7.650 per liter untuk Pertalite menjadi 10.000 per liter , Solar subsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter dan Pertamax yang awalnya 12.500 menjadi 14.500 per liter.
Berbagai kontroversi bahkan perdebatan baik melalui media sosial, cetak bahkan aksi turun ke jalan ramai menjadi sorotan publik. Banyak dari kalangan Mahasiswa dari berbagai Universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia yang ikut terjun dalam penolakan kebijakan baru ini,yakni dengan melakukan aksi demo di beberapa kantor pemerintah. Tidak sampai disitu, para buruh serta masyarakat kecil juga berbondong-bondong melakukan aksi demo terhadap pemerintah, tindakan ini serentak terjadi diberbagai daerah.
Pengaruh akan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, juga terhadap keadaan sosial masyarakat nya. Dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak mengakibatkan angka pengangguran meningkat serta peningkatan inflasi dari 6.5% sampai 7% hingga akhir tahun.Adanya kebijakan ini disebabkan oleh tingginya harga minyak mentah di Indonesia, juga kondisi negara penghasil minyak yang juga mengalami geopolitik, serta akibat membengkaknya Anggaran Subsidi Negara.
 Alhasil, kenaikan Bahan Bakar Minyak ditengah kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 adalah kondisi ekonomi yang makin tak stabil. Masyarakat kecil serta para buruh mendapatkan imbas yang sangat besar akibat kebijakan baru.Dalam sebuah wawancara yang dilakukan seorang wartawan terhadap seorang pekerja, ia berkata"Sangat kecewa, kecewa pokoknya. Sekali saja saya pake pertamax, sangat terasa ke pendapatan, apalagi ini naik dan mustahil turun,"keluh Ikhsan seorang pekerja pengantar makanan.
Dalam hal ini tidak hanya harga Bahan Bakar Minyak yang meningkat, namun Bahan Makanan pokok lain atau kebutuhan sembako seketika ikut naik. Hal ini cukup meresahkan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya untuk kaum menengah kebawah. Selain itu, biaya transportasi yang mencakup biaya parkir ataupun biaya jalan tol pun ikut menaikan tarif nya.
Peristiwa kenaikan Bahan Bakar Minyak ini sudah terjadi dari masa kepemimpinan presiden Soeharto hingga saat ini masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Ketetapan pemerintah dalam mengambil keputusan ini dirasa kurang efektif dan efesien, bahkan salah sasaran. Bukannya memberi solusi malah sebaliknya, permasalahan yang muncul tidak berkurang malah semakin menjadi-jadi. Perekonomian yang belum stabil malah semakin kalut.Â
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ini juga dipicu akan banyaknya pengguna Bahan Bakar Minyak yang disinyalir sebanyak 70% penikmatnya dari golongan mampu. Dari pernyataan ini, pemerintah memberi solusi untuk dinaikkan nya harga Bahan Bakar tersebut. Kebijakan serta solusi yang diputuskan tidak memberikan jalan keluar terbaik, karena sebanyak 30% masyarakat yang bukan golongan mampu terkucilkan bahkan nasibnya terabaikan dengan adanya kebijakan baru ini.
Kondisi seperti ini harusnya menjadi pertimbangan penting bagi setiap anggota pemerintahan, apalagi para menteri yang tugasnya mewakili rakyat. Lebih baik jika dilakukan pengawasan dan pembatasan ketat terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak, daripada memutuskan suatu kebijakan secara gamblang ditengah kondisi perekonomian yang mencoba bangkit setelah masa pandemi. Terlihat jelas keadaan rakyat Indonesia yang belum stabil baik dari sisi perekonomian maupun sosialnya.
Sebelum memutuskan akan kebijakan ini, seharusnya pemerintah melalukan observasi penuh serta memikirkan dengan seksama dampak serta manfaat yang terjadi apabila keputusan ini diambil. Penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 275, 77 juta jiwa terdiri dari beragam tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Jika keputusan harus segera diputuskan, maka pemerintah harusnya secara sigap juga memiliki solusi akan dampak yang terjadi akibat kebijakan tersebut.Â
Baru-baru ini, setelah banyak nya demo serta keluh kesah masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media sosial telah dipertimbangkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu kebijakan mengenai tarif upah pekerja ojek online. Dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, beberapa pihak yang bidang pekerjaan nya menyangkut transportasi sangat merasa terbebani. Mereka harus berusaha keras memutar balikkan strategi bekerja agar tetap mampu bertahan ditengah keadaan ekonomi yang sulit.
Melihat kondisi seperti ini setelah ditetapkannya sebuah kebijakan, Apakah tidak menggerakkan hati para wakil rakyat untuk membela kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia?, Apakah tidak ada tindak upaya untuk mengurangi ataupun mengendalikan kekacauan sektor ekonomi negara?, Apakah harus rakyat kecil yang diabaikan?, Jika yang terjadi seperti ini apa gunanya kami para rakyat memberikan hak pilih kami untuk memilih para wakil rakyat yang bahkan tidak memperdulikan kami para rakyatnya.
