Presidensi G20 dan Harapan bagi Inklusi serta Literasi Keuangan Indonesia

Per 1 Desember 2021 lalu hingga nanti 30 November 2022, Indonesia resmi didaulat menjadi tuan rumah Presidensi G20. Tongkat estafet kepemimpinan G20 ini diterima langsung oleh Presiden Jokowi dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021. 

Bertepatan dengan pemulihan ekonomi global pasca pandemi Covid-19, KTT G20 tahun ini mengambil tema besar "Recover Together, Recover Stronger". Sebagai tuan rumah, Indonesia berperan dalam mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bekerja sama memulihkan perekonomian global pasca pandemi dengan berkoordinasi mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan sehingga dapat keluar dari krisis secara merata serta menghasilkan pemulihan jangka panjang yang berkualitas. 

Dalam rangka mendukung Presidensi G20 2022, Kompasiana bersama Bank Indonesia mengadakan lomba blog yang dapat diikuti oleh jurnalis dan Kompasianer. 

Salah satu tema yang disediakan adalah Ekonomi Inklusif bagi Perempuan, Pemuda dan Disabilitas. Lalu, apa itu ekonomi inklusif? Sudahkah kaum perempuan, pemuda dan disabilitas memeroleh kesetaraan akses keuangan? Bagaimana dengan tingkat literasi keuangan kita? Apa harapan dari Presidensi G20 bagi peningkatan inklusi dan literasi keuangan? Mari kita bahas satu per satu. 

Ekonomi Inklusif

Menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF), yang dimaksud dengan ekonomi Inklusif adalah suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan memperluas kesempatan dan meningkatkan kemakmuran ekonomi serta memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat disebut inklusif apabila mampu menurunkan tingkat kemiskinan, memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dihitung dan disimbolkan dengan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. 

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas tahun 2019, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia adalah 5,89. Jumlah ini meningkat sebesar 0,14 poin dari tahun 2017 dan 2018, dengan indeks 5,75. 

Pembangunan ekonomi inklusif didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. 

Ketiga pilar ini masih dipecah lagi menjadi tiga sub pilar: kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif atau inklusi keuangan. 

Kesenjangan Antara Inklusi dan Literasi Keuangan

akibat literasi keuangan yang buruk, pengelolaan keuangan menjadi berantakan-photo by Karolina Grabowska from pexels

Menurut Peraturan OJK No.76/POJK.07/2016, yang dimaksud dengan inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Secara sederhana, inklusi keuangan menjamin kesetaraan akses pada produk dan layanan keuangan bagi setiap anggota masyarakat, termasuk masyarakat miskin, masyarakat desa, perempuan, penduduk usia muda dan penyandang disabilitas. 

Sementara literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan serta keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik. 

Inklusi keuangan perlu dibarengi dengan literasi keuangan yang baik agar setiap masyarakat mengetahui dan mampu memanfaatkan produk maupun layanan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. 

Selain itu, literasi keuangan dapat mencegah seseorang dari membuat keputusan keuangan yang keliru dan merugikan dirinya, seperti terlilit utang akibat pinjol ilegal dan tertipu investasi bodong akibat tidak memahami konsep manajemen risiko dalam investasi. 

Pada 2020, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 81,4%. Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan di angka 90% pada 2024 mendatang. 

Inklusivitas keuangan yang semakin baik ditandai pula oleh hasil survei Financial Inclusion Insight (FII) tahun 2018 bahwa kepemilikan rekening antara laki-laki dan perempuan sudah hampir setara. 

Meski kesenjangan kepemilikan rekening mengecil, indeks inklusi keuangan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan laki-laki berada di angka 77,2% sedangkan perempuan di angka 75,2%. 

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa masih ada gap yang cukup besar antara indeks inklusi dan tingkat literasi keuangan perempuan. Indeks inklusi keuangan perempuan 75,2% dibanding tingkat literasi keuangan yang hanya 36,13%. Itu artinya, setiap 100 perempuan, 75 diantaranya sudah mendapat akses layanan keuangan formal, tapi hanya 36 perempuan saja yang tingkat literasinya tinggi. 

