Gejolak Pilkada DKI Jakarta 2017

A. Latar Belakang

             Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan pemilihan gubernur yang diadakan pada 15 Februari 2017, dan putaran keduanya diadakan pada 19 April 2017. Pemilihan ini menarik dan kontroversial dikalangan masyarakat luas karena melibatkan berbagai dinameka politik, sosial, dan isu-isu sensitif. Pemilihan ini diikuti oleh bebeberapa calon, dengan Basuki Tjahata Purnama (Ahok) sebagai pertahana dengan Djarot Saiful Hidayat. Ahok, diusung oleh partai Golkar, NasDem, dan Hanura. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Silviana Murni, serta akademis dan mantan mentri pendidikan dan kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. Sebelumnya, pada hari Selasa 25 Oktober 2016, pukul 21:10 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan pembagian nomor urut dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. KPU menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2 dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 3.  Hasil perhitungan suara putaran pertama pilgub DKI Jakarta 2017 yaitu: pasangan nomer urut 1 mendapatkan suara  937.950 dengan presentasi 17.02%, pasangan nomer urut 2 mendapatkan 2.364.577 dengan presentasi 42,99%, sedangkan nomer urut 3 mendapatkan suara 2.197.33 dengan presentase 39,95%. Dengan hasil ini Agus-Sylvi tereliminasi dan yang masuk putaran kedua adalah pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.[1]

 

B. Pembahasan

 

        Berawal ketika Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disebut Ahok sebagai calon Gubernur DKI pada waktu itu melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada 30 September 2016. Dalam kesempatan itu, Ahok merespon kritikan yang mengatakan bahwa uamat ialam dilarang memilih pemimpin non muslim, merujuk pada sebuah tafsir terhadap Al-Qur'an surah Al-Maidah bayat 51.Ahok mengutip ayat ini dalam konteks untuk menyatakan bahwa dirinya tidak layak digugat karena di adalah seorang non-Muslim. Ahok dalam pidatonya mengatakan: "jangan percaya sama orang yang ngomong, 'Ahok tidak bisa jadi gubernur karena dia non-Muslim, karena ada ayat Al-Qur'an yang melarang non-Muslim jadi pemimpin'. Saya bilang, 'itu mah (cara) menipu orang, pake agama, itu". Pernyataan ini  memancing reaksi pro kontra dari publik. Sebagian besar umat Islam marah karena merasa  Surat Al Maidah telah dinistakan oleh Ahok dalam pidato tersebut.

 

        Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, hasil akhir pelanksanaan pilkada DKI jakarta 2017 dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salauddin Uno dengan peroleh suara sebanyak 3.240.332 atau 57,95% dari total suar sah. Hal ini menyebabkan beberapa kalangan menyimpulkan bahwa politik identitas telah berhasil digunakan sebagai alat untuk memenangkan Pemilu apabila identitas pasangan satu dan lainnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

 

   Endang Sari pernah meneliti tentang politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam penelitian yang berjudul "Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan gubernur Jakarta" pada Desember 2016. Endang Sari Membahas kebangkitan politik identitas islam pada arena pemilihan gubernur DKI Jakarta yang dikupas menggunakan perspektif kontruktivisme dari Piare Van Den Bergh (1991) yang berpendaapat bahwa politik identitas baik etnik maupun agama sengaja dikontruksi oleh elit politik untuk mendapatkan kuasa.