Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Upaya Pemerataan Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Negara atau biasa disebut dengan IKN merupakan wacana pemerintah yang sudah ada sejak lama. Pada tanggal 26 Agustus 2019, melalui pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan secara langsung mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota ini dinilai sebagai salah satu upaya yang efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat secara geografis, wilayah Kalimantan Timur terletak di titik tengah Negara Indonesia. Hal tersebut akan memudahkan proses pemerataan ekonomi khususnya di wilayah timur Indonesia. Letaknya yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan juga menjadi alasan terpilihnya Kalimantan sebagai ibu kota negara. Dari segi kesiapan wilayah, infrastruktur yang dimiliki Kalimantan Timur juga relatif lengkap. Selain itu, masih banyak lahan yang dikuasai pemerintah serta minimnya risiko bencana alam menjadikan Kalimantan Timur sebagai tempat yang strategis untuk Ibu Kota Negara.

Dengan memindahkan ibu kota negara pemerataan ekonomi di Indonesia akan menjadi semakin luas sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Terpusatnya segala aktivitas pemerintahan dan bisnis yang hanya terjadi di Pulau Jawa khususnya Jakarta tentu akan semakin memperlihatkan kesenjangan dan menghambat proses pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia yang lain. Peningkatan ekonomi yang hanya terfokus di Pulau Jawa serta tidak meratanya persebaran penduduk akan memberikan dampak buruk terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia dimana akan terjadi stagnasi ekonomi yang sulit untuk diperbaiki. 

Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa yang telah mencapai setengah dari populasi di Indonesia tentu menunjukkan adanya kemajuan yang tinggi serta aglomerasi pembangunan yang terpusat di Jawa. Sementara wilayah lain di Indonesia mengalami ketertinggalan. Dalam hal ini pemerintah ingin mengurangi beban ekologis di DKI Jakarta dengan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Akibat dari banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa salah satunya adalah terjadinya kemacetan yang menyebabkan polusi udara serta air yang semakin memburuk. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa oleh pemerintah dimaksudkan agar dapat mengurangi kesenjangan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan serta pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi penting karena proyek IKN diciptakan untuk menggerakkan ekonomi dan industri saat pandemi maupun pasca pandemi. Pemerintah melihat dengan adanya proyek ini nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini akan berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperoleh dari pembangunan properti rumah dan kantor dengan rata-rata 0,2% per tahun. Untuk Kalimantan Timur sendiri diperkirakan  juga akan mendongkrak laju perekonomian hingga rata-rata 2,1% per tahun. Cara ini dinilai efektif karena pemerintah hanya menganggarkan dana satu persen saja yang berasal dari APBN untuk pembangunan. Adanya pembangunan ini tentu akan banyak investor yang masuk sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan begitu, merosotnya ekonomi Indonesia akibat dari adanya pandemi akan bisa dengan perlahan mulai teratasi.

Dalam proses memindahkan ibu kota negara tidak hanya dengan memindahkan pusat pemerintahan saja, melainkan juga proses menciptakan wilayah industri di daerah ibu kota negara yang baru. Pemulihan ekonomi di wilayah perbatasan yang jarang atau susah dijangkau tentu merupakan bagian dari pemerataan ekonomi di Indonesia. Melalui proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini akan membantu memacu pulihnya pengembangan UMKM di wilayah perbatasan Kalimantan. Dengan adanya proyek ini pemerintah akan semakin memperhatikan akses di wilayah Indonesia bagian timur. Akses yang semakin terjangkau tentu akan membuat para pelaku usaha menjadi lebih terpacu untuk menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut, sehingga pemerataan ekonomi akan semakin tersebar luas.

Pemerintah berupaya keras agar pemerataan ekonomi dapat berjalan dengan maksimal melalui proyek pemindahan ibu kota negara ini. Dengan hanya memusatkan segala kegiatan pemerintahan dan bisnis di satu wilayah saja yakni di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta tentu akan berdampak pada pemerataan ekonomi di daerah lain. Wilayah yang menjadi pusat tersebut akan semakin sejahtera, sementara di wilayah lain yang susah dijangkau menjadi semakin terbelakang. Kesenjangan yang terjadi ini jika terus diabaikan akan dapat menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pemerintah berharap dengan dibuatnya keputusan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa dapat mengurangi kesenjangan sekaligus mengakselerasi pembangunan yang merata di Indonesia.

Selain faktor ekonomi pemerintah juga memperhatikan struktur masyarakat dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur adalah pendatang. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintah karena kompleksitas struktur masyarakat akan berpengaruh pada proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara, sehingga masyarakat perlu diberdayakan untuk pengembangan wilayah ibu kota negara. Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dimulai dari memperhatikan dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan begitu secara perlahan roda perekonomian akan mengalami kemajuan dan tingkat kesejahteraan juga akan semakin membaik.

Masalah kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang terjadi di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat penting yang harus diatasi. Pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentu harus dikelola secara maksimal. Dengan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan membantu memulihkan ekonomi di beberapa daerah lainnya karena potensi tersebut akan dapat terkelola dengan baik sehingga proses perekonomian akan tersebar secara merata.