Pemindahan Ibu Kota, Apa Dampaknya bagi Politik Luar Negeri Indonesia?

Politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada konstitusi mencerminkan masyarakat multikultural, identitas, dan perspektif globalnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, diyakini bahwa situasi domestik Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri.  Sebagai perdebatan saat ini, pemerintah Indonesia sedang dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Paser Utara dan secara resmi dinamai Nusantara. Karena urusan dalam negeri mendefinisikan kebijakan luar negeri, artikel ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana relokasi ini dikaitkan dengan kebijakan luar negeri. Secara keseluruhan, artikel ini mencoba memperluas pembahasan mengenai pemindahan ibu kota dan menawarkan analisis alternatif dari perspektif hubungan internasional (terutama konsep kekuasaan). Oleh karena itu, artikel ini meyakini bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga bermanfaat bagi penguatan dan penguatan politik luar negeri Indonesia. Artikel ini secara kuat berpendapat bahwa pemindahan ibu kota mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Selain itu, artikel ini akan memperluas pembahasan pemindahan ibu kota dan mencoba memberikan perspektif lain, berdasarkan perspektif hubungan internasional.

Kekuasaan didefinisikan sebagai salah satu instrumen penting yang paling umum dalam bidang kebijakan luar negeri. Hal ini mengacu pada keterampilan individu, kelompok, agensi, aktor, dan institusi untuk mempengaruhi perilaku kelompok, mitra, sekutu lawan sehingga mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kelompok yang memiliki kekuatan. Kekuasaan bercabang menjadi dua sisi utama, yaitu soft power dan hard power. Soft power adalah kemampuan untuk menarik dan membujuk aktor lain dengan menggunakan pengaruhnya sehingga aktor bertindak sesuai keinginannya, sedangkan hard power adalah penggunaan kekuatan militer dan bujukan ekonomi. Saat ini, soft power adalah konsep yang lebih fungsional dan efisien dalam politik domestik dan global kontemporer karena daya tahan dan keberlanjutannya.

Ibu kota dicirikan sebagai kota multifungsi yang menekankan pada perwakilan diplomatik, lembaga pemerintahan, dan pusat ekonomi yang mencerminkan karakter negara. Apalagi mengelola ibu kota merupakan tanggung jawab besar karena peran utama politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak komprehensif dan salah urus akan menimbulkan masalah perkotaan. Masalah yang timbul dari salah urus antara lain sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, sistem transportasi yang buruk, tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan konflik horizontal. Ibu kota Indonesia saat ini, Jakarta, akan direlokasi pada jarak sekitar 1200 km di pulau lain nusantara dari Jakarta (Pulau Jawa) ke Penajem Paser Utara (Kalimantan). Dari aspek geostrategis, Kalimantan ditunjuk karena beberapa aspek seperti lokasi pusat, asal komponen energi utama untuk tujuan nasional, sumber utama air, kepadatan penduduk terendah, dan tingkat gempa dan ekonomi yang rendah. 

Artikel ini menganalisis bahwa pemindahan ibu kota sangat mempengaruhi komponen tidak berwujud kekuatan Indonesia dalam hubungan internasional. Komponen tidak berwujud menekankan pada unsur-unsur yang saling terkait seperti pemerintah, warga negara, militer (keamanan), dan reputasi.  Sepintas, konsistensi proses relokasi akan menunjukkan bagaimana kompetensi administratif dan kapasitas pemimpin untuk menangani ketidakpastian relokasi ibu kota akan dilihat sebagai titik penentu kekuatan nasional dan mengarah pada kepercayaan atau reputasi internasional. Dalam relokasi khusus ini, salah satu cerminan birokrasi Indonesia dapat diperlihatkan.  Jika keadaan dalam negeri ditangani dengan baik oleh pemerintah atau birokrasi, Indonesia akan dianggap mampu dan mendapat kepercayaan internasional. Kepercayaan ini akan meningkatkan soft power Indonesia, karena menghasilkan preferensi terhadap aktor asing lainnya dan mengarah pada reputasi baik Indonesia. Karakter dan kepribadian bangsa merupakan fondasi dari karakter masyarakat madani.Tindakan memalukan dari tokoh politik dan pemangku kepentingan yang akan menghambat relokasi adalah kebijakan yang tidak efektif, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Oleh karena itu, harus berhasil diadili.

Keberhasilan relokasi ini mempengaruhi reputasi Indonesia di politik internasional. Disampaikan Presiden, relokasi ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran di tanah air. Transformasi itu sendiri menekankan pada inovasi kota, berbasis teknologi, lingkungan hijau, dan ekonomi digital. Untuk mengingat transformasi besar-besaran ini, reputasi baik Indonesia dalam masyarakat hubungan internasional dipertaruhkan. Kepercayaan global dan persepsi aktor asing (sebagai pengamat) perlahan akan turun jika relokasi tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, keberhasilan tersebut akan menimbulkan kepercayaan global dan persepsi yang baik yang meningkatkan prestise dan nilai keberhasilan Indonesia. Prestise dan kesuksesan suatu negara merupakan dua aspek politik internasional yang menjadi dua daya tarik aktor asing sebagai acuan dan mau mengikuti keinginan bangsa. 

Keberhasilan relokasi ini akan memberikan ruang bagi aktor asing untuk percaya dan menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Keberhasilan relokasi dapat disajikan sebagai nilai tawar dalam praktik diplomasi. Sejalan dengan itu, pemindahan ibu kota akan dihadirkan sebagai kemampuan internasional Indonesia dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat internasional. Ini memberikan kesempatan untuk menetapkan preferensi untuk negara lain atau badan internasional. Proses pemindahan ibu kota akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam soft power nasional. Pertama, proses relokasi mencerminkan unsur-unsur tidak berwujud yaitu pemerintah, warga, keamanan, dan reputasi. Konsistensi proses relokasi akan menunjukkan kompetensi administratif dan kapasitas pemimpin untuk menangani ketidakpastian relokasi ibu kota, karakter dan kepribadian bangsa, keamanan nasional dan keberhasilan relokasi. Keempat elemen tersebut akan dilihat sebagai titik penentu soft power nasional. Apalagi, keberhasilan relokasi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, mandiri, sejahtera, dan diakui dunia internasional. Keberhasilan ini menghasilkan reputasi dan kepercayaan global yang mempengaruhi preferensi internasional Indonesia. Preferensi yang baik akan menjadi signifikan bagi Indonesia dalam praktik diplomatik untuk mengamankan perjanjian bilateral Indonesia lebih lanjut untuk mencapai kepentingan nasional.