Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhumas Polri) berhasil mencatatkan pencapaian membanggakan dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
Predikat WBK ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) selaku Tim Penilai Nasional. Dari 22 unit kerja Polri yang berhasil meraih predikat WBK, Divhumas Polri termasuk salah satu yang menonjol.
Keberhasilan Berkat Kolaborasi dan Komitmen
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, predikat WBK bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik.
"Predikat WBK ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Divhumas Polri. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kami. Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik masyarakat yang terus mendukung kami," ujar Brigjen Trunoyudo.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberhasilan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Polri.
Dorongan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Predikat WBK yang diraih Divhumas Polri merupakan langkah penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tubuh Polri. Hal ini juga menjadi bagian dari perjalanan menuju pencapaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), level integritas tertinggi dalam pembangunan zona integritas.
Dengan pencapaian ini, Divhumas Polri tidak hanya menjadi contoh bagi unit kerja lain di Polri, tetapi juga menginspirasi lembaga pemerintah lainnya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. Harapannya, Polri secara keseluruhan dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat melalui birokrasi yang efisien, bersih, dan berorientasi pada pelayanan.
Pelayanan Publik yang Lebih Baik