Kondisi serupa juga terjadi pada generasi muda. Hal ini dinyatakan dalam riset kerja sama antara Bank OCBC NISP dan NielsenIQ bahwa rata-rata tingkat literasi generasi muda Indonesia hanya 37,72 dari skala 0-100. Angka ini jauh di bawah Singapura yang tingkat literasi keuangan generasi mudanya mencapai skor 61. 

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 14,3% anak muda yang terlihat berusaha menuju sehat finansial tapi kondisi mereka belum ideal. Sementara 85,6% lainnya memiliki kondisi finansial yang "kurang sehat". 

Salah satu sebabnya adalah kurangnya pemahaman generasi muda akan pengelolaan keuangan yang tepat. Padahal literasi keuangan bagi generasi muda dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dan mencapai kemandirian finansial, termasuk soal mempersiapkan dana darurat dan dana pensiun sedini mungkin. 

Terlebih jika menilik kecenderungan anak muda sekarang yang lebih menyukai pekerjaan lepas atau freelance sehingga pendapatan yang diterima tidak menentu. Sebagai tenaga kerja lepas, mereka juga tidak mendapatkan uang pensiun seperti halnya PNS. 

Tanpa literasi keuangan yang baik, tidak mustahil jika mereka berpotensi mengalami kesulitan dan ketergantungan finansial akibat pengelolaan keuangan yang berantakan. Kondisi inilah yang dikhawatirkan dapat menciptakan 'generasi roti lapis' (sandwich generation) baru di masa depan. 

Di samping itu, dunia ekonomi dan keuangan Indonesia juga punya PR besar terkait kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, dalam acara peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan memaparkan bahwa sebanyak 91,26% lembaga keuangan di tingkat pusat dan 88,57% lembaga keuangan di tingkat daerah  tidak memiliki petunjuk teknis mengenai operasionalisasi khusus pelayanan keuangan untuk penyandang disabilitas. 

Sungguh miris sebenarnya, mengingat penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, tapi masih sering terabaikan dalam pembangunan ekonomi. 

Stigma dan prasangka bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak berdaya dan tidak mandiri membuat mereka sering kesulitan memeroleh akses keuangan yang ramah disabilitas. 

Padahal survei WEF tahun 2018 memprediksi adanya ceruk pasar yang potensial untuk layanan keuangan bagi penyandang disabilitas senilai kurang lebih US$ 1 triliun dalam bentuk disposable income. 

Harapan Akan Inklusivitas dan Literasi Keuangan yang Semakin Baik

masyarakat yang melek keuangan akan membuat keputusan keuangan yang bijak-photo by anna nekrashevich from pexels

Inklusi dan literasi keuangan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan ekonomi nasional. 

Inklusi keuangan dibutuhkan untuk mendorong distribusi pendapatan secara lebih merata sehingga mengurangi kemiskinan. Sementara untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, perlu peningkatan literasi keuangan masyarakat. 

Inklusi dan literasi keuangan bagi perempuan tidak hanya bermanfaat dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga mereka, tapi juga berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun global yang sempat ambruk akibat pandemi Covid-19. 

Hal ini ditunjukkan melalui hasil statistik McKinsey yang dikutip dalam laman resmi Kementerian Keuangan mengatakan kontribusi perempuan dalam perekonomian mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian global sebesar US$ 12 triliun pada tahun 2025 dan US$ 4,5 triliun untuk kawasan Asia Pasifik. 

Demikian juga bagi generasi muda, di mana memiliki literasi keuangan yang baik akan membantu mereka dalam membelanjakan uangnya secara bijak. 

Saat ini sudah banyak program pemerintah yang bekerja sama dengan beberapa institusi, seperti Bank Indonesia maupun lembaga keuangan, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui edukasi yang dilakukan untuk mendorong generasi muda berinvestasi demi menggerakan roda perekonomian dan menciptakan iklim investasi yang dinamis, stabil, tangguh serta mandiri. 

Presidensi G20 diharapkan dapat menjadi momentum bagi Indonesia maupun negara-negara lain di dunia untuk bekerja sama mewujudkan ekonomi yang inklusif bagi semua pihak. Dengan demikian, kesenjangan dan diskriminasi, baik pada kelompok perempuan, disabilitas dan sebagainya dalam memperoleh akses keuangan yang setara seharusnya dapat dihapuskan. 

Referensi: 1, 2, 3, 4