Bulungan -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Pol Hary Sudwijanto, menggelar pertemuan strategis dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara, Ustad Abdul Jalil, pada Senin (20/01/2025). Agenda utama dalam pertemuan ini adalah memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan kerukunan di Kaltara, yang dikenal sebagai wilayah dengan keberagaman suku, agama, dan budaya.
Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk mengevaluasi kondisi pasca-Pemilu dan Pilkada serentak yang telah berlangsung lancar dan kondusif. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FKUB atas peran aktif mereka dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama proses demokrasi berlangsung.
"Kami sangat mengapresiasi peran FKUB yang selama ini menjadi mitra strategis kami, khususnya dalam menciptakan suasana damai selama Pemilu dan Pilkada. Sinergi yang baik ini harus terus kita tingkatkan agar stabilitas Kamtibmas di Kaltara tetap terjaga di masa mendatang," ujar Irjen Pol Hary Sudwijanto.
Tanjung Selor sebagai Etalase Provinsi
Dalam diskusi tersebut, Ustad Abdul Jalil menekankan pentingnya menjaga Tanjung Selor, ibu kota Kaltara, sebagai etalase provinsi. Menurutnya, Tanjung Selor harus menjadi contoh dalam hal kerapian, kebersihan, dan fasilitas publik yang memadai. Ia juga mengingatkan bahwa masalah kecil, seperti traffic light yang rusak, dapat mencerminkan citra buruk jika tidak segera ditangani.
"Sebagai ibu kota, Tanjung Selor adalah wajah Kaltara. Kerapian dan kebersihan harus menjadi prioritas. Selain itu, generasi muda harus dilindungi dari ancaman narkoba, yang saat ini menjadi salah satu masalah serius di berbagai daerah," ungkap Ustad Abdul Jalil dengan penuh keprihatinan.
Ancaman Uang Palsu dan Antisipasi Polda Kaltara
Ketua FKUB juga mengangkat isu peredaran uang palsu, yang baru-baru ini menjadi perhatian nasional setelah kasusnya mencuat di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengingatkan bahwa akses transportasi laut dan udara yang terbuka di Kaltara berpotensi menjadi jalur masuk peredaran uang palsu, sehingga perlu langkah antisipasi yang serius.
Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya proaktif untuk mencegah ancaman tersebut. "Setelah kasus uang palsu ini viral, kami langsung menggelar langkah preemtif dan preventif. Hingga saat ini, belum ada indikasi peredaran uang palsu di Kaltara. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia di Tarakan untuk memperkuat pengawasan. Jika ditemukan pelaku, kami akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujar Kapolda dengan penuh komitmen.
