Opini - Sebagai masyarakat Indonesia dan juga menteri pendidikan Nadiem Makarim terus berupaya untuk membuat pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Baru – baru ini, tepatnya pada rapat kerja bersama anggota komisi X DPR RI nadiem manyatakan akan membuat kebijakan baru tentang marketplace guru yang diharapkan menjadi solusi permanen permasalahan tenaga pendidik di Indonesia.
Nadiem sepertinya ingin memanfaatkan kemajuan digitalisasi agar menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. sebab, nadiem berharap dengan adanya marketplace guru ini dapat menyelesaikan masalah guru honorer di Indonesia yang sering kali digaji rendah. Apakah hal ini efektif dan tidak menyulitkan? Karena menteri keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia tertinggal puluhan tahun dan teknologinya tertinggal jauh dengan negara maju.
Marketplace guru merupakan sebuah platform dimana pihak sekolah dapat menemukan guru yang sesuai untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar pada suatu sekolah. Sistem marketplace ini adalah basis data guru yang didukung teknologi. Semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Namun tentu saja hal ini tidk bisa mengatasi akar masalah pendidikan di Indonesia
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda kepada Parlementaria melalui rilis, Sabtu (3/6/2023).
Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno menyebutkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru harus dibuat dengan jelas dan berkelanjutan. Sebab, masalah Indonesia sejak dahulu adalah kebijakan-kebijakan pendidikan dan guru terus berubah seiring bergantinya kepemimpinan. Menurut pandangannya kebijakan marketplace guru merupakan solusi cepat untuk melakukan distribusi dan rekruitmen kepada sekolah – sekolah yang membutuhkan. Ini seperti mempertemukan antara konsumen dan supplier. Namun kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa mengikuti sistem tersebut.
Kenapa namanya harus marketplace? Kata ini yang sampai sekarang menjadi kontroversial dan bahan kritikan banyak pakar dalam dunia pendidikan maupun diluar dunia pendidikan. Kata marketplace seringkali dikonotasikan dengan platform belanja online, hal ini yang menyebabkan banyak pertentangan dan pertanyaan sebab seperti menempatkan posisi guru sama dengan barag belanjaan. Padahal guru merupakan profesi yang harus dihormati dan diberi apresiasi penuh karena sangat berjasa dalam mencerdaskan kehidupan anak – anak bangsa.
“Market itu kan pasar dan placenya itu penjualan secara online. Jadi terminologi bahasa yang dipakai menurut saya sangat kurang tepat. Jangan sampai orang atau manusia dianggap seperti barang. Marwah guru tentu akan jatuh. Nanti bisa-bisa muncul pertanyaan, guru bisa di-pay later kah? bisa COD dong?,” ucap dosen Program Studi Pendidikan Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, M. Isnaini, M.Pd atau disebut Krisna sapaan akrabnya.
Lalu beliau mengingatkan bahwa dalam menteri pendidikan, budaya, riset dan teknologi (MenDikBudRisTek) ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) yang memiliki tugas kontroling penggunaan dan perkembangan Bahasa, khususnya Bahasa Indonesia.
Adanya lembaga tersebut seharusnya bisa memberi pertimbangan penggunaan kata yang lebih sesuai apalagi untuk output kebijakan menteri pendidikan. Menurut Krisna sebaiknya istilah yang digunakan merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia, apalagi ada komitmen pemerintah melalui Kemendikbudristek RI terkait Internasionalisasi Bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU nomor 24 tahun 2009 pasal 44 tentang peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Karena agar kecintaan dengan Bahasa Indonesia terus hidup dan melekat secara sosiokultural.
Bagaimana dengan keamanan datanya? Marketplace guru sebagai platform umum harus dapat memberikan tranparansi baik itu berupa anggaran, sistem serta dituntut memiliki keamanan yang tinggi terhadap kejahatan digital karena didalamanya pasti terdapat data – data pribadi para guru. Karena hal ini dapat memicu munculnyan cybercrime. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan seperti bocornya data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) terjadi pada kebijakan marketplace guru ini.
Namun, tanggapan masyarakat mengenai kebijakan ini dinilai kurang baik. Setelah pernyataan nadiem makarim mencuat ke public, banyak masyarakat yang memberi kritik terhadap kebijakan tersebut. Terbukti dengan sempat menempati puncak trending twitter selama beberapa hari.
